Upah Minimum Sulsel Direncanakan Naik Rp200 Ribu

Ilustrasi Upah Buruh
Ilustrasi Upah Buruh / int

MAKASSAR, LONTAR.id – Menjelang akhir tahun pemerintah mulai menyusun besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diberlakukan tahun 2018. Kalkulasi sementara UMP akan mengalami kenaikan sekitar Rp200 ribu.

Seperti diketahui UMP yang berlaku tahun 2017 adalah Rp2,5 juta. Hasil rapat perdana Dewan Pengupahan Sulsel pada 23 Oktober kemarin akan mengalami kenaikan di kisaran Rp2,6 juta lebih.

Dewan pengupahan sendiri merupakan gabungan tripartit antara pengusaha, pemerintah, dan buruh. Sejauh ini usulan draft kenaikan UMP masih terus dilakukan pembahasan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Agustinus Appang menjelaskan, pihaknya sementara menyusun draft usulan kenaikan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Secara umum, dia enggan membocorkan usulan kenaikan UMP tahun depan. Namun dia menekankan jika penetapan kenaikan UMP mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pihaknya berjanji jika bukan akhir bulan Oktober, awal November akan diumumkan penetapan UMP untuk tahun depan.”Nanti kami akan umumkan berapa besaran UMP yang ditetapkan. Kalau bukan akhir Oktober, awal November, ” katanya Jumat 27 Oktober.

Dia menambahkan, berdasarkan acuan, kenaikan UMP tahun depan paling tinggi 8,71 persen. Sehingga nilainya tidak akan melebihi angka tersebut.

Berdasarkan prediksi, UMP Sulsel tahun 2018 berada di kisaran Rp2,6 juta lebih. Namun sayang, angka tersebut dinilai besar dan masih memberatkan pengusaha.

Sekretaris DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Yusran IB Hernald, mengatakan, hitung-hitungan pengusaha, kenaikan UMP tahun depan maksimal Rp100 ribu. Idealnya, nilai upah Rp2,5 juta.

Dia menekankan, pemerintah mesti bijak menetapkan UMP. Secara nasional maupun skala regional, pertumbuhan ekonomi masih belum dikatakan baik.

Kendati demikian, pengusaha siap tunduk hasil keputusan nanti. PP 78 lanjutnya juga merupakan usulan Apindo. Aturan ini kata dia memberi kepastian hukum kepada pengusaha untuk menetapkan cost yang yang harus dikeluarkan.

Sementara, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulsel, Andi Malanti mengatakan perhitungan UMP mestinya tidak mengacu ke PP 78 yang menggunakan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi Sulsel.

“Kajian kami, UMP mesti naik 10,6 persen dari UMP tahun lalu. Atau Rp2,68 juta. Itu berdasarkan kajian kami,” tuturnya.

Malanti melanjutkan bila UMP mengikuti PP 78, para buruh akan bereaksi. Kata dia, ekonomi Sulsel tiap tahun naik bahkan selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi mestinya mengacu ke undang-undang 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.(Mu)