Dewan Makassar Gunakan Fasilitas Negara Kampanyekan Appi-Cicu

Sejumlah Anggota DPRD Makassar menggelar konfrensi pers untuk mengkampanyekan pasangan Pilwalkot Makassar nomor urut 2, Appi-Cicu, di Gedung DPRD Makassar, JLN AP Pettarani, Senin (19/3/2018) / ist


MAKASSAR, LONTAR.id – Tidak ada aturan yang melarang anggota dewan mengkampanyekan kandidat yang ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, jika menggunakan fasilitas negara, itu jelas adalah suatu pelanggaran.

Seperti yang dilakukan sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Diantaranya Busranuddin Baso Tika (PPP), Rahman Pina (Golkar), Sangkala Saddiko (PAN), Yenny Rahman (PKS), Muh Yunus (Hanura), Andi Vivin Sukmawati (PDIP), Lisdayanti Sabri (Gerindra), Muh Said (PBB), dan Irwan Djafar (NasDem).

Mereka secara terang-terangan memakai fasilitas negara mengampanyekan salah satu pasangan calon yang ikut berkontestasi di Pilwalkot Makassar 2018.

Mengatasnamakan Gerakan Aksi Fraksi (GAS), oknum-oknum anggota DPRD Makassar tersebut menggelar konfrensi pers menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), di Gedung DPRD Makassar, Senin (19/3/2018).

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq, angkat bicara. Ia menilai, konferensi pers untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calo Pilwalkot Makassar, jelas sudah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

“Itukan (kampanye) ada aturannya. Gedung DPRD itu jelas adalah fasilitas negara jadi tidak boleh dipakai kampanye. Saya kira ini prilaku yang tidak elok dipertontonkan anggota dewan kepada publik. Sebagai representasi masyarakat yang terhormat, mestinya anggota dewan memberikan contoh etika politik yang baik dalam berdemokrasi,” tandas Musaddaq, Senin (19/3/2018).

Pasangan Appi-Cicu / internet

Lebih lanjut Ia menjelaskan, apa yang dilakukan anggota dewan Makassar tersebut bakal memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, jelasnya, dewan seharusnya menaati aturan yang sudah diatur jelas dalam PKPU tersebut.

“Apa yang dipertontonkan saya kira ini akan memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, dewan seharusnya mematuhi aturan PKPU No.4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye,” katanya.

Untuk itu, Kopel meminta secara tegas sejumlah anggota dewan tersebut dilaporkan kepada Badan Kehormatan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan selama masa kampanye dialogis saat ini.

“Sanksinya memang tidak tegas diatur dlm PKPU ini, tapi kita dorong agar diinternal DPRD dalam hal ini Badan Kehormatan menindak lanjuti ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk proaktif menindaklanjuti persoalan ini. “Kita meminta panwaslu juga turut pro aktif menindak lanjuti persoalan ini,” pungkasnya.

Terancam Pidana Pemilu