Komentar Danny Pomanto, Makassar Disebut Terkorup Ke-2 di Indonesia

93
Danny Pomanto
ist

Transparency International Indonesia (TII) mengeluarkan survey terbaru tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 12 kota besar Indonesia.

Hasil survey tersebut menempatkan Kota Medan sebagai kota terkorup tahun 2017 dengan IPK korupsi 37,4. Kota terkorup kedua di Indonesia disematkan kepada Kota Makassar dengan IPK korupsi mencapai 53,4 poin.

Dilansir dari Kompas  Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menanggapi hal itu, mengaku kaget. Namun, pria yang akrab disapa Danny ini mengatakan, bahwa Makassar disebut seabagai urutan kedua terkorup selama 2013-2015, sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.

“Saya sudah baca dan pelajari itu hasil survei TII. Dijelaskan di dalam pada tahun 2013 hingga 2015. Saat itu belum saya menjabat. Setelah saya menjabat, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Makassar makin naik dengan rata-rata mencapai 53,4 poin. Skala pengukuran yang digunakan, angka 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih,” katanya saat dihubungi via telepon selularnya, Sabtu (25/11/2017).

Danny pun mengatakan, dari hasil survey TII itu kemudian, Makassar menjadi kota dengan persentase suap terendah sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi.

“Itu buktinya, survei Makassar juga mengatakan bahwa kita terendah praktik suapnya. Berarti, praktik korupsinya kurang,” tuturnya.

Danny juga mengaku menghargai hasil survei TII tersebut sebagai cambuk atau dorongan untuk bisa lebih memajukan Kota Makassar.

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di 12 kota. Dua belas kota yang disurvei adalah Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan.

Dari 12 kota, TII mewawancarai 1.200 pelaku usaha pada kurun waktu Juni hingga Agustus 2017. Hasilnya menggambarkan tingkat korupsi di level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha.

Dalam melakukan penilaian, TII menerapkan lima indikator yang dijadikan penilaian, yakni prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.