Kenakan Rompi Orange, Novanto Digiring ke Rutan

25
internet

LONTAR.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua DPR RI Setya Novanto. Tersangka korupsi proyek e-KTP itu dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana Jakarta, ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sekira pukul 23.20 WIB, Minggu (19/11/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu dibawa sejumlah penyidik KPK dan petugas rumah sakit dengan menggunakan kursi roda mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Novanto terlihat lemas, namun sempat menyapa wartawan dengan melambaikan tangan. Tak ada kata-kata terucap dari tersangka korupsi e-KTP itu.

KPK resmi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Setya Novanto pada Jumat malam (17/11). Namun penahanannya dibantarkan ke RSCM, Jakarta Pusat.

Namun pihak RSCM Kencana dan IDI menjelaskan Novanto tidak perlu dirawat lagi. Penyidik pun langsung membawanya ke rutan KPK.

Novanto keluar lewat pintu belakang RSCM, bukan pintu utama atau pintu samping tempat awak media menunggu. Di saat yang bersamaan, pimpinan KPK bersama dokter rumah sakit menggelar jumpa pers di lobi utama.

Status Setya Novanto saat ini memang sudah menjadi tahanan KPK. Penahanan Novanto dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Namun, penahanannya dibantarkan karena masih dirawat di RSCM pasca kecelakaan yang ia alami.

Belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait pertimbangan untuk membawa Novanto ke rutan. Namun, pada Minggu siang tadi, Ikatan Dokter Indonesia sudah melakukan serangkaian tes kesehatan terhadap Novanto.

Novanto sebelumnya mengalami kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau, Kamis (19/11/2017). Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik.

Saat itu, Novanto tengah menuju ke studio salah satu stasiun televisi swasta untuk melakukan siaran langsung. Setelah melangsungkan siaran langsung, Novanto yang tengah diburu lembaga antirasuah berencana mendatangi KPK untuk memberikan keterangan.

Adapun KPK memburu Novanto setelah yang bersangkutan berkali-kali tak memenuhi panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.(*)