Sulsel Masuk Zona Keras Isu Politik Nasional

1258
Kepala Badan Kesbangpol Sulsel, Asmanto Baso Lewa.(net)

MAKASSAR, lontar.id – Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi guna membahas isu politik nasional serta memastikan kesiapan kota dan daerah jelang Pilkada 2018, di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Dalam kesempatan ini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pentingnya koordinasi sejumlah instansi yang ada di tiap daerah guna memberikan dukungan terhadap suksesnya Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Asmanto Baso Lewa mengatakan, isu-isu nasional dipastikan memberikan dampak terhadap Pilkada 2018 mendatang. Terutama konstelasi politik menjelang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Kita tahu Pilkada 2018 ini akan menjadi ajang uji coba sebelum Pemilu 2019. Karena itu pemerintah daerah diminta melakukan antisipasi terhadap dampak dari isu-isu nasional seperti Perpu Ormas, Pembubaran HTI dan UU terorisme,” kata Asmanto, saat dikonfirmasi via telepon.

Lebih jauh Asmanto menyebutkan, peringatan Mendagri ini lebih ditekankan kepada daerah-daerah yang memiliki penduduk cukup besar. Sebab, partai politik tentu akan berjuang untuk mendapat dukungan di daerah tersebut melalui Pilkada 2018.

“Terkhusus daerah yang berpenduduk padat, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Kemendagri memasukkan daerah ini sebagai zona keras,” jelasnya.

Menuru Asmanto, dalam pengarahannya, Mendagri juga meminta pemda dan KPU memetakan mana daerah yang dianggap berpotensi konflik, ini jelas harus dicermati dengan baik.

Tjahjo juga meminta aparat setempat dapat lebih peka serta lakukan pelarangan terhadap segala bentuk kampanye yang dianggap dapat berpotensi menimbulkan konflik.

“Misalnya larang kampanye-kampanye yang dianggap menghujat serta berbau SARA yang nantinya dapat memicu terjadinya konflik, peran aparat penegak hukum jelas penting di situ,” ucap Asmanto.

Terkait kondisi di Sulsel saat ini, menurut mantan Kepala Biro Pemerintahan Umum ini masih dalam kondisi kondusif. Hal ini berkat peran dari Gubernur Sulsel yang terus melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan Forkopimda yang ada.

Sebelumnya Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga meminta KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan Pilkada 2018 dengan baik. Meski jabatannya berakhir sebelum masa pencoblosan, SYL berjanji akan mengawal Pilkada tahun depan dengan baik.

“Kalau kita semua menjalankan aturan yang ada dengan baik, saya kira tak akan ada masalah. Selama Pilkada serentak, Sulsel selalu masuk lima besar penyelenggara terbaik. Semoga ini bisa dipertahannkan,” tutupnya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada serentak gelombang tiga ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Di Sulsel sendiri selain Pemilihan Gubernur, juga akan berlangsung Pilkada di Kota Makassar, Parepare dan Palopo, serta Kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang, Luwu, Bone, Wajo, Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto.(MU)