Pro Kontra Keterlibatan TNI dalam Penindakan Terorisme

Ilustrasi

Jakarta –  Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menilai, keterlibatan TNI dalam penindakan terorisme bisa merusak sistem criminal justice system. Sebab, penegakan hukum sepenuhnya kewenangan Polri.

“Karena dalam sistem peradilan kita, penindakan dan penegakan hukum itu kewenangan ada di kepolisian,” kata Yati di Kantor Kontras di Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Yati menuturkan ketika tentara sudah terlibat, maka sudah menyalahi mandat reformasi bahwa TNI dan Polri punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Menurut Yati, akuntabilitas TNI masih lemah.

“Situasi pada masa orde baru, TNI punya dwifungsi. Mereka punya kewenangan untuk masuk ke ranah sipil dan hukum yang sedang terjadi,” jelas dia.

TNI itu, lanjutnya, hanya punya peradilan militer, belum punya peradilan umum. Dalam konteks penindakan terorisme, ada kemungkinan seperti rentan akan penyalahgunaan, penangkapan, dan penyiksaan.

“TNI saat ini kan tidak tunduk pada peradilan umum, mereka punya sistem peradilan militer sampai saat ini belum direvisi,” tutur Yati.

Bila TNI tetap ingin dilibatkan masuk mengurus terorisme dan masuk dalam RUU Terorisme, dia bilang ada kemunduran.

“Kami juga heran kenapa ada ‘kengototan’ seperti ini, padahal TNI sudah disebutkan dia bisa kok terlibat, tapi harus mengikuti prasyarat seperti ada keputusan dari presiden dan DPR,” sebut Yati.