Lontar.id – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melangsungkan pertemuan virtual dengan para Menlu perempuan dari negara-negara Asia Pasifik, yaitu Australia (Marise Payne), Selandia Baru (Nanaia Mahuta), dan Timor Leste (Adaljiza Magno), Selasa, 8 Februari 2022.
Melansir laman resmi Kementerian Luar Negeri, dalam pertemuan perdana ini, telah diangkat 4 isu utama, yaitu penanggulangan pandemi Covid-19, penguatan peran perempuan di sektor ekonomi, perkembangan geo-strategis, dan kerja sama terkait agenda Women, Peace, and Security (WPS).
“Terkait pandemi, Retno menegaskan bahwa tingkat vaksinasi sampai sekarang masih belum merata. Di saat dunia harus menghadapi penyebaran omicron, isu kesetaraan akses vaksin bagi semua negara menjadi semakin penting artinya, termasuk di negara-negara Pasifik,” demikian tertulis dalam keterangan tersebut.
Sebagai salah satu Co-Chair Covax AMC-EG, Menlu Retno kembali menyerukan pentingnya dukungan seluruh negara terhadap Covax untuk mendorong vaksinasi di negara-negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah.
Hingga saat ini Covax telah mendistribusikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin ke 144 negara dan wilayah di dunia, termasuk di Pasifik.
Dukungan bagi pengumpulan resources diperlukan guna menunjnag program Covax tahun 2022.
Terkait penguatan peran perempuan di ekonomi, Retno menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas, digitalisasi, inklusi dan iterasi keuangan, serta akses terhadap modal.
“Upaya bersama harus dilakukan untuk membantu UMKM yang menjadi wadah ekonomi mayoritas perempuan, termasuk melali penyediaan bantuan finansial melalui pinjaman dan kredit mikro,” kata Retno.
Mengenai perkembangan strategis di kawasan, Retno mendorong peran aktif negara-negara Pasifik untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan sejahtera, antara lain melalui kerja sama di bawah kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Terdapat empat area kerja sama prioritas dalam kerangka AOIP, yaitu maritim, konektivitas, SDGs, dan kerja sama ekonomi. Kesemuanya sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mayoritas negara Pasifik.
“Saya yakin upaya kita untuk berkontribusi terhadap kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara di kawasan,” ujar Retno.
Terakhir, menyangkut isu WPS, Retno menegaskan pentingnya mendorong peran perempuan dalam proses perdamaian sehingga perdamaian dapat lebih lestari.
Menlu Retno sampaikan beberapa inisiatif yang dilakukan Indonesia untuk isu WPS, antara lain melalui pembentukan South East Asia Women Negotiators and Mediators Network, dan inisiasi Indonesia melalui lahirnya Resolusi 2538 mengenai Perempuan dalam Misi Perdamaian.
Para Menlu yang hadir menyambut baik kemungkinan peningkatan kerja sama dalam isu WPS, melalui forum atau dialog di tingkat kawasan.
Pertemuan Pertama Menlu-Menlu Perempuan Kawasan Pasifik ini diharapkan dapat menjadi forum yang baik untuk sharing best practices dan success story di antara masyarakat dan komunitas di Pasifik. Para Menlu Kawasan Pasifik berkomitmen melakukan komunikasi dan koordinasi secara reguler, dengan tujuan untuk menciptakan program-program konkret, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral, guna mendorong proses pemulihan bersama pasca-pandemi.
