Gugatannya Ditolak Panwaslu, Appi-Cicu Gagal Lawan Kotak Kosong

107
Suasana depan Kantor Panwaslu Makassar sebelum pembacaan putusan hasil musyawarah sengketa Pilwalkot Makassar / ist

MAKASSAR, LONTAR.id – Sengketa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2018 telah dimusyawarakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar dan telah usai, Senin (26/2/2018).

Hasilnya, gugatan calon nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), kepada KPU Makassar untuk mencabut status calon pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), ditolak.

Ada tiga poin yang menjadi titik berat gugatan Appi-Cicu. Salah satunya pembagian smartphone untuk ketua RW yang dibagikan kurang dari enam bulan sebelum penetapan.

Suasana depan Kantor Panwaslu Makassar sebelum pembacaan putusan hasil musyawarah sengketa Pilwalkot Makassar / ist

Menurut penggugat, program tersebut melanggar ketentuan 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016. Gubernur, bupati, wali kota, serta penjabat dilarang untuk menggunakan kewenangan program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Kedua, terkait pengangkatan guru honorer. Ketiga, penggunaan tagline atau jargon “Dua kali tambah baik” yang telah masuk ke dalam program Pemerintah Kota Makassar.

“Mengabulkan jawaban termohon (KPU Makassar) dan pihak terkait (DIAmi),” ujar Ketua Panwaslu Kota Makassar, Nursari saat membacakan kesimpulan sidang. Sidang sengketa terkait kasus ini dinyatakan final.

Menurutnya, gugatan yang diajukan oleh pasangan Appi-cicu tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti sebagai pelanggaran.

Dengan keputusan ini, KPU Kota Makassar dinyatakan tidak melakukan kesalahan saat meloloskan pasangan Danny-Indira sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Dengan begitu, pasangan Appi-Cicu gagal melawan kotak kosong karena pasangan Danny-Indira (DIAmi) tetap berstatus calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2018 dengan menggunakan nomor urut dua.(*)