Lontar.id – Pemerintah Kabupaten Temanggung mempercepat vaksinasi kepada pedagang dan pelaku pertembakauan di daerah tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 saat panen raya tembakau mendatang.
Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan, interaksi antara pedagang tembakau dengan pelaku pertembakauan berlangsung sangat intens pada panen raya tembakau. Ini berpotensi terjadi penularan Covid-19.
“Untuk meniminalisasi penyebaran Covid-19 dilakukan vaksinasi khusus pelaku pertembakauan,” kata Bupati saat ditemui di sela-sela peninjauan vaksinasi pada pelaku pertembakauan di Puskesmas Parakan, Senin, 7 Juni 2021, seperti tertulis dalam rilis.
Ia mengatakan, vaksinasi pada pelaku pertembakauan menjadi kepentingan daerah mengingat Temanggung sebagai sentra pertanian dan perdagangan tembakau. Target semua pedagang tembakau dapat divaksin, dan vaksinasi selesai sebelum panen raya mulai.
“Tujuannya memasuki masa panen raya nanti tidak ada ketakutan pada Covid-19 dan jangan sampai Covid-19 menjadi alasan untuk menekan harga tembakau,” imbuhnya.
Dengan tidak ada ketakutan terhadap Covid-19 di dunia pertembakauan, harapan harga tembakau bisa lebih meningkat dan lebih menyejahterakan masyarakat.
Jumlah pelaku pertembakauan yang divaksin, untuk pabrik rokok perwakilan dari Kudus sebanyak 600 orang dan pedagang besar sekitar 350 orang. Jumlahnya akan terus bertambah, sebab ini baru pedagang utamanya.
“Pedagang yang membantu pedagang besar juga akan divaksin,” kata Khadziq.
Upaya Bawaslu RI Minimalisir Pelanggaran pada PSU Kaltim
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan sejumlah langkah antisipasi meminimalisir potensi pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini dia utarakan saat menghadiri undangan dari KPU Kalsel di Banjarmasin, Senin, 7 Juni 2021.
Menurutnya Bawaslu Kalsel melaksanakan kegiatan guna mengantisipatisi potensi pelanggaran dalam menjelang PSU Pilgub Kalsel sebagai amanah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.”Bawaslu melakukan hal yang tidak biasa dan belum pernah kami (Bawaslu) lakukan,” ujarnya.
Dewi menjelaskan, simulasi PSU ini sebagai hal baru. Dia meyakinkan sejauh ini belum pernah ada simulasi PSU selama ini. Hal ini baginya mendekatkan teknis pengawasan PSU kepada masyarakat pemilih agar mengetahui apa alasan, kenapa, dan bagaimana teknis pelaksanaan PSU.
Di lain sisi, Dewi menerangkan simulasi PSU diharapkan bisa mendeteksi potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi. Sebagaimana diketahui, ada tiga dasar putusan MK memerintahkan PSU seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur. Kedua, ditemukannya penambahan dan ketiga pengurangan suara dan ada pemilih yang tidak mencukupi syarat untuk memilih tetapi masih menggunakan hak pilih.
“Tiga dasar pertimabahan yang menjadi dasar putusan PSU ini menjadi fokus pengawasan Bawaslu,” terang doktor ilmu hukum asal Palu, Sulawesi Tengah tersebut, seperti tertulis dalam rilis.
Dewi berharap tidak ada lagi PSU setelah PSU ini karena semua alasan terjadi PSU menjadi fokus yang terus dideteksi melalui simulasi PSU. “Selain itu, ada pula patroli pengawasan. Tidak ada alasan untuk menurunkan semangat patroli pengawasan karena patroli pengawasan merupakan program yang dinilai cukup berhasil sejak tahun 2018 untuk mencegah praktik politik uang.
“Sejak hari ini sampai hari H, Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan yang sudah berhasil mencegah politik uang sejak Pilkada Tahun 2018,” jelasnya.
Penopang Bangkitnya Ekonomi di Tengah Pandemi
Kementerian Perhubungan terus berupaya melancarkan transportasi untuk logistik, karena dapat menjadi penopang bangkitnya perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 7 Juni 2021, saat menjadi pembicara dalam Webinar bertema “Transportasi Untuk Kelancaran Logistik dan Kemajuan Ekonomi di Masa Pandemi”. Kemenhub menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari Kampanye Kolaboratif “Konektivitas Logistik Pacu Ekonomi”.
“Transportasi logistik adalah darah dari semua kegiatan dari kegiatan manusia Indonesia dan menjadi lokomotif serta penopang sektor lainnya untuk terus bergerak. Untuk itu kami berupaya memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan untuk menopang ketahanan energi, pangan dan kegiatan di berbagai sektor lainnya sehingga ekonomi menjadi bangkit dan mencapai kondisi yang lebih baik,” ucapnya, seperti tertulis dalam rilis.
Menhub mengatakan, sebagaimana arahan Presiden bahwa dalam menghadapi pandemi, pemerintah di satu sisi berupaya menangani pencegahan penyebaran virus Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah juga berupaya membangkitkan perekonomian, dengan menerbitkan sejumlah regulasi dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor.
“Kemenhub mendukung kebijakan tersebut melalui berbagai program, diantaranya melalui subsidi baik angkutan penumpang maupun angkutan logistik, serta terus mendorong revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia, guna semakin melancarkan pergerakan manusia maupun logistik,” ucap Menhub.
Menhub mengungkapkan, di masa pandemi, aktivitas sektor logistik tetap berjalan relatif stabil dan aktivitas belanja daring semakin meningkat. Hal itu tentunya perlu didukung oleh jaringan transportasi yang memadai agar dapat berjalan lebih baik lagi.
“Untuk itu, Kemenhub akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi agar pasokan distribusi logistik untuk melayani masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien,” tutur Menhub.
Kemenkop UKM Dorong UKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Bali
Sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Provinsi Bali mengalami dampak ekonomi yang sangat besar akibat pandemi Covid-19. Berbagai upaya tengah dilakukan agar perekonomian kembali bangkit.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perekonomian Bali masih mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu minus 9,36% (yoy) pada kuartal I-2021. Akibat sepinya kunjungan wisatawan, banyak hotel di Bali terpaksa beroperasi dengan kapasitas minimum yaitu rata-rata sekitar 10% saja.
Selain mendorong kenaikan kunjungan wisatawan dengan menyesuaikan protokol kesehatan, upaya menggerakkan perekonomian Bali juga dilakukan dengan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif.
Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Klungkung, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali/Bali Tourism Board, serta Indonesia Creative Cities Network (ICCN) mengembangkan program strategis untuk mendongkrak peran UMKM di Bali. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang akan diperluas juga dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah, akademisi, komunitas kreatif dan kelompok usaha.
“Salah satu cara menghidupkan ekonomi di Bali adalah dengan memaksimalkan potensi UMKM di sektor ekonomi kreatif. Bali merupakan gudangnya kreativitas yang memiliki akses global. Kewajiban kita untuk membantu perekonomian Pulau Dewata ini untuk bangkit,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, seperti tertulis dalam rilis.
Teten menambahkan bahwa Bali merupakan tempat bernaungnya para pelaku UMKM di berbagai subsektor industri kreatif.
“Kualitas produk UMKM kreatif di Bali tidak hanya potensial memenuhi pasar dalam negeri, tapi bahkan juga pasar ekspor. Apalagi Bali sudah dikenal di seluruh dunia sehingga akan lebih mudah untuk menjual produk-produk berkualitas dari Bali,” kata Teten.
