Bengkalis, Lontar.id – Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia penyebabnya adalah 99 persen karena ulah manusia, dan 1 persennya adalah faktor alam.
“Antara lain, tidak sengaja karena buang putung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja” kata Doni Monardo melalui keterangan tertulisnya.
Doni Monardo menyatakan hal itu di acara Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Karhutla di Kantor Bupati Bengkalis, Senin (4/3/2019).
Permasalahan utama kata dia, adalah karena faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Riau dalam meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pasar lada setiap tahunnya sampai dengan 16 miliar USD.
Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai 221 triliun atau 2x lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh.
Upaya mengurangi risiko dalam penanggulangan bencana disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo.
“Kita Jaga Alam Bengkalis agar Damai dan Harmonis” ucapnya.
Perubahan iklim banyak menjadi perbincangan di antara kita, solusinya adalah Kita Menjaga Alam, Alam Menjaga Kita. Harus menjaga keseimbangan alam. Program pentahelix yang melibatkan semua unsur, para pakar/akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media.
Korban akibat bencana disebut melampui korban perang, selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.
Selain Kebakaran, Abrasi Juga Mengancam
Selain Kepala BNPB Doni Monardo sebagai pembicara kunci pada rapat kordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di kantor Bupati Bengkalis. Didampingi juga oleh Gubernur Riau, Syamsuar.
Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis. Kepala BMKG Dwikorita. Haris Gunawan dari Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Raffles dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wakil Asops Panglima, Khairil Lubis.
Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan Pulau Bengkalis adalah pulau terluar dari Riau, selain Karhutla ancaman bencana lainnya adalah abrasi.
“Terima kasih atas kunjungannya ke Riau, komitmen kami mencetuskan Riau Hijau. Sesuai arahan Presiden tidak ada pembukaan lahan baru, dan kami berkomitmen tentang hal tersebut. Karena sudah ada 2.8 juta hektar lahan sawit dan Riau merupakan terbesar di Indonesia,” ucapnya.
Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan dapat dihentikannya atau dikurangi jumlahnya. Sehingga kita dapat menjadi tanggungjawab bersama, dan tidak ada lagi bencana asap yang merugikan masyarakat Indonesia, dari segi kesehatan, kerugian ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.
“Seluruh komponen bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan termasuk forkopimda, kepala dusun dan masyarakat” ujarnya.
Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan bulan Juni-September 2019 akan terjadi kemarau panjang, selain tahun ini adalah musim El Nino.
“Bengkalis masuk pada bulan Juni perkiraan musim kemaraunya dan Riau akan dimulai Maret Akhir” ungkapnya.
Informasi cuaca dan potensi hot spot setiap harinya. Di Riau ada 3 (tiga) stasiun BMKG, untuk memantau cuaca dan sebagainya.
Satelit yang memantau baru bisa diupdate 6 jam sekali, dan baru dapat dipublish dalam 24 jam. Untuk itu diantisipasi dengan mendeteksi hot spot setiap 10 menit, dengan www.satelit.bmkg.go.id. namun memiliki Kelemahan, baru dapat mendeteksi zona lebih dari 500 meter persegi.
Selanjutnya Haris Gunawan Deputi dari Badan Restorasi Gambut (BRG) mengatakan, gambut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita, bekerjasama dengan BPPT mengembangkan inovasi pemantauan gambut secara realtime dengan menggunakan android.
“Lahan gambut di Riau, dalam keadaan merah. Sehingga kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Perlu adanya air untuk menyeimbangkan ekosistem, restorasi gambut, pelibatan masyarakat, dan peringatan dini terhadap kebakaran lahan gambut. Harus jelas kepemilikan lahan untuk memudahkan pemadaman, dan sejahterahkan rakyat,” katanya.
Senada dengan Gubernur Riau, arahan menteri LHK, tidak ada lagi pembukaan lahan baru, apalagi yang berlahan gambut. HTI juga ditinjau kembali agar tidak ada lagi yang lahan HTI yang berlahan gambut. Bengkalis di tahun 2019 agak tinggi potensi Karhutla dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami sedang membuat inovasi menggunakan sprinkle untuk membasahi lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Ada contoh yang baik dari pembukaan lahan gambut tanpa membakar di Kubu Raya,” katanya.
