Vaksinasi Tahap II di Kendal Target 4 Ribu Orang
Lontar.id – Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan vaksinasi tahap II bagi petugas publik mulai Selasa, 23 Februari 202 hingga Sabtu, 27 Februari 2021, di Pendapa Tumenggung Bahurekso dan RSUD dr Soewondo Kendal.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Ferinando Rad Bonay menyampaikan, Pemkab Kendal mendapat alokasi 8.000 dosis vaksin dari provinsi. Jadi pemberian vaksin ditargetkan kepada 4.000 orang, sebab setiap orang akan menerima dua dosis vaksin.
“Targetnya, anggota DPRD, atlet, TNI, Polri, wartawan dan ASN bagian pelayanan,” jelasnya, seperti tertulis dalam rilis Pemprov Jateng, Kamis, 25 Februari 2021.
Bagi ASN, lanjutnya, diprioritaskan kepada ASN yang memiliki peluang paling sering bertemu dengan masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kendal Moh Toha menyampaikan, dengan adanya vaksinasi, diharapkan para petugas yang melayani masyarakat mempunyai ketahanan tubuh yang kuat, sehingga tidak mudah terpapar Covid-19.
“Kita harapkan pascavaksinasi ini, terutama para petugas yang berada dibidang pelayanan publik dapat memiliki ketahanan dan apabila memberikan pelayanan kepada warga yang mungkin terpapar, tidak mudah tertular,” jelas Moh Toha.
Relawan Perawat Pasien Covid-19 RSUD Kendal Anis Ayu Setiyaningsih, mengaku tidak sakit merasakan sama sekali saat vaksinasi. Dengan ikut vaksinasi, dia merasa lebih tenang dalam merawat pasien Covid-19.
Alasan Larangan Meliput Gladi Resik di Pemprov Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulsel menyampaikan permintaan maaf atas insiden pelarangan peliputan gladi resik atau persiapan pelantikan Kepala Daerah terpilih yang berlangsung di Baruga Pattingaloang Rujab Gubernur Sulsel, Kamis, 25 Februari 2021.
Kepala Dinas Kominfo Sulsel Amson Padolo mengaku tidak pernah ada niat melarang media meliput karena merupakan bagian dari keterbukaan informasi, hanya saja sesuai petunjuk kemendagri untuk membatasi jumlah orang karena masih ditengah pandemi covid-19.
“Kami tidak pernah ada niat melarang media meliput setiap acara Pemprov Sulsel termasuk yang tadi, justru kami sangat berharap setiap kegiatan itu mendapat peliputan teman media karena bagi kami keterbukaan informasi itu wajib dan sangat penting, akan tetapi, kami memohon maaf sesuai petunjuk kemendagri dimasa pandemi ini maka untuk acara pelantikan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ungkapnya, seperti tertulis dalam rilis.
Ia menyebutkan persoalan yang terjadi dilapangan akan menjadi koreksi agar bisa lebih baik kedepannya.
“Kami sekali lagi minta maaf apa bila terjadi hal seperti ini dan ini menjadi koreksi agar bekerja lebih baik lagi,”sebutnya.
Lebih jauh Mantan Pj Bupati Toraja Utara mengaku untuk pelaksanaan pelantikan bupati terpilih besok, telah menyiapkan tempat didalam Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
“Untuk pelantikan besok tanggal 26 Februari, kami coba akomodir teman-teman media dengan menyiapkan tempat didalam Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dengan fasilitas TV dan wawancara secara langsung setelah acara selesai,”pungkasnya.
Ia menambahkan untuk wartawan yang ingin masuk kedalam ruang pelantikan saat ini tidak bisa dilakukan.
“Mungkin untuk masuk kedalam ruang pelantikan kami masih menunggu petunjuk tim kemendagri yg akan meninjau langsung.”tutupnya.
Kemenhub Tingkatkan Penjagaan Perairan Indonesia
Kementerian Perhubungan terus meningkatkan penjagaan dan penegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 25 Februari 2021.
Turut hadir bersama Menhub, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo dan Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo.
Di Pelabuhan Batu Ampar, Menhub mengumpulkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut dari unsur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Distrik Navigasi, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ada di sekitar Kepulauan Riau.
“Kami hadir di Batam bersama Kemenkopolhukam untuk melakukan tindak lanjut terhadap kejadian tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia, khususnya yang sering terjadi di perairan Batam. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum (_law enforcement_) terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia, dengan tetap mengikuti hukum internasional yang berlaku di International Maritime Organization (IMO),” kata Menhub.
Menhub menginstruksikan jajarannya di lapangan agar dapat berkolaborasi dengan baik dengan para pemangku kepentingans seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Bakamla, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan tugas pengawasan dan penjagaan.
Firli Bahuri Lantik 11 Jaksa KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melantik sebelas jaksa penuntut umum dan Kepala Bagian Perbendaharaan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 24 Februari 2021.
Dua belas orang ini dilantik menjadi pegawai KPK setelah melalui serangkaian tahap seleksi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan keyakinannya bahwa semua pejabat yang baru dilantik akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ia juga berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah mengizinkan jaksa-jaksanya bergabung di KPK.
“Mari fokuskan pikiran dan tenaga kita semua untuk mengabdi kepada negara melalui pemberantasan korupsi, karena mandat kita saat ini adalah bertugas di KPK,” ujar Firli saat memberi sambutan usai melantik dua belas pegawai KPK, seperti tertulis dalam rilis.
Dalam pelantikan tersebut, selain mengucapkan sumpah saat pelantikan, dua belas pegawai ini juga membacakan Pakta Integritas. Pelantikan ini juga dihadiri oleh dua pimpinan KPK lain, yakni Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron.
Sebanyak sebelas pegawai yang dilantik sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah Arif Usman, Asril, Bagus Dwi Arianto, Dody W. Leonard Silalahi, Erlangga Jayanegara, Ihsan, Masmudi, Meyer Volmar Simanjuntak, Richard Marpaung, Sisca Carolina Karubun, dan Tri Handayani. Satu orang lainnya yang dilantik sebagai Kepala Bagian Perbendaharaan adalah Mohamad Ibnussoim.
