Lontar.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro akan diperpanjang sesuai arahan menteri hingga 22 Maret 2021. Apalagi, PPKM mikro menunjukkan hasil yang bagus untuk menekan persebaran Covid-19.
Orang nomor satu di Jateng ini terus menekankan kepada masyarakat agar tidak lengah, dan tetap menjaga protokol kesehatan.
“Terus saja. Ini kan sudah makin bagus hasilnya, tinggal diperketat,” kata Ganjar usai mengikuti rakor perkembangan PPKM mikro bersama Menko Perekonomian, via video conference di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kamis, 4 Maret 2021.
Konteks PPKM ini, katanya, sangat tepat untuk menangani kasus di Brebes, terkait dengan adanya TKI yang baru pulang dari Arab Saudi. TKI tersebut merupakan penyintas Covid-19 varian B.1.1.7 yang sebelumnya terdeteksi di Karawang.
“Justru dalam konteks PPKM mikro yang paling pas ya yang di Brebes tadi, yang ada TKI baru pulang dari Arab. Inilah sebenarnya konsep PPKM mikro menjadi pas banget. Maka saya minta, coba terapkan. Kejadiannya kan menjadi, dalam tanda petik, hal baru atau mungkin menjadi sangat luar biasa karena ada diskursus orang berdebat soal ini,” katanya.
Ditambahkan, PPKM mikro menjadi kesempatan untuk menangani secara dini dan mengunci permasalahan terkait kejadian di Brebes. Setelah dikunci maka yang perlu dilakukan adalah tracing dan testing.
“Tadi sudah dilakukan testing dan tadi saya minta lini kedua ditambah. Apakah kemudian kontak erat, dekat, sampai sosialnya itu bisa dideteksi penuh. Berikan isolasi yang nyaman, sehingga orang nanti tidak panik tetapi dikelola. Nah mikronya ini penting,” lanjut Ganjar.
Perlu Evaluasi Mendalam Hadapi Pemilu Serentak 2024
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah, atau hoaks seperti pada pemilu sebelumnya. Maka dari itu, dia meyakinkan perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.
“Indonesia adalah negara besar dan terdiri dari kepulauan dan kendala geografis sangat menganggu dalam penditribusian logistik pemilu. Sehingga, perlu adanya simulasi-simulasi khusus untuk penanganan pemilu di tahun 2024 yang akan datang,” kata Bagja dalam diskusi daring dengan tema Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021; Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan, Kamis, 4 Maret 2021.
Terlebih lagi, kata dia, tahun 2024 akan ada pemilu dan pilkada di 34 rovinsi, 514 kabupaten/kota. Rentan waktu antara pemilu dan pilkada hanya berjarak sekitar sembilan bulan menurutnya perlu evaluasi secara mendalam.
“Akan ada 514 kabupaten/kota, ditambah 34 provinsi yang akan melaksanakan pilkada di akhir tahun 2024. Sebelum itu, di awal tahun 2024, ada pemilu nasional. Kami harapkan Pemilu 2024 akan sedikit sekali pelanggaran menyangkut fitnah, kampanye hitam, hoaks dan pelanggaran lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tuturnya.
Menurutnya, dalam Pasal 167 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dijelaskan tahapan pemilu paling lambat dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sehingga, sebut Bagja, Juni 2022 sudah dimulai kembali tahapan pemilu nasional. “Untuk itu, jika evaluasi tidak mendalam terhadap permasalahan pemilu dan pilkada, bisa menjadi sebuah permasalahan di 2024,” ujarnya.
Selain itu, Bagja juga membahas kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemik covid-19. “Menurut Satgas Covid-19, tingkat kepatuhan protokol kesehatan para pemilih saat Pilkada 2020 sekitar 95 persen, jadi dapat dikatan bahwa protokol kesehatan itu dipatuhi saat pemungutan suara juga tahapan rekapitulasi penghitungan suara,” tambahnya.
Presiden Minta Percepat Vaksinasi di Daerah
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat dan mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah masing-masing sehingga kekebalan kelompok dapat segera tercapai.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam penjelasannya mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Kamis, 4 Maret 2021, seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab).
“Terkait dengan program vaksinasi, saya juga telah mengingatkan dan meminta pemerintah daerah untuk lebih cepat, untuk lebih giat lagi melaksanakan vaksinasi di daerah masing-masing, agar kita segera sesegera mungkin dapat membentuk kekebalan kelompok/herd immunity,” ujarnya.
Presiden mengatakan, percepatan vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 dan menanggulangi pandemi. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi ini harus terus bergulir ke semua provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
“Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dilanjutkan dengan Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik,” ujarnya.
Pemerintah telah memulai vaksinasi sejak 13 Januari lalu dengan memprioritaskan masyarakat dengan risiko tinggi. Seperti diungkapkan Presiden, sasaran vaksinasi tahap pertama adalah tenaga kesehatan dilanjutkan pada tahap kedua untuk kelompok masyarakat lanjut usia serta petugas dan pelayanan publik.
“Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru, awak media, pedagang pasar. Kita ingat di Pasar Tanah Abang di Jakarta dan juga di Pasar Beringharjo dan kawasan Malioboro di Jogja juga telah dimulai vaksinasi. Kita harapkan nanti semua provinsi melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Indonesia Kirim 1,5 Ton Kopi Lokal ke Jerman
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar, melepas pengiriman kopi Boyolali, kopi Toraja, dan kopi Flores-Bajawa seberat 1.5 ton ke Jerman secara sisimbolis, 4 Maret 2021.
Kementerian Luar Negeri RI berkolaborasi dengan KJRI Hamburg, Jerman, telah membuka jalan bagi UKM kopi Boyolali, kopi Toraja, dan kopi Flores-Bajawa untuk menyasar pasar Eropa melalui Jerman. Khusus untuk kopi asal Jawa Tengah, Kopi Boyolali, pengiriman ini merupakan ekspor perdana ke pasar Jerman.
“Ditengah pandemi Covid-19 yang telah membawa efek buruk terhadap ekonomi, Kementerian Luar Negeri terus mendukung seluruh mitra kopi Indonesia untuk mengakses pasar-pasar baru”, demikan disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI dalam sambutannya.
Ekspor perdana ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Kementerian/Lembaga dengan UKM, koperasi, dan eksportir. Diharapkan kegiatan ini dapat membuka jalan yang lebih luas untuk memasarkan kopi Indonesia ke pasar Jerman, Eropa, dan belahan dunia lainnya.
Melalui program Diplomasi Kopi yang telah dicetuskan oleh Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2020, Kemlu dan Perwakilan RI akan terus membangun kolaborasi bersama penggiat kopi untuk Go Global dan menembus pasar kopi dunia. Diplomasi Kopi merupakan salah satu upaya Kemlu untuk memperkuat industri kopi nasional.
Rangkaian kegiatan Diplomasi Kopi Kemlu diharapkan dapat memberikan kontribusi konkrit dan berkelanjutan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan petani kopi Indonesia.
