Gubernur Sulsel Minta Persoalan Pasar Sentral Selesai Sebelum Lebaran

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono / int

MAKASSAR, LONTAR.id – Permasalahan Pasar Sentral Makassar yang belum rampung sampai saat ini ditanggapi Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono. Ia nampak mulai geram terkait persoalan itu.

Soni pun meminta Plt Wali Kota Makassar, Syamzu Rizal MI untuk menyelesaikan persoalan relokasi Pasar Sentral Makassar sebelum lebaran Idul Fitri. Menurutnya, para pedagang sudah harus masuk berjualan di pasar yang juga merupakan ikon Kota Makassar tersebut sentral sebelum lebaran nantinya.

“Kita sudah memberikan waktu satu minggu kepada Pemkot Makassar untuk memperoleh perkembangan apa yang telah selesai dilakukan untuk pasar sentral, setelah itu kita minta sebelum lebaran Ramadan tahu ini sudah harus selesai permasalahannya,” ujar Soni Sumarsono, Selasa (8/8/2018).

Soni Sumarsono pun mengaku prihatin dengan keadaan yang terjadi di pasar sentral. Sebab, kata dia, salah satu pasar tradisional terbesar di Makassar ini sudah 2 tahun lebih permasalahannya belum selesai.

Menurutnya, hal itu membuat kebanyakan para pedagang tidak berjualan karena masih banyak permainan belum selesai. Perputaran perekonomian di pasar sentral pun terhambat.

“Jangan biarkan masalah itu mandek, sudah 2 setengah tahun tidak selesai. Fungsi jalan juga berhenti, daerah sekitar pasar sentral juga menjadi kumuh, Sulsel khususnya Makassar yang indah menjadi kumuh karena pasar sentral tidak selesai-selesai sampai sekarang,” kata Soni.

Soni Sumarsono pun telah memanggil Plt Wali kota Makassar untuk rapat bersama mendengarkan permasalahan yang terjadi di pasar sentral sehingga belum selesai.

“Kemarin rapat untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi, hasilnya ada dua jenis masalah pertama, masalah fasilitas saran prasarana yang ada di pasar sentral itu sendiri. Kedua masalah harga, harga ini bervariasi banyak pihak yang menetapkan harga sehingga itu yang bikin rumit,” ungkapnya.

Soni pun menegaskan bahwa permasalahan pasar sentral tersebut tidak hanya diselesaikan dari perspektif pengusaha, tapi juga harus melihat dari segi kepentingan pedagang.

“Sekarang mengawinkan keduanya agar sama-sama untung ini tidak mudah butuh proses negosiasi yang lebih bisa menjembatani keduanya. Pemkot harus memihak kepada kedua belah pihak, tidak boleh hanya memihak kepada pengusaha tapi pedagang juga,” tandasnya.(*)