Kapolda NTT Akan Tutup Vaksinasi yang Timbulkan Kerumunan
Lontar.id – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol Lotharia Latif menegaskan akan menutup sejumlah lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menimbulkan kerumunan di daerahnya.
Dilansir laman resmi Polri, Jumat, 16 Juli 2021, Lotharia Latif meminta agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan memperhatikan SOP.
“Kalau ada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tolong supaya diperhatikan SOP-nya, kalau menimbulkan kerumunan kami akan tutup,” ujar Kapolda NTT, Kupang, Jumat, berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di beberapa lokasi, khususnya yang menimbulkan kerumunan serta antrean yang panjang.
Bahkan, dalam sebuah video yang beredar, masyarakat yang ingin menerima suntikan vaksin terpaksa menerobos pagar kampus, hingga pagar tersebut roboh.
“Penghentian sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu bagi penyelenggara vaksinasi yang tidak taat SOP demi keselamatan masyarakat,” ujar kapolda.
Kapolda NTT mengimbau agar instansi atau lembaga tertentu yang akan menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 dalam rangka percepatan vaksinasi, diharapkan bisa berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 dan Polri dari jauh-jauh hari.
Koordinasi itu, ujar Kapolda, agar vaksinasi yang dilaksanakan tidak menimbulkan kerumunan bahkan kericuhan seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Kota Kupang, dan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19.
“Jangan sampai niat baik tetapi perencanaan dan pelaksanaan serta pengamanan tidak sesuai aturan, malah menimbulkan klaster baru dan kekecewaan masyarakat,” terang Kapolda.
Kapolda menyampaikan terima kasih bagi beberapa pihak yang sudah menggelar vaksinasi dengan tertib.
Pencairan Dana Desa Capai 92,93 Persen
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan, hingga 11 Juli 2021, pencairan Dana Desa telah mencapai Rp28,82 triliun atau sebesar 40,02 persen dari total Dana Desa yang berjumlah Rp72 triliun.
“Dana Desa ini telah dicairkan ke 69.661 desa atau sebesar 92,93 persen dari 75.961 desa di Indonesia,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemendes PDTT, Jumat, 16 Juli 2021, seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.
Dari total dana yang telah disalurkan tersebut, ujar Mendes PDTT, untuk Dana Desa untuk Desa Aman COVID-19 dialokasikan sebesar Rp4 triliun atau setara 13,88 persen dari pencairan Dana Desa. Dana ini di antaranya dipergunakan untuk membangun Pos Relawan Desa Lawan COVID-19 di 30.420 desa, pembangunan Pos Gerbang Desa di 24.283 desa, dan pembangunan Pos Isolasi di 20.058 desa.
“Dan kegiatan lain seperti sosialisasi, penyediaan masker dan tempat cuci tangan dan pendataan masyarakat yang rentan,” imbuhnya.
Sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa) dialokasikan Rp5,67 triliun atau sebesar 19,53 persen dari pencairan Dana Desa.
“Sedangkan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan Rp2,22 triliun yang setara 7,69 persen dari pencairan Dana Desa dan untuk kegiatan pembangunan desa di luar skema PKTD sebesar Rp16,97 triliun yang setara 58,90 persen dari pencairan Dana Desa,” kata Halim Iskandar.
Adapun jumlah pekerja yang diserap dalam program PKTD adalah sebanyak 852.753 orang, dengan jumlah terbesar pekerja yang berasal dari keluarga miskin sebesar 372.046 jiwa.
“Dari total pekerja itu, ada sebanyak 66.866 jiwa pekerja perempuan dengan Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebanyak 28.209 jiwa,” ujar Mendes PDTT.
Lebih lanjut Halim Iskandar mengatakan, saat ini Relawan Desa Lawan COVID-19 telah terbentuk di 35.563 desa dengan jumlah total sebanyak 1.084.519 orang relawan.
Hingga 11 Juli, jumlah warga desa yang terpapar pandemi sebanyak 342.688 orang dan jumlah yang sembuh sebanyak 278.232 orang. “Jumlah yang dirawat sebanyak 54.755 orang dan yang meninggal sebanyak 3.831 orang,” imbuh Mendes PDTT.
Ketua MUI Jateng Ajak Salat Ied di Rumah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, mengajak umat Islam melaksanakan salat Iduladha 1442 H di rumah saja. Imbauan ini dilakukan dalam upaya menekan penularan Covid-19.
Dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Jumat, 16 Juli 2021, Ketua Umum MUI Jateng Ahmad Darodji menuturkan, hal tersebut telah tertuang pada tausyiah bernomor 05/DP-P.XIII/T/VII/2021. Selain ajakan salat hari raya Iduladha di rumah saja, MUI juga mengimbau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
“Khotbah Salat Iduladha 2021 sudah dibikinkan. Khotbahnya cuma delapan menit dan itu bisa dilakukan oleh suami atau puteranya bisa,” ujarnya.
Darodji menuturkan, tata cara salat Iduladha di rumah cukup mudah. Bahkan, jemaah bisa dilakukan hanya dengan dua orang.
“Tidak apa-apa, jadi kalau hanya dua orang ya tidak apa-apa. Maka harus ada yang mendengarkan harus ada yang berkhotbah. Yang mengimami bisa jadi khatib juga,” imbuhnya.
Terkait penyembelihan hewan kurban, MUI Jateng mengimbau agar diserahkan ke Rumah Potong Hewan (RPH). Jika tak memungkinkan, panitia penyembelihan hewan kurban hendaknya memperhatikan protokol kesehatan.
“Kalau tidak (di RPH), penyembelihan bisa dilakukan di area yang tertutup agar masyarakat tidak bisa mendekat. Semua yang terlibat swab antigen, menggunakan masker, jaga jarak, dan memakai sarung tangan,” sebutnya.
Sulsel Genjot Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Hingga tanggal 14 Juli 2021, realisasi vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) baru mencapai 19,68 persen dari total target vaksinasi Provinsi Sulsel 7.057.525 orang, atau 1.389.053 orang.
Plt Gubernur Sulsel mengatakan percepatan vaksinasi sebagai bagian dalam mensukseskan program Presiden Joko Widodo untuk mensukseskan gerakan vaksinasi nasional. Percepatan proses vaksinasi, menjadi salah satu langkah dalam mencegah penyebaran Covid-19, serta membangun herd immunity (kekebalan kelompok).
“Mengejar yang pasti sebagai rekomendasi kesehatan termasuk dalam program Bapak Presiden Joko Widodo untuk mensukseskan gerakan vaksinasi nasional. Mari mendorong segenap kabupaten kota bersama TNI dan Polri dalam memassifkan gerakan vaksinasi bersama untuk mencapai kondisi herd immunity,” ungkapnya. Kamis, 15 Juli 2021, seperti dilansir laman resmi Pemprov Sulsel.
Selain menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Andi Sudirman mempersiapkan langkah-langkah untuk upaya pengendalian penyebaran virus corona.
“Dengan melakukan pemantauan ketat oleh puskesmas dan posko PPKM Desa/Kelurahan Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri, pemeriksaan kembali kedatangan penumpang di bandara dan Pelabuhan dengan cara random menggunakan PCR, melakukan pemeriksaan dokumen PCR di perbatasan Provinsi (darat),” sebutnya.
Sudirman Sulaiman juga menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang tergolong zona merah.
“Kita menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah zona merah serta terus memantau di kabupaten/kota terhadap pemberlakuan PPKM Mikro,”tuturnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, disebutkan vaksinasi tahap satu dengan sasaran tenaga kesehatan telah mencapai 76.171 atau 129,41 persen, dari target 58.858. Tahap dua dengan sasaran pelayanan publik telah mencapai 817.936 atau 117,78 persen, dari target 694.477, serta lansia telah mencapai 101.878 atau 13,52 persem dari target 753.303.
Sementara tahap 3 dengan sasaran masyarakat umum dan rentan telah mencapai 387.716 atau 8,48 persen, dari target 4.571.997, serta sasaran remaja dan anak sekolah telah mencapai 5.352 atau 0,55 persen dari total target 978.890.
