Gebuk dan Matinya Nalar Sang Presiden

104
Presiden Jokowi
Presiden Republik Indonesia : Ir. H. Joko Widodo

Lontar.id – Saya membaca berbagai media cetak dan online, lebih dari dua kali kemarahan Presiden Joko Widodo ditumpahkan dalam berbagai forum lewat bahasa ‘gebuk’. Kegeraman sang Presiden, katanya akibat berbagai tuduhan dan hoax di media sosial, bahwa dirinya selalu dihubung-hubungkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena penasaran, saya membuka kamus besar bahasa indonesia. Dalam kamus dijelaskan, gebuk memiliki arti ; memukul badan dengan pemukul. Lantas, siapakah yang hendak digebuk oleh presiden dengan pemukul negara yang bisa jadi militer atau kepolisian ?

Bukankah PKI sudah tidak ada dan telah jadi partai terlarang? Kalaupun, kata ‘gebuk dan tendang’ dipilih untuk menjelaskan bahwa ‘presiden sedang marah’, lantas dimanakah nalar presiden dan para pembantunya, ingin menggebuki sesuatu yang jelas-jelas sudah tidak ada lagi.

Jikapun konteks wacana ‘gebuk’, merupakan kalimat bersayap dan ditujukan bagi mereka yang senantiasa menuduh presiden PKI. Pertanyaan yang bisa kita ajukan, apakah kemampuan komunikasi politik presiden Jokowi dan tim sudah ‘sedemikian buntu’, untuk menghadapi wacana yang tidak berdasar itu dengan pilihan bahasa kekerasan, lewat ‘gebuk dan tendang’ ?

Pilihan bahasa komunikasi politik yang dilakukan presiden Jokowi, adalah sesuatu yang buruk. Bahkan membuat saya khawatir, bisa jadi prilaku hate space (ujaran kebencian) dan aksi-aksi persekusi akan terus menyebar di tengah-tengah publik, karena meniru dari sang presiden dan para pengelola negara sendiri.

Soeharto gaya baru?

Membaca politik bahasa gebuk, juga mengigatkan saya pada gaya wacana kekuasan orde baru. Ketika rezim Soeharto, menggunakan politik bahasa gebuk untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Serta, menghabisi mereka yang berbeda lewat simbolisasi ekstrem kanan dan kiri.

Saya membaca, semakin hari indikasi langkah rezim Jokowi semakin meniru tindak tanduk dan cara-cara rezim Presiden Soeharto dan orde baru bekerja. Mulai dari praktek wacana dan maupun praktek kekuasaan yang dilakukan. Indikasi itu bisa terbaca, setidaknya dari tiga hal.

Pertama, lewat penangkapan sejumlah aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawanya, dengan tuduhan ‘makar’ karena ikut dalam rencana aksi 2 desember 2016. Sampai hari ini, pembuktian tindakan makar tersebut masih belum terjelaskan kepada publik.

Apakah memang Sri Bintang dan kawan-kawan, punya niat dan kemampuan melakukan makar ? mengancam keselamatan negara serta presiden dan wakil presiden? Semuanya masih butuh pembuktian dan status hukum yang jelas, padahal para aktivis itu sudah mengalami penangkapan sebelumnya.

Gaya intimidasi dan penangkapan para aktivis, jelas adalah cara kerja dan teror orde baru dalam membungkam kritik atas pemerintahan. Menjadikan mereka yang punya pikiran berbeda atas kekuasaan, sebagai musuh negara dan pasti melakukan makar atas pemerintahan yang sah.

Kedua, saya melihat cara rezim ini yang mulai menjadikan ‘pancasila sebagai senjata’. Layaknya cara kerja orde baru yang menjadikan pancasila sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme kekuasaan pemerintahan.

Apalagi, kini presiden membentuk Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang mengigatkan saya pada Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang terkenal di masa orde baru.

Fungsi dan tugasnya, bisa jadi seperti penataran P4 yang menjadikan doktrin pancasila dalam tafsir tunggal rezim kekuasaan. Bukan sebagai sebuah ideologi negara. Indikasi menjadikan ‘pancasila sebagai senjata rezim’ semakin kuat, jika melihat ketua tim pengarah UKP-PIP yang juga ketua umum dari partai bapak presiden.

Ketiga, pada kesamaan paradigma rezim dalam mengelola negara. Pada masa lalu, Soeharto dan Orde baru selalu berbicara tentang orentasi negara pembangunan. Mengikuti orde baru, rezim ini juga menjadikan politik wacana pembangunan infrastruktur sebagai jualan utama.

Paradigma rezim yang bertumpu pada ideologi pembangunan, senantiasa mensyaratkan pada stabilisasi politik atas rezim kekuasaan. Bahkan dengan melegalkan cara-cara militeristik, agar pembangunan bisa berjalan dan mereka yang punya sudut pandang berbeda dilekatkan ‘kata anti pembangunan dan anti pemerintahan, lalu bukan seorang pancasilais dan pelaku makar’.

Pada titik inilah, nalar demokrasi menjadi mati. Ketika, wacana kekerasan seperti gebuk dan tendang disuguhkan pemerintah secara telanjang kepada publik baik sebagai pesan kemarahan, teror, maupun ancaman. Padahal, esensi demokrasi selalu dibangun diatas perbedaan dan pergesekan pendapat, bukan dalam tertib sosial apalagi tirani!

Penulis : DR.RAHMAD ARSYAD
Artikel Asli