SYL dan Karwo Pimpin Misi Dagang APPSI

24
int

SURABAYA, LONTAR.id – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memimpin langsung kegiatan Misi Dagang Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Shangrila, Surabaya, Selasa pagi, 22 November.

Misi dagang merupakan tindaklanjut dari kegiatan Workshop APPSI yang dilaksanakan sejak tanggal 21 sampai 23 November 2017. SYL selaku Ketua APPSI 2015-2019 membuka langsung warkshop ini.

Sebanyak 800 peserta hadir dalam misi dagang ini. Diantaranya tujuh gubernur, tim pakar APPSI seperti Ryaas Rasyid dan Aviliani serta pelaku bisnis sektor pertanian dan sektor industri.

Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, misi dagang ini merupakan solusi ditengah melambatnya perekonomian nasional.

“Ini merupakan sebuah langkah pasti dari APPSI untuk mengoptimalkan perdagangan antara pulau secara nasional di tengah perekonomian yang cendrung melambat,” sebut Syahrul YL.

Adapun misi dagang ini menargetkan jumlah transaksi sebesar Rp1 Triliun. Dari catatan panitia sekitar pukul 10.00 Wita telah mencapai Rp817 Miliar.

Provinsi Sulsel juga menghadirkan sejumlah komoditas unggulan. Sulsel akan melakukan tindak lanjut komitmen kerjasama dengan para pengusaha dengan Pemprov Sulsel di bidang peternakan.

“Sulsel juga sudah melakukan sejumlah transaksi, tadi diakhir acara, Sekjen Kementrian Perdagangan mengatakan akan ada MoU di bidang peternakan sapi” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Devo Khaddafi.

Baca juga: None Jadi Pembicara di Depan APPSI dan Kadisdik se-Indonesia

Selain misi dagang, workshop APPSI kali ini juga membahas peralihan SMK, SMA dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi. Ini sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Workshop APPSI mengatakan, Jatim melakukan berbagai langkah pasca pengalihan tersebut, yaitu komitmen dalam vokasional.

Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, merubah komposisi persentase SMU : SMK dari 70:30 menjadi 30:70. Saat ini, posisinya telah mencapai 35 persen SMU dan 65 persen SMK. Dengan komposisi seperti itu, dan semua lulusan SMK dapat terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

“Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus berkerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri maupun UMKM yang membutuhkan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Jatim memiliki sedikit permasalahan dalam hal pendidikan vokasional. Secara keseluruhan ada 1991 SMK dengan komposisi 290 SMK negeri dan 1600 SMK swasta. Dari 1.600 SMK swasta, yang terakreditasi A hanya 20 persen. ” Sisanya masih perlu dibenahi,” ungkap Pakde Karwo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo didaulat menjadi narasumber utama dalam pembahasan workshop peralihan SMA/SMK ini.

“Kita membahas peralihan, masalah dan kendala serta progres. Gubernur Jabar jadi koordinator, narasumber saya dan semua kadis pendidikan provinsi,” jelas None, panggilan akrab Irman YL.

Menurutnya, APPSI harus bereaksi atas masih ada permasalahan dalam peralihan kewenangan tersebut. Salah satunya persoalan kekurangan tenaga pendidik atau guru di beberapa daerah.

“Salah satu yang kita dorong adalah kekurangan guru. Akibat adanya moratorium CPNS. Ada beberapa daerah yang sudah kekurangan guru, karena itu APPSI harus mencoba meminta Kemenpan RB,” lanjutnya.

Selama ini, untuk menutupi kekurangan guru. Disdik Sulsel terpaksa menarik guru PNS yang ada di sekolah swasta serta mengangkat guru bantu (honorer).(MU)