Lontar.id – Program pertukaran Muslim antara Australia dan Indonesia (The Australia-Indonesia Muslim Exchange Program atau MEP) harus ditingkatkan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, saat meeting Zoom bersama Dubes Australia Gary Quinlan AO, Rabu, 27 Januari 2021.
“Sejak didirikan pada tahun 2002 dan merupakan program unggulan dari Institut Australia-Indonesia. Setiap tahunnya ada 10 orang Indonesia dan 5 orang Australia yang mengikuti program pertukaran. Saya berharap peserta dari Indonesia dapat ditambah 10 orang, hingga menjadi 20 orang,” kata Yaqut, seperti terrulis dalam rilis Kemenag.
Kata Yaqut, program yang berjalan selama dua minggu di negara tetangga ini menjadi tempat bertemunya pemimpin agama dan masyarakat, pejabat pemerintah, sekolah, LSM dan media lokal.
Saat ini sudah ada lebih dari 200 alumni program, termasuk tokoh pemimpin masyarakat, pendidik Islam, pegawai negeri, penulis, akademisi dan lainnya.
“Melalui kerjasama pembangunan yang ditargetkan selama bertahun-tahun, Australia telah menjadi mitra bagi Indonesia dalam membangun pendidikan Islam,” tambahnya
Yaqut menambahkan,, kerja sama Indonesia-Australia sudah membangun lebih dari 500 Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk para guru madrasah (dengan buku teks dan perpustakaan baru), dan memberikan hibah kepada 1.500 Madrasah untuk meningkatkan kualitas para guru.
“Baru-baru ini, melalui program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), program Bantuan Teknis untuk Penguatan Sistem Pendidikan (TASS) dan kerja sama kami dengan Bank Dunia. Indonesia-Australia kiranya terus mengembangkan dan meluncurkan sistem pengembangan profesional guru untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah,” urainya.
Jokowi Terima Suntikan Dosis Kedua Vaksin Covid-19
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan dosis kedua vaksin Covid-19 pada Rabu, 27 Januari 2021, di sisi barat halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dua minggu lalu, tepatnya pada 13 Januari 2021, Presiden menjadi orang pertama yang menerima suntikan dosis vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia.
Sama halnya dengan prosedur vaksinasi sebelumnya, dalam pelaksanaan kali ini, Presiden tetap terlebih dahulu melakukan sejumlah tahapan. Sekira pukul 08.25 WIB, Kepala Negara tampak menempati meja registrasi untuk melakukan validasi data.
Selanjutnya, Kepala Negara juga melalui tahap penapisan kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan riwayat kesehatan untuk memastikan penerima vaksin berada dalam kondisi prima dan layak mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua ini.
Prof Abdul Muthalib kembali bertindak selaku vaksinator kepada Presiden Joko Widodo. Selama pelaksanaan vaksinasi, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan tersebut dibantu oleh M. Sokheh.
“Sama seperti yang dilakukan dua minggu lalu, tidak terasa (saat penyuntikan). Kalau dulu setelah dua jam hanya pegal-pegal, kalau sekarang saya kira sama saja,” ujar Presiden selepas menerima suntikan dosis kedua vaksin, seperti tertulis dalam rilis Kemenpora.
Vaksin yang disuntikkan kepada Presiden dan para penerima vaksin lainnya di seluruh Indonesia hingga saat ini ialah vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co.Ltd. yang di Indonesia bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).
CoronaVac telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setelah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan sebanyak 1.620 relawan di Bandung. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan bahwa vaksin tersebut suci dan halal sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.
Vaksin CoronaVac, sebagaimana vaksin-vaksin Covid-19 lain yang tersedia saat ini, membutuhkan dua dosis penyuntikan bagi tiap masing-masing penerima untuk memperkuat respons imun dari suntikan dosis pertama. Sebanyak 0,5 mililiter dosis vaksin disuntikkan di masing-masing penyuntikan.
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Bahan Bakar Ilegal
Awak KRI Alamang-644 yang dikomandani Letkol Laut (P) Mochamad Fuad Hasan, berhasil menggagalkan pengangkutan bahan bakar yang diduga ilegal di Selat Singapura, Selasa, 26 Januari 2021.
Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Yayan Sofiyan, menjelaskan, keberhasilan KRI Alamang-644 menggagalkan kegiatan illegal oil ini tidak lama berselang setelah pelaksanaan Konsolidasi Operasi Keamanan Laut yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya di Guskamla Koarmada I.
Konsolidasi itu menindaklanjuti instruksi Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Pangkoarmada I Laksda TNI Abdul Rasyid, yang menekankan kepada seluruh Komandan Unsur KRI BKO Guskamla Koarmada I untuk melaksanakan penegakan hukum di laut secara tegas dan tidak ragu-ragu.
“Sebagai tindak lanjut Konsolidasi Operasi Keamanan Laut tersebut, KRI Alamang-644 melaksanakan pemeriksaan terhadap dua kapal yang diduga membawa bahan bakar illegal di Selat Singapura yakni KM Ringgo Natuna 1 (GT 30) dengan muatan solar 10.000 liter dan KM Sukses Sejahtera (GT 27) dengan muatan solar 8.000 liter,” jelasnya melalui rilis tertulis.
Kedua kapal tersebut disebutnya melakukan tindak pidana melanggar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan membawa barang khusus/berbahaya berupa Solar tidak dilengkapi dokumen dan tidak masuk daftar manifest, ABK tanpa buku pelaut, Nahkoda tidak sesuai kecakapan terbatas 60 mil, dan Alat keselamatan tidak lengkap.
Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, kedua kapal dikawal menuju Lanal Tanjung Balai Karimun untuk dilaksanakan proses lebih lanjut dan untuk mengetahui asal muasal bahan bakar.
“Kegiatan Operasi Keamanan Laut akan terus dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan keselamatan berlayar dalam menghadapi cuaca yang kurang menguntungkan maupun mengantisipasi penyebaran Covid-19,” lanjut Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Yayan Sofyan.
(Dumaz Artadi)
Jajaran Bawaslu Dipastikan Siapkan Keterangan Tertulis di Sidang MK
Anggota Bawaslu Fritz Edwrad Siregar memastikan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyiapkan keterangan tertulis dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan lengkap.
Sebelum diserahkan dalam persidangan, menurutnya Bawaslu RI (pusat) sudah terlibat dalam finalisasi keterangan tertulis yang dibuat oleh jajaran Bawaslu daerah.
“Kami sudah menyiapkan keterangan tertulis selengkap mungkin. Data dan berkas juga sudah siap. Jika nantinya ada perubahan, maka akan kami serahkan lagi ke MK satu hari sebelum persidangan,” ungkapnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 27 Januari 2021, seperti dilansir laman resmi Bawaslu.
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu ini menceritakan, jajaran Bawaslu yang terlibat dalam sidang PHP untuk Pilkada 2020 telah menyiapkan keterangan pasca tahapan pemungutan suara selesai. Sejak awal Januari 2021, Fritz mengaku, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat draf yang kemudian diperiksa oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan difinalisasi oleh Bawaslu RI.
“Kami telah memberikan beberapa kali bimbingan tekhnis dan rapat koordinasi kepada jajaran Bawaslu daerah tentang tata cara menyusun keterangan tertulis. Jadi, mereka sudah punya bekal sebelum menghadapi persidangan,” ucapnya.
Fritz menuturkan, sebagai pihak pemberi keterangan, Bawaslu daerah telah menyiiapkan dokumen hasil pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), data pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi selama tahapan Pilkada Serentak 2020.
“Hasil tersebut mungkin menjadi jawaban dalam keterangan tertulis yang nantinya bisa diminta oleh pemohon, pihak terkait maupun majelis sidang,” tunjuk dia.
