Gubernur Sulsel Lawan Kebijakan Menteri Susi

2845
Gubernur Sulsel
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.(ist)

MAKASSAR, lontar.id – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal penangkapan ikan yang tak boleh dilakukan di zona laut 0-4 mil mendapat perlawanan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Syahrul, aturan ini sangat menyulitkan bagi nelayan yang hanya bermodalkan kapal kecil. Mereka tak bisa melaut lebih jauh atau melewati zona 4 mil tersebut.

“Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, benar dalam pendekatan ideal, tapi dia harus juga maklumi saya sebagai gubernur yang memelihara nelayan pantai yang begitu banyak,” kata Syahrul, saat ditemui di Kantor Gubernur, Senin, 7 Agustus.

Menurut SYL, kebanyakan nelayan yang ada di Sulsel menggunakan kapal sejenis Katinting dan Jolloro yang tak bisa keluar terlalu jauh. Diakuinya, jika aturan ini dipaksakan akan mematikan perekonomian nelayan kecil.

Baca juga: Gubernur Sulsel Tinjau Kesiapan Hakteknas di CPI

Aturan pelarangan menangkap ikan di Zona 0-4 mil ini dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian biota laut, menghidupkan wisata baharu, serta menjaga daerah pemijahan ikan. Pelarangan keras dilakukan bagi kegiatan tangkap skala industri.

Selain aturan zonasi tangkap, Syahrul juga memprotes masalah kapal kapasitas 500 GT (grosstonage) yang dilarang mengangkut ikan. Serta larangan menjual ikan di atas kapal dan laut lepas.

Apalagi Syahrul membuat program mother ship (kapal induk), dengan aturan ini maka akan menghentikannya. Di mana mother ship ini, akan berfungsi untuk mengumpulkan seluruh tangkapan nelayan kemudian membawa ke daratan untuk dijual.

“Tidak betul itu kalau saya minta di atas 500 GT ke atas, saya hanya minta di bawah 300 GT. Kan begini saya buat program mother ship, kapal induk menarik 40 nelayan. Menteri sekarang mengeluarkan kebijakan tidak boleh ada penjualan di laut, matilah,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sebuah program TV, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ?menjawab keluhan SYL tersebut. Menurut dia, pihak yang memiliki kapal di atas kapasitas 100 GT bukanlah kapal nelayan melainkan pengusaha kapal.

“Nelayan yang mana yang diwawancarai? Kapala di Indonesia itu ada 650 ribu kapal yang di atas ?kapasitas 100 GT itu ada 15 ribuan dan itu jauh sekali berbeda,” ucap Susi.

Terkait larangan menggunakan kapal 500 GT, kata Susi, bisa membahayakan bagi nelayan. Sebab kapal-kapal ini bisa langsung mengangkut ikan ke luar negeri.(MU)