Lontar.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar seluruh cold storage atau gudang beku ikan di Indonesia menjalankan Sistem Resi Gudang (SRG).
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, SRG merupakan langkah percepatan penyerapan produksi nelayan dan pembudidaya ikan yang belum terserap pasar dengan harga wajar. Dengan begitu, nelayan dan pembudidaya bisa terjaga kesejahteraannya.
“Banyak manfaat yang bisa didapat dari SRG ini, karenanya kami mendorong sistem ini bisa diterapkan di seluruh gudang beku di Indonesia,” terang Artati, Selasa, 16 Maret 2021.
Artati pun mengurai manfaat tersebut di antaranya, nelayan dan pembudidaya, terlibat dalam stabilisasi harga serta mendapat modal pinjaman untuk kegiatan produksi dengan mengagunkan resi. Kemudian bagi pengelola hasil perikanan, SRG bisa mejaga keberlanjutan pasokan ikan, jaminan mutu bahan baku ikan dari nelayan atau pembudidaya.
“Konsumen juga mendapat manfaat berupa jaminan ketersediaan ikan dan jaminan mutu ikan yang bagus dengan harga yang stabil,” sambungnya.
Dalam mekanisme SRG, ikan menjadi aset yang dibuktikan dengan resi. Selanjutnya, bukti tersebut bisa dijadikan jaminan agunan pembiayaan ke lembaga keuangan bank ataupun non perbankan.
Bahkan, nelayan atau pembudidaya mendapatkan subsidi bunga hingga 6% per tahun dengan catatan ikan yang akan diagunkan telah memenuhi standar serta penilaian lembaga penguji mutu dan harus disimpan pada pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Bangunan di Sekitar Ruang Tunggu Bandara Kualanamu Harus Rapi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta agar bangunan di sekitar ruang tunggu VIP Bandara Kualanamu dirapikan.
Hal itu disampaikan saat meninjau progres pembangunan Gedung VIP (Very Important Person) Bandara Kualanamu, Deliserdang, Senin, 15 Maret 2021. Gedung VIP ini akan menjadi fasilitas ruang tunggu bagi pejabat negara.
“Saya minta ini harus terbangun dan tertata dengan rapi, tata letak interiornya, serta saya minta untuk di luar agar ditanam pohon-pohon sebagai penghijauan. Ini agar terlihat indah dan nyaman,” ucap Edy Rahmayadi yang hadiri bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut Nawal Lubis.
Dalam kunjungan ini, Edy Rahmayadi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, serta Angkasa Pura (AP) II untuk mempercepat merapikan pengerjaan interior dan eksterior Ruang Tunggu VIP tersebut, sehingga terlihat lebih bagus dan rapi.
Selain itu dalam arahannya, Edy Rahmayadi juga meminta pada pihak Dishub Sumut dan PT AP II untuk dapat merapikan bangunan di sekeliling Ruang Tunggu VIP, agar terlihat lebih indah lagi dan tertata rapi.
Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis menyatakan akan segara melaksanakan pengerjaan interior dan eksterior secepatnya, sesuai arahan Gubernur Sumut. “Perencanaan interior pada bulan ini sudah selesai. Nah sekarang kita akan melakukan lelang untuk pembangunan interior, diharapkan tiga bulan ke depan pengerjaannya dapat terlaksana,” katanya.
Pemerintah Kaji Perluasan Jenis Kendaraan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan akan membahas kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin kemarin.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, time frame atau waktu pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi. Kemudian, formula aturannya bisa berdasarkan besaran kapasitas isi silinder dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya berdasarkan aturan local purchase saja,” jelas Menperin di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.
Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor (KBM) roda empat dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam masa pandemi ini, asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.
“Kami melihat data purchase order KBM roda 4 meningkat rata-rata sebesar 140,8% untuk produk-produk yang mendapatkan stimulus PPnBM,” jelas Menperin. Karenanya, pemerintah menyambut baik tingginya animo masyarakat untuk menikmati kebijakan relaksasi ini.
Pemerintah juga meminta agar produsen segera meningkatkan utilisasi agar bisa memenuhi permintaaan pasar yang naik tinggi. “Ini agar penurunan harga kendaraan dapat sesuai dengan harapan dan efektif pelaksanaannya,” jelas Agus, seperti tertukis dalam rilis.
Kebijakan relaksasi PPnBM yang mulai berjalan sejak 1 Maret 2021 diberikan untuk segmen KBM roda empat segmen sedan dan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc, diproduksi di dalam negeri, serta harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen.
Kebijakan ini akan berlaku hingga akhir tahun. Pemberian keringanan dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100% pada Maret-Mei, 50% di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25% pada Oktober-Desember 2021.
Kemenag Terima Wakaf 5 Ribu Alquran dari CIMA
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima wakaf lima ribu Al-Qur’an dari China Indonesia Management Association (CIMA). Penyerahan secara simbolis wakaf Al-Qur’an ini disampaikan Chairman CIMA Arif Harsono di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
“Kami menyambut baik wakaf Al-Qur’an ini, dan tentu amat bermanfaat. Ini juga menjadi langkah untuk mempererat hubungan antar agama di Indonesia,” kata Menag, seperti tertulis dalam rilis.
Menag menuturkan, saat ini kebutuhan Al-Qur’an di Indonesia mencapai lima juta eksemplar per tahun. Sementara, kemampuan Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kemenag untuk mencetak Al-Qur’an baru mencapai satu juta pertahun.
“Jadi keterlibatan dan peran serta masyarakat untuk berupaya menyediakan Al-Qur’an tentu saja amat bermanfaat,” imbuh Menag.
