Sulsel Kedua Paling Banyak Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada

45
Ilustrasi / int

MAKASSAR, LONTAR.id – Sulawesi Selatan menempati posisi kedua provinsi yang paling banyak pelanggaran netralitas ASN di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari cacatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebanyak 34 pelanggaran.

Jumlah tersebut lebih sedikit setelah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan 42 temuan kasus.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan, total keseluruhan kasus netralitas ASN menghadapi pilkada sebanyak 117 kasus dari seluruh daerah yang menghadapi pilkada serentak 2018.

Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian PANRB, Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, pelanggaran yang dilakukan antara lain berupa melakukan ajakan memilih, menghadiri kegiatan politik, dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi bakal pasangan calon.

Dari 117 kasus tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan 48 rekomendasi. Lima diantaranya diberikan sanksi disiplin dan 43 kasus diberikan sanksi moral.

“Namun baru 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti, yakni dari Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kota Pare-Pare, dan Kota Makassar,” ujarnya di Jakarta, dikuti di laman Menpan.go.id.

Untuk sanksi disiplin, sanksinya merujuk pada Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, yang mengelompokkan tiga tingkatan sanksi, yakni ringan, sedang, dan berat. Rekomendasi KASN terhadap pelanggaran tersebut masuk dalam sanksi ringan dan berat.

“Ada yang diturunkan pangkatnya satu tingkat selama satu tahun, teguran tertulis, ada juga yang berupa teguran lisan,” jelas Bambang.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Menteri No. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Berdasarkan UU No.5/2014 tentang ASN, Apabila hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti, maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB).

“Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, hukuman disiplin untuk PyB, dan sanksi untuk PPK,” jelasnya.

Saat ini, Kementerian PANRB dan Kemenkopolhukam sedang menyusun rancangan Instruksi Presiden yang memuat pendelegasian kewenangan dari Presiden kepada Menteri PANRB untuk memberikan sanksi kepada PPK dan PyB. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap PPK dan PyB instansi pusat akan diatur dengan Peraturan Presiden sedangkan untuk instansi daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri PANRB.

Nantinya, hasil pengawasan dari Bawaslu/Panwaslu akan dibawa ke praforum sidang kemudian dilanjutkan ke forum sidang. Anggota sidang terdiri atas Komisi ASN, BKN (Badan Kepegawaian Negara), Kementerian Dalam Negeri, dan diketuai oleh Menteri PANRB.(*)