PT UN Minta KPU Makassar Cabut Status Pasangan Danny-Indira

Majelis hakim yang diketuai Edi Suprianto, membacakan putusan dalam sidang Penyelesaian Perkara Sengketa Pilwali Makassar 2018, di Kantor PT TUN, Jalan AP Pettarani, Rabu (213/2018) / ist

MAKASSAR, LONTAR.id – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), pada Rabu (21/3/2018).

Putusan gugatan terhadap KPU Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan nomor 2, Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Edi Suprianto, dalam sidang Penyelesaian Perkara Sengketa Pilwali Makassar 2018, di Kantor PT TUN, Jalan AP Pettarani, yang berlangsung sejak pagi tadi.

PT TUN beranggapan KPU Makassar telah melakukan kesalahan dalam menetapkan Danny-Indira sebagai kandidat Pilwalkot Makassar 2018.

“Mengabulkan gugatan penggutan untuk seluruh. Memerintahkan tergugat (KPU) untuk mencabut keptususan pemilihan umum (Pemilu) Kota Makassar,” kata Hakim Edi membacakan putusannya.

Meski begitu, keputusan PT TUN tersebut tidak bersifat rekomendatif dan final. Masih dimungkinkan dilakukan kasasi di tingkah Mahkamah Agung (MA) jika pihak tergugat (KPU Makassar) melakukan hal tersebut.

Pasangan Appi-Cicu / internet

Dikonfirmasi seusai sidang, Tim Hukum Appi-Cicu, Anwar Ilyas, mengaku sejak awalnya pihaknya sudah yakin akan menang di PT TUN. “Jadi tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, ajuan gugatannya telah diterima oleh PT TUN. Terbukti, katanya, semua gugatannya diterima dan dibenarkan secara hukum oleh majelis. “Dan tidak ada bantahan soal itu,” jelas Anwar.

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Makassar, Mahrumah Majid menyayangkan sikap PT TUN yang mengabulkan gugatan Tim Hukum Appi-Cicu. Katanya, PT TUN tidak objektif menilai dalam mendudukkan kasus ini.

“Karena memaksakan KPU mengerjakan sesuatu yang mereka tidak ketahui,” ucap Mahrumah.

Padahal, menurut Mahrumah, tugas KPU bukan mengontrol kebijakan pemerintahan sebelum penetapan calon atau tahapan Pilwalkot Makassar.

Pasangan nomor urut 2, Danny- Indira / internet

“Kemudian, inikan persoalan yang dilakukan oleh petahana. Sementara petahana belum diberi hak jawab apakah benar telah melakukan hal itu atau tidak. Jadi keputusan ini sepihak dan telah menjadi keputusan majelis hakim (pelanggaran) itu telah terbukti,” tandasnya.

Menurutnya, saksi-saksi dari tim penggugat (Appi-Cicu) tidak bisa dibenarkan sebagai bentuk kebenaran. Katanya, dugaan yang diajukan oleh saksi Appi-Cicu tidak selayaknya sampai pada tahap persaksian saja, akan tetapi butuh kroscek dan pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan aturan, masih ada waktu maksimal 5 hari setelah penetapan di PT TUN, untuk diajukan kasasi di tingkat MA. Hanya saja, Mahrumah mengaku belum bisa memastikan hal tersebut. Pasalnya, ia hanya berstatus kuasa hukum.

“Nanti kami koordinasikan dulu ke KPU Makassar selaku pemberi kuasa. Tapi kalau saya pribadi, mesti kasasi,” tutupnya.(*)