Makassar, Lontar.id – Istilah ‘People Power’ kian menggema di kalangan masyarakat di Indonesia jelang hasil pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Kalimat itu digunakan Amien Rais ketika bicara upaya yang akan dilakukan jika terjadi kecurangan pemilu.
Namun, people power alias gerakkan massa itu nampaknya ditolak oleh sekelompok orang karena dianggap sangat berbahaya. Penolakan itupun juga datang dari Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Sulawesi Selatan dan PTS Se-Sulawesi.
Menurutnya, situasi politik nasional saat ini di Indonesia, perlu mengambil langkah dan sikap bersama untuk mendukung stabilitas bangsa. Karena, tujuan dan cita-cita Negara Indonesia, serta sejarah perjalanan bangsa Indonesia dimana para pendiri bangsa dari berbagai kelompok, golongan dan latar belakang sepakat bersama menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan.
“Perbedaan pendapat dan sikap politik harus disikapi secara wajar selama bersifat rasional dan proporsional serta berada dalam koridor negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ucap Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2019) malam.
Dengan gerakan “people power” dianggap sebagai gerakan yang bisa saja dapat memecah belah bangsa. Dan masa depan bangsa dapat dicapai jika seluruh anak bangsa menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan serta mengamalkan jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran.
Dengan energi kebersamaan, dan upaya terus memperkokoh kekuatan kolektif bangsa serta menghindari menghabiskan energi dalam perselisihan dan perpecahan, maka bangsa Indonesia akan percaya diri, berani bersaing, dan berprestasi dalam persaingan dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.
“Saatnya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan bangsa pemimpin,” tambahnya.
Melihat kegaduhan saat ini, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Sulawesi Selatan dan PTS Se-Sulawesi menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga perdamaian, mengedepankan persatuan dan persaudaraan. Serta bersikap saling menghargai terhadap adanya perbedaan serta selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
“Hal ini sejalan dengan upaya menghormati perjuangan dan pengorbanan serta amanat para pahlawan bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keutuhan NKRI,” imbuhnya.
Meski sejumlah kelompok telah dengan tegas menolak adanya gerakan “people power”, pihak kepolisian Republik Indonesia juga tetap melakukan langkah- langkah untuk melakukan pengamanan serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Beberapa personel dari daerah termasuk di Sulsel telah diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan BKO pengamanan.
Penulis: Lodi Aprianto
