Film G30S/PKI dan Alergi Sejarah Bangsa Sendiri

342
Film G30S/PKI
Film G30S/PKI/net

LONTAR.id – Isu tentang kekhawatiran akan bangkitnya PKI dan menjalarnya paham komunis menjadi menu utama yang disuguhkan berbagai media massa kita selama beberapa hari terakhir. Walau isu ini juga pernah diembuskan tiga tahun lalu dalam usaha menjegal langkah Jokowi saat pilpres 2014, namun nyatanya sampai sekarang masyarakat masih terpecah dalam konteks pengambilan sikap.

Ketakutan masyarakat pada “hantu” PKI seakan mengaburkan pemahaman tentang kebebasan berpendapat. Setelah ratusan polisi mendatangi gedung YLBHI di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, demi membubarkan seminar “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966”, acara seni bertajuk “Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi” yang diadakan sebagai respon atas pembubaran seminar tadi pun berakhir dengan pengepungan gedung YLBHI selama sekitar 5 jam oleh sekelompok massa. Demonstran yang bersikeras bahwa acara seni itu merupakan acara PKI sempat meneriakkan bakar, bunuh, dan ganyang PKI, meski Irjen Idham Aziz dan Kolonel Edwin telah berkali-kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI atau komunis di dalam gedung.

Baca Juga : Pembubaran Seminar dan Pengepungan LBH-YLBHI

Peristiwa tadi hanyalah gambaran sederhana bagaimana demokrasi dan hak konstitusional warga negara bisa dipereteli begitu saja oleh sikap mayoritarianisme, dengan kerap memanfaatkan isu-isu sarat sentimen kelompok tertentu demi menghasut masyarakat. Padahal, seminar yang dibubarkan Sabtu (16/9/2017) lalu itu merupakan diskusi akademik tentang pelanggaran HAM pada 1965, yang turut dihadiri oleh penyintas yang tidak terlibat PKI namun ikut terkena imbas.

Yang menarik, ini bukan pertama kalinya Indonesia menunjukkan gejala alergi pada sejarahnya sendiri. Tanggal 10 Desember 2014, yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, sejumlah komunitas menggelar diskusi dan pemutaran film “Senyap” di 475 titik, mulai dari Aceh sampai Papua. Tetapi, pemutaran film itu tidaklah berjalan semulus rencana. Pembungkaman terhadap film dokumenter sejarah yang mengisahkan kejadian pembantaian para tertuduh anggota PKI di tahun 1965-1966 tersebut terjadi di Universitas Brawijaya dan warung Kelir Malang. Acara tadi dibubarkan paksa oleh LSM Pribumi dan beberapa anggota Pemuda Pancasila.

Februari 2016, Festival Belok Kiri yang seharusnya digelar di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 27 Februari – 5 Maret 2016 dibubarkan (lagi-lagi) oleh polisi, dengan alasan tidak adanya izin. Padahal acara tersebut bersifat terbuka, pakai konferensi pers, undangan, dan dengan proses izin yang sulit lagi berbelit. Festival ini seharusnya diisi dengan peluncuran buku Sejarah Gerakan Kiri Untuk Pemula yang digarap secara rombongan dan kegiatan diskusi serta duduk bersama. Karena sifatnya terbuka, maka diharapkan semua orang bisa menyampaikan pendapat atau bahkan sanggahannya. Namun, tetap saja acara ini dianggap berbahaya hingga wajib ditekan.

Maret 2016, Monolog teater Tan Malaka bertajuk “Saya Rusa Berbulu Merah” yang seharusnya diselenggarakan oleh Mainteater pada tanggal 23 Maret 2016 pun dibatalkan dengan alasan penolakan dari ‘pihak luar’, alias ormas yang tidak disebutkan namanya. Para penentang menduga adanya kaitan antara Monolog Tan Malaka dan Festival Belok Kiri yang sudah lebih dulu dibubarkan.

Salah satu film sejarah yang juga kerap menimbulkan polemik namun sempat menjadi tontonan wajib masyarakat Indonesia adalah film G30S/PKI. Label “film propaganda” yang telah melekat tidak mencegah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menginstruksikan jajarannya agar menonton film yang dirilis pada masa Orde Baru itu. Ia menganggap, pemutaran film tersebut akan bermanfaat bagi generasi muda untuk mengenal sejarah.

Andi Achdian, Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia (UI) sekaligus Editor-in-Chief Jurnal Sejarah, menilai bahwa film yang diputar sepanjang masa Orde Baru itu salah karena menguasai narasi tunggal soal apa yang terjadi di malam 30 September hingga 10 Oktober dini hari tahun 1965.

Pada film tersebut dapat dilihat sesosok wanita menyayat wajah seorang jenderal yang tengah duduk terikat dengan sebilah silet. Para jenderal dipukuli, disiksa, bahkan dicungkil matanya. Namun, hasil “visum et repertum” yang melibatkan 5 ahli (Dr. Arief Budianto (Lim Joey Thay), Dr. Brigjen Roebiono Kertopati, dr. Kolonel Frans Pattisiana, dr. Sutomo Tjokronegoro, dan dr. Liau Yang Siang) menunjukkan berbagai keganjilan. Dari tujuh Pahlawan Revolusi yang divisum, enam di antaranya tewas akibat luka tembak, dan satu lagi, yakni Mayjen MT Haryono, tewas akibat luka tusukan. Tidak ada tanda-tanda pencungkilan mata atau penyiletan wajah.

Dengan pemelintiran sejarah dan tanpa data yang akurat, toh film ini tetap dijadikan referensi sejarah oleh sekelompok masyarakat. Sementara film-film dokumenter yang melibatkan saksi hidup dengan konten yang lebih berimbang justru dihadapkan pada kecaman juga pembungkaman. Sejarah hanya milik segelintir orang saja.

Padahal, pemaparan sejarah berdasarkan sumber data yang kredibel merupakan hak kita sebagai warga negara. Meneror masyarakat agar alergi untuk membahas sejarah adalah usaha menyesatkan dan memelintir masa lalu bangsa kita demi kepentingan-kepentingan golongan tertentu, hingga pada akhirnya, ketakutan kita untuk mempelajari sejarah akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Sentimen dan kebencian yang terus dipupuk oleh rasa superioritas menjelma ramuan sempurna untuk meracuni kesadaraan generasi penerus Indonesia dalam merawat kebhinekaan.

Pemberedelan, penindasan, pembubaran, pembungkaman, hingga pengepungan yang dilakukan massa setiap kali ada yang mencoba berbicara sejarah seharusnya menyadarkan kita, bahwa masa-masa kelam lagi kejam yang pernah terjadi dulu, bisa terjadi lagi kapan saja.

Bila kita tetap alergi pada pengungkapan sejarah, lalu menyembunyikannya dari jangkauan generasi penerus bangsa, maka tidak perlu heran bila suatu saat nanti negara ini kehilangan identitasnya sendiri.

Pesan Bung Karno, “Jangan sekali-sekali melupakan sejarah” terdengar lamat-lamat, nyaris tenggelam oleh kegaduhan masyarakatnya yang diserang kelaparan demokrasi.