4 Persen Balita Indonesia Tidak Dapatkan Pengasuhan Layak
Lontar.id – Hampir 4 % balita kita mendapatkan pengasuhan tidak layak dan 84% saja balita yang tinggal dengan orangtuanya.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin, melalui rilis tertulis Jumat, 13 November 2020.
Kata Lenny, kondisi pengasuhan anak di Indonesia menghadapi tantangan baru seiring meningkatnya partisipasi angkatan kerja di Indonesia.
Situasi keluarga yang orangtuanya bekerja, menurutnya, dapat menyebabkan anak tidak memperoleh pengasuhan yang penuh dan tepat.
“Hampir 4 % balita kita mendapatkan pengasuhan tidak layak dan 84% saja balita yang tinggal dengan orangtuanya (Susenas MSPBP, 2018). Anak yang tinggal dengan orangtuanya pun juga belum tentu memperoleh pola pengasuhan yang tepat apalagi yang terpisah dari orangtuanya. Nah inilah tantangan kita,” ujar Lenny.
Lenny menambahkan, partisipasi angkatan kerja mengalami pola pergeseran. Hingga tahun 2019 angka partisipasi kerja perempuan terus meningkat pada tingkat global mencapai 51 % dan pada tingkat nasional sebesar 52 %. Pergeseran inilah menuntut penyediaan sarana dan prasarana agar orang tua yang bekerja tetap bisa memenuhi hak-hak anak.
Pelaku Usaha Kopi Pekalongan Ikuti Pelatihan
Pelaku usaha kopi di Kota Pekalongan terus didorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Salah satunya lewat pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kota Pekalongan.
Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz, saat membuka pelatihan tersebut mengutarakan harapannya kepada para peserta yang mayoritas merupakan kalangan milenial sebagai wirausaha pemula, agar usaha mereka bisa terus berkembang.
“Kami apresiasi luar biasa kepada Dindagkop-UKM yang telah menggelar pelatihan kepada para wirausaha pemula di bidang perkopian. Seiring dengan tren kongkow (nongkrong) di kalangan anak muda ditemani sajian kopi ini. Usaha kopi bisa menjadi prospek baru untuk dikembangkan ke depannya,” tutur Wali Kota Saelany, seperti dilansir laman resmi Pemprov Jateng, Jumat, 13 November 2020.
Menurut Saelany, kalangan milenial perlu didampingi agar terus berupaya untui meningkatkan kualitas, kemampuan, dan daya saing produknya. Hal itu sejalan dengan rencana pembangunan Kota Pekalongan ke depan sebagai kota yang semakin inovatif dan kreatif. Jika peluang ini dimanfaatkan, akan memberikan dampak yang bagus untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
Revitalisasi Pasar Prawirotaman Yogyakarta Selesai
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Prawirotaman di Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Kota Yogyakarta.
Revitalisasi Pasar Prawirotaman yang telah tuntas seluruhnya, bertujuan untuk meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh), serta menjadi pendorong percepatan pemulihan ekonomi lokal yang terdampak Pandemi COVID-19.
Revitalisasi Pasar Prawirotaman yang dilakukan Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya.
Dengan begitu, selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, Pasar Prawirotaman juga diharapkan dapat menjadi objek wisata di Kota Yogyakarta, terlebih lokasinya berada di antara kawasan Malioboro dan Keraton Yogyakarta dengan kawasan wisata Pantai Parangtritis.
“Konsep revitalisasi pasar disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Revitalisasi Pasar Prawirotaman mulai dikerjakan sejak 15 Oktober 2019 dengan penyedia jasa kontruksi lokal, yakni PT Putra Jaya Andalan sebagai Kontraktor Pelaksana serta PT Arss Baru dan PT Wastu Anotama (KSO) sebagai Manajemen Konstruksi. Lingkup pekerjaannya meliputi renovasi secara menyeluruh dengan anggaran sebesar Rp 67,7 miliar.
Realisasi Anggaran Pemulihan Nasional Rp 383 Triliun
Dari alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun, telah terealisasi Rp383,01 triliun atau 55,1 persen. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis, 12 November 2020.
“Realisasi PEN ini kalau kita lihat dari sisi penyerapan memang mengalami akselerasi yang luar biasa di kuartal ketiga dan untuk kuartal keempat kita juga akan tetap melakukan monitoring,” ujarnya.
Program PEN terdiri dari beberapa klaster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Pada klaster kesehatan, ungkap Menkeu, terjadi penyesuaian pagu menjadi Rp97,26 triliun. Pagu ini termasuk SiLPA earmark untuk vaksin sebesar Rp29,23 triliun.
“Dengan penyesuaian pagu tersebut, realisasi PEN pada sektor kesehatan Rp34,07 triliun atau 35 persen. Manfaat program klaster kesehatan itu untuk tenaga kesehatan, belanja penanganan COVID-19, gugus tugas penanganan COVID-19, santunan kematian tenaga kesehatan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan,” ujar Menkeu.
