Lontar.id – Akhir tahun 2019, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp2 triliun untuk pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare.
Ditjen Perkeretaapian Zulfikri menjelaskan, anggaran tersebut hanya untuk tahun ini. Sementara alokasi tahun 2020 masih akan dibahas bersama dengan Komisi V.
“Untuk tahun ini 2 triliun yang dialokasikan, tahun depan masih dibahas lagi,” kata Ditjen Perkeretaapian Zulfikri usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Persoalan serius terkendalanya pembangunan rel kereta api, yaitu pembebasan lahan warga yang belum selesai. Antara warga dengan pemerintah masih belum menemukan harga yang tepat, guna pembebasan lahan.
Alasannya, harga yang dipatok konsultan kata Zulfikri tidak sesuai dengan keinginan warga pemilik lahan. Sehingga mereka enggan melepas lahannya dengan murah.
Zulfikri menyebutkan, ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan dan dibayar, seperti di Pangkep dan di Maros. Demikian juga dengan lahan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), akan dibebaskan secepatnya.
“Nanti secara bertahap, Fasum dan Fasos yang ada disepanjang jalur rel kereta akan kita percepat diselesaikan,” ujarnya.
Anggota DPR F-PPP Muh Aras yang ditemui usai RDP dengan Menteri Peruhubungan. Ia menjelaskan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjanjikan akan perhatikan pembangunan rel kereta api di Sulsel.
“Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) sudah berjanji, akan selalu hadir untuk memperhatikan kereta api di Sulsel,” terang Muh. Aras Anggota Komisi V.
Sementara upaya pembebasan lahan warga yang masih dianggap sulit, Muh. Aras mengatakan, saat ini sudah ada 80 warga yang siap memberikan lahannya.
“Kemarin sudah ada 80 orang sudah menyerahkan tanahnya siap untuk diayar,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
