Lontar.id – Seiring berjalannya waktu, tuntutan masyarakat pada peningkatan kinerja pemerintah semakin tinggi. Tata kelola pelayanan administrasi yang handal, profesional, transparan dan birokrasi yang bebas dari KKN, merupakan salah satu langkah penting untuk membangun aparatur negara yang berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan.
Selain itu, harapan kepada aparatur pemerintahan menyediakan pelayanan publik secara optimal sangat didambakan masyarakat.
Untuk itu, dibutuhkan aparatur pelayanan publik yang berkompeten, memahami dan mengerti tugas serta memiliki wawasan kebangsaan.
Tuntutan itu harus mampu dijawab oleh segenap aparatur negara melalui pelayanan yang baik dan penuh dedikasi serta tanggung jawab. Untuk mendapatkan atau membentuk aparatur negara yang memiliki kompetensi dan dedikasi serta tanggung jawab yang tinggi, diperlukan administrasi dan manajemen kepegawaian yang baik.
Penataan dan pengelolaan administrasi yang baik merupakan jawaban logis di tengah tuntutan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.
Seperti halnya penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan mendukung pembangunan serta cita-cita bangsa.
Para aparatur negara harus mampu menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan baik pada skala global, nasional maupun lokal.
Untuk itu diperlukan pelaku-pelaku birokrasi pemerintahan yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tantangan dan tugas yang dihadapi Kemhan akan beragam, terlebih dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis di tataran global, regional dan nasional yang semakin kompleks serta dinamis.
Oleh karena itu, setiap pegawai Kemhan harus memiliki kepekaan terhadap setiap kebijakan strategis yang berhubungan erat dengan tata kelola dan penyelenggaraan pertahanan negara. Pegawai Kemhan harus terus berupaya mengembangkan kompetensi serta inovasi baru untuk menunjang optimalisasi tugas.
Menurut pengamat Manajemen Pertahanan Victorio Litaay, M.Si (Han), posisi-posisi jabatan di Kemhan dari sudut pandang manajemen Sumber Daya Manusia adalah tergolong posisi profesional.
Victorio melihat, di Indonesia sendiri tenaga profesional yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut sangat mumpuni dari segi jumlah maupun kualitas. Adapun SDM tenaga profesional tersebut bisa didatangkan dari TNI maupun sipil yang berkompeten dan memiliki latar belakang sesuai kebutuhan serta beban kerja. Kendati demikian, posisi jabatan hendaknya tidak didominasi dari institusi dan kecabangan tertentu di TNI maupun sipil.
“Kebutuhan akan pemenuhan posisi jabatan dalam struktur organisasi di Kementerian Pertahanan dapat berasal dari berbagai institusi dan kecabangan TNI ataupun dari sipil yang berkompeten. Pasalnya, hal ini terkait pula dengan kompetensi dan inovasi pada peningkatan prestasi kerja serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui Kemhan,” ungkap Victorio.
