Kabareskrim Perintahkan Tindak Tegas Hoaks Penanganan Covid
Lontar.id – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi bohong atau hoax yang menghambat upaya penanganan Covid-19.
Selain itu, Jenderal Bintang Tiga itu juga meminta seluruh jajarannya melakukan pengawalan dan penanganan penyerapan belanja modal mulai di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
“Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat,” ujar Kabareskrim Polri dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juli 2021, seperti dilansir laman resmi Polri.
Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Tamblang Kelar 2022
Dalam rangka meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 13 bendungan selesai pada akhir 2022. Dari 13 bendungan tersebut, salah satunya berada di Pulau Bali yakni Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng.
Pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk memenuhi misi ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional, khususnya Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata internasional di Indonesia. Bendugan Tamblang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan untuk menambah tampungan air sehingga kontinuitas suplai air baku dan irigasi ke sawah terjaga.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar m3/tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar m3/tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi.
“Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya bendungan dan embung/setu untuk penampungan air,” kata Menteri Basuki.
Bendungan Tamblang diproyeksi memiliki kapasitas tampungan sebesar 7,6 juta m3 untuk memenuhi kebutuhan air irigasi D.I Bungkulan dan D.I Bulian seluas 588 Hektar (Ha). Di samping itu, juga bermanfaat sebagai penyediaan air baku dengan debit 510 liter/detik, menambah cadangan listrik (PLTM) sebesar 0,54 MW, pengendalian banjir, kawasan konservasi, dan potensi pariwisata baru di Bali utara.
Presiden Minta Kepala Daerah Siapkan Tempat Isolasi
Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk. Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.
Dilansir laman resmi Kemenkominfo, Selasa, 20 Juli 2021, hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 19 Juli 2022.
“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3×3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.
“Paling tidak kita memiliki – di dalam perencanaan itu – bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” imbuhnya.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.
“Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” paparnya.
