Jakarta, Lontar.id – Anggota DPR RI H.M Amir Uskara merupakan salah satu figur yang masuk dalam usulan PPP untuk diplot sebagai Menteri di Kabinet Presiden-Wapres terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). Lantas apa tanggapan Wakil Ketua Umum (Waketum PPP) tersebut?
Ditemui usai pelantikan Anggota DPR RI periode 2019-2024, Amir Uskara mengatakan, dirinya lebih memilih fokus mengabdi untuk periode keduanya di DPR.
“Saya lebih memilih di DPR saja. Tadi juga sudah saya sampaikan, kalau pak Sek (Sekjen PPP, Arsul Sani) tidak mau, kita kasih teman-teman yang tidak sempat duduk tapi punya kompetensi,” kata Amir Uskara di Gedung Nusantara I DPR, Selasa (1/10/2019).
PPP sendiri merupakan salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019. Potensi partai berlambang Ka’bah tersebut menempatkan kadernya di jabatan Menteri sangat terbuka. Amir Uskara tak membantah hal itu.
“Kalau informasi yang kita dapat Insya Allah PPP dapat jabatan dua Menteri, tapi persoalan siapa nanti yang diberikan kesempatan untuk di sana juga sementara dilihat oleh Partai. Karena ada beberapa teman yang sudah ditawarkan, tapi (mempertimbangkan). Istilahnya bukan menolak tapi misalkan kalau bisa mencari tempat lain selain Menteri, katanya,” ujar Legislator peraih suara terbesar kedua di Sulsel tersebut.
Ada beberapa kader PPP yang paling berpeluang diusulkan sebagai Menteri. Termasuk tiga nama di antaranya, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Waketum PPP Amir Uskara, dan Sekjen PPP, Arsul Sani. Namun, pertimbangan pengabdian membuat Amir Uskara lebih memilih fokus di DPR.
“Kalau kita cerita flashback di 2014-2019, memang banyak hal-hal yang belum sempat kita tuntaskan, dalam bidang legislasi, anggaran, yang memang harus kita tingkatkan untuk pembangunan daerah, dan juga bidang pengawasan,” kata Amir Uskara.
Amir Uskara melanjutkan, di periode kedua pengabdiannya, dirinya akan berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan legislasi yang sempat tertunda. Termasuk soal anggaran, AU–akronim namanya akan berusaha untuk meningkatkan anggaran transfer daerah yang akan sangat bermanfaat untuk pemerataan pembangunan.
“Karena selama ini kan di 2015 atau 2014 ke bawah itu anggaran untuk transfer daerah sangat terbatas. Setelah kita masuk, sekarang ini anggaran transfer Daerah Sudah masuk di Rp870 Triliun lebih dan hampir setara dengan anggaran belanja pusat, dan ini yang terus kami perjuangkan agar perimbangannya lebih besar di daerah daripada ke pusat,” pungkasnya.
