Tim Hukum Optimis DIAmi Kembali ke Arena Pilwalkot

20
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Danny Pomanto-Indira Mulyasari menyapa pendukung dan simpatisannya saat menggelar deklarasi di Anjungan Pantai Losari, Rabu (22/11/2017)
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Danny Pomanto-Indira Mulyasari menyapa pendukung dan simpatisannya saat menggelar deklarasi di Anjungan Pantai Losari, Rabu (22/11/2017) / FOTO: LONTAR.id / Wandy

MAKASSAR, LONTAR.id – Tim Hukum Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), optimis sang petahana menang pada sidang sengketa Pilwalkot Makassar 2018, yang akan diputuskan pada Sabtu (12/5/2018) mendatang.

Salah seorang tim hukum, Zulkifli Hasanuddin menyebutkan, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti administrasi, serta saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan, permohonan pasangan Danny-Indira dinilai pantas dikabulkan oleh Panwas.

Terlebih menurut Zulkifli, pihak DIAmi punya legal standing untuk melakukan upaya hukum atas keputusan KPU Makassar yang mengacu pada Perbawaslu No 15 Tahun 2017 pasal 7.

“Termasuk panwas memiliki kewenangan mengadili permohonan DIAmi, karena objek gugatan adalah KTUN yang baru dikeluarkan oleh termohon sehingga tidak nebis in idem, ” kata Zulkifli, pada Rabu (9/52018).

Sekadar diketahui, dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas nebis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Humas Panwaslu Makassar, Maulana mengatakan, setelah dilakukan penyerahan berkas kesimpulan dari pemohon dan termohon kepada majelis hakim, maka hasilnya tinggal menunggu keputusan.

“Dalam sidang kesimpulan tadi, majelis hanya menerima berkas kesimpulan dari pihak termohon dan pemohon, dan itu tidak dibacakan. Sebab berkas itulah yang akan menjadi bahan pertimbangan majelis untuk mengeluarkan keputusan,” ucap Maulana, saat diwawancarai di kantor Panwaslu Makassar, Jalan Anggrek Raya.

Ditegaskan pula, Panwaslu tentu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan sebelum mengambil keputusan. Utamanya keterangan dari saksi ahli.(*)