Lontar.id – Kepolisian menangkap 2 WN Nigeria pemasok 1,12 ton sabu yang dibantu 5 WNI. Barang haram tersebut dikirim dari Timur Tengah dan Afrika untuk diedarkan di Jakarta, Bekasi, dan Bogor.
Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Pasalnya masih ada pelaku lain yang dalam pengejaran.
Kapolri menuturkan, 1,12 ton sabu itu akan diedarkan di Jakarta dan Jawa Barat. Namun, Sigit belum menjelaskan secara mendalam dengan alasan masih pendalaman.
“Ini kita masih kembangkan. Karena masih ada DPO. Rencananya akan diedarkan di Jakarta dan Jawa Barat terkait dengan pengembangannya nanti akan lebih jelas ketika sudah ditangkap,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, seperti dilansir laman resmi Polri, Selasa, 15 Jubi 2021.
Sebelumnya diberitakan, 7 tersangka diamankan yakni 5 WNI berinisial NR, AH AS, NB, dan EK. Sedangkan 2 lainnya WN Nigeria berinisial NS dan OCN. Untuk 2 tersangka WN Nigeria tersebut berperan sebagai pengendali dari dalam lapas Cilegon, Banten.
Peluncuran Shelter Baru Covid-19 di Kampus UII Yogyakarta
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, meluncurkan Shelter Covid-19 baru yang berada di kampus Universitas Islam Indonesia (UII), Jl. Kaliurang Km. 14,5, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman. Hadir pula pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sleman, Joko Hastaryo dan Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Joko Supriyanto.
Shelter baru tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman, UII dan gerakan kemanusiaan Sambatan Jogja (Sonjo). Rektor UII, Fathul Wahid, juga menyebutkan bahwa nantinya masyarakat yang dirawat di shelter UII tersebut tidak dipungut biaya. Terkait logistik, lanjutnya, akan dipenuhi pihak UII, ditambah dari donatur yang dikoordinir oleh gerakan kemanusiaan Sonjo, dan ada juga berasal dari Pemerintah Kabupaten Sleman.
“Kami juga membuka kesempatan bagi donatur yang mau memberikan bantuan”, ujarnya
Sementara Sekda Sleman, Harda Kiswaya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama mendirikan shelter Covid-19 di UII ini. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman akan terus berkoordinasi dengan uii, agar kebutuhan operasional di shelter tersebut dapat terpenuhi.
“Ini contoh yang baik dari UII untuk menekan angka Covid-19 di Kabupaten Sleman”, ujarnya
Joko Hastaryo menjelaskan bahwa ide pembentukan shelter ini berawal dari adanya klaster lebaran yang ada di Kapanewon Ngemplak. Maka dari itu kemudian muncul inspirasi untuk membuat shelter yang bertempat di wilayah Kapanewon Ngemplak. Dengan adanya shelter baru di UII ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sleman bagian utara untuk melakukan isolasi.
“Adanya shelter baru ini juga sangat membantu, karena shelter asrama haji sudah terisi 60 persen dan shelter Rusunawa Gemawang sudah penuh”, kata Joko.
Lebih lanjut Joko menyebutkan bahwa Dinas Kabupaten Sleman turut mengirimkan tenaga medis di shelter baru tersebut. Tenaga medis tersebut menurutnya talah berpengalaman bertugas di shelter asrama haji dan Rusunawa.
Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja APBD 2021
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa, 15 Jubi 2021.
Mendagri menyampaikan, belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat bertahannya ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi. Ia juga menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi kebiasaan tersebut diubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.
“Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” tegasnya.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” jelasnya.
Produk Laut Indonesia Serbu Tiongkok
Komoditas kelautan dan perikanan Indonesia terus menyerbu pasar Tiongkok. Merujuk data China Customs dalam 2 tahun terakhir, Indonesia menempati posisi teratas negara ASEAN yang mengekspor komoditas kelautan dan perikanan ke negeri Tirai Bambu.
Di periode Januari-April tahun 2019 misalnya, nilai ekspor Indonesia mencapai USD212 juta atau 4,47% dari total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok. Jumlah ini meningkat menjadi USD223 juta atau 5,13% total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok di tahun 2020. Sementara di Januari-April 2021, nilai ekspor Indonesia sudah menyentuh angka USD251 juta atau 6,8% total impor produk kelautan dan perikanan Tiongkok.
“Diantara negara ASEAN, Indonesia merupakan eksportir produk perikanan terbesar ke Tiongkok,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina usai mengikuti rapat penanganan produk ekspor ke Tiongkok, Selasa, 15 Juni 2021, seperti tertulis dalam rilis.
Ekspor komoditas kelautan dan perikanan Indonesia ke Tiongkok pun jauh mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Selandia Baru. Dimana masing-masing negara tersebut menempati peringkat 6, 8 dan 9 negara pengekspor komoditas kelautan dan perikanan ke Tiongkok.
Karenanya, guna menjaga kualitas dan mutu produk, BKIPM bergerak cepat menyusul temuan paparan Covid-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia. Rina mengaku, saat ini jajarannya telah menerima 20 notifikasi terkait kasus tersebut. Indonesia melalui BKIPM KKP juga telah melakukan harmonisasi dengan pihak otoritas Tiongkok (General Administration of Custom the people’s Republik of China/GACC) tentang notifikasi produk perikanan yang positif Covid-19 melalui bilateral meeting yang telah dilakukan sebanyak 9 kali.
“Kami menerima 20 notifikasi yang berasal dari 14 UPI terkait temuan ini,” sambungnya.
Selain itu, Pusat Pengendalian Mutu BKIPM telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan Covid-19 pada seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir, termasuk terhadap pekerja. Rina mengaku, terdapat 10 negara yang melakukan protes terhadap tindakan Tiongkok terkait impor produk perikanan melalui WTO.