Lontar.id – Pesantren harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Sebab pesantren adalah titik pencegahan dan penanganan Covid-19.
Kiai dan para santri disebut mempunyai pengaruh besar dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19. Utamanya, di lingkungan pondok pesantren (ponpes) itu sendiri.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo saat menjadi pembina apel Hari Santri Nasional di Halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis, 22 Oktober 2020.
“Di pesantren penerapan protokol kesehatan harus ketat. Pesantren adalah titik pencegahan dan penanganan Covid-19. Alhamdulillah, di Kudus tidak ada klaster pesantren,” ucapnya, seperti tertulis dalam rilis Pemprov Jateng.
Menurutnya, jika semangat kebersamaan dibangun, maka pandemi Covid-19 akan segera berlalu.
“Maka, kita harus saling bersinergi dan gotong royong. Kiai, santri, dan pemerintah harus bersatu,” ujarnya.
Hartopo berharap, jangan sampai ada klaster baru di ponpes. Karenanya, dia selalu menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di lingkungan ponpes.
Surat Edaran Mendagri terkait Libur Panjang
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan di libur panjang dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan Covid-19.
Imbauan itu merupakan salah satu butir yang termuat dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020.
SE yang ditandatangani pada Hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 itu ditujukan kepada para kepala daerah gubernur, bupati/wali kota.
“Surat edaran ini tolong dapat diterima dan sekaligus diterjemahkan kembali, semua kembali kepada Local Wisdom, karakteristik wilayah masing-masing. Ini silakan mengambil dengan rapat Forkopimda mengambil keputusan,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020 di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.
Menurut Mendagri, pelaksanaan antisipasi kerawanan penularan Covid-19 selama libur panjang itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dengan Forkopimda. Untuk itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh pihak tersebut. Apabila di daerahnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan, dapat dikatakan pengendaliannya tidak berjalan sukses.
“Prinsip satu saja ukurannya kalau nanti di media muncul kerumunan, yang tidak bisa menjaga jarak, teman-teman Forkopimda daerah itu dapat dikatakan gagal, tidak kompak, kira-kira begitu. Kekompakan rekan-rekan menjadi kunci,” ujar Mendagri menekankan.
Jumlah DPT 8 Daerah di Maluku Utara
Total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di delapan kabupaten/kota Maluku Utara (Malut) sebanyak 704.589, terdiri dari laki laki 353.895 dan perempuan 350.694.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merinci jumlah dari masing-masing kabupaten/kota, yakni Kabupaten Halmahera Selatan memiliki DPT terbanyak yakni 154.377 jiwa pilih yang meliputi 30 kecamatan.
Diikuti Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 126.610 jiwa pilih yang meliputi 17 kecamatan.
Selanjutnya untuk Kota Ternate dengan 117.120 jiwa pilih, Kabupaten Halmahera Barat dengan 78.721 jiwa pilih, Kota Tidore Kepulauan dengan 71.945 jiwa pilih, Kepulauan Sula dengan 60.676 jiwa pilih, Halmahera Timur dengan 57.152 jiwa pilih, dan Pulau Taliabu dengan 37.988 jiwa pilih.
Dengan ditetapkannya DPT dimasing-masing kabupaten/kota ini, selanjutnya akan dipublikasikan dan diumumkan dimasing-masing kelurahan/desa, dengan harapan bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar agar segera melapor ke PPS maupun PPK atau datang langsung ke kantor desa maupun kantor lurah guna didaftarkan sebagai pemilih sehingga dihari pencoblosan nanti dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 9 Desember 2020 nanti.
Target Pembangunan Tol Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan untuk membangun 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024.
Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan sejumlah proyek jalan tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Secara keseluruhan, 64 proyek tol masuk dalam kategori PSN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan untuk membangun 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024.
Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Nusantara akan mencapai panjang 4.817 km. Hingga akhir 2019 telah beroperasi 2.093 km jalan tol, dan sampai Oktober 2020 total 2.303,8 km (tambahan 310 km tol baru yang diresmikan).
“Target kita di akhir 2024 adalah 4.817 km jalan tol, kita bangun” ujar Hedy, seperti tertulis dalam rilis Kementerian PUPR, Kamis, 22 Oktober 2020.
Menurut Hedy, target tersebut adalah bagian dari tujuan untuk menurunkan waktu tempuh rata-rata per 100 km (travel time) yang akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Hal ini menurutnya menunjukkan seberapa kompetitif jaringan jalan di Indonesia dalam mendukung sistem logistik.
“Dari analisis yang kita lakukan, travel time saat ini berada pada kisaran 2,3-2,5 jam per 100 km. Dalam target jangka panjang diharapkan dapat turun menjadi 1,5 jam/100Km. Strategi untuk mencapai itu adalah salah satunya dengan menjadikan jalan bebas hambatan sebagai backbone. Untuk mencapai target travel time 1,5 jam/100 km tersebut, berdasarkan hasil kajian dibutuhkan hampir 19 ribu km total jaringan jalan bebas hambatan di Indonesia,” ujar Hedy.
