Lontar.id – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras kembali ditunjuk oleh partainya di Komisi V DPR RI. Komisi yang membidangi infrastruktur dan Perhubungan tersebut bukanlah hal baru bagi seorang Iwan Aras. Sebab, pada periode 2014-2019, politisi asal Dapil II Sulsel tersebut telah duduk di Komisi yang sama, dan juga tetap di posisi strategis hingga saat ini sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi Gerindra di Komisi V.
Perhatiannya yang besar terhadap pembangunan infrastruktur kerap membuat Iwan Aras getol mengkritisi kebijakan mitra kerjanya di Kementerian. Sikapnya jelas. Agar berbagai usulan kebijakan pembangunan di Indonesia dan Dapilnya di Sulsel dapat terealisasi secara maksimal.
Salah satu kritiknya saat Menteri Perhubungan (Menhub) tahun 2015 dijabat oleh Ignasius Jonan. Pada beberapa agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dan Menhub, AIA–akronim nama Andi Iwan Aras terus konsisten mempertanyakan progres pembangunan bendungan dan jalur kereta api di Sulsel. Masalah utama yang kerap disepelekan pemerintah kata Iwan Aras, adalah persoalan pembebasan lahan.
“Kereta api dari awal 2015 mulai diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini kemenhub atas permintaan presiden, pada saat rapat yang lalu, saya udah bilang bahwa sebaiknya kegiatan ini dimulai lebih memprioritaskan pembebasan lahan dulu, karena selalu kendala infrastruktur dibangun di daerah itu selalu masalahnya di pembebasan lahan, anggarannya udah turun sekian besar, tapi ternyata nanti dalam prosesnya tidak bisa, karena kenapa, karena belum dibebaskan lahannya lah karena berbagai macam masalah dan sebagainya,” kata Ketua DPP Gerindra ini kepada Lontar.id di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Tak hanya itu, pembangunan bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dan Paselloreng di Kabupaten Wajo tak lepas dari perhatian serius Iwan Aras.
“Banyak sebenarnya, termasuk bendungan karalloe, termasuk pasolloreng yang sekarang sudah hampir rampung, kereta api bahkan jalan mamminasata dan masalahnya di pembebasan lahan. Enggak usah jauh-jauh, poros Makassar-Parepare, masih ada beberapa titik (pembebasan lahan), inikan udah berapa puluh tahun itu tidak selesai-selesai,” ujar AIA yang merupakan salah satu inisiator awal berdirinya partai Gerindra di Sulsel.
Menurut Iwan Aras, persoalan mendasar mengapa progres pembangunan kereta api di Sulsel masih mangkrak
karena perubahan realisasi anggaran dari pembebasan lahan ke pembangunan fisik.
“Inikan jadi, kenapa kemudian saat Menhub waktu itu masih pak Jonan, dan dirjennya, saya sudah tekankan, dan mereka juga sudah menjelaskan ke saya, ini kami hanya menganggarkan hanya untuk pembebasan lahan, jadi saya nagih saat itu, tapi ternyata kan dalam perjalanannya mereka revisi, kadang-kadang kan pemerintah melakukan revisi tanpa sepengetahuan kita di DPR, seharusnya kan itu harus persetujuan kita, minimal sepengetahuan kami, karena fungsi kontrolnya kan kami enggak tahu kalau kau revisi anggaran mana kita tahu.”
“Ini proyeknya pada kemana gitu, direvisi menjadi pekerjaan fisik, tujuannya apa, buat peletakan batu pertama, dan sebagainya. Jadi saya bilang, lu bikin masalah memang dari awal, karena kalau konsisten dengan metode pembebasan lahan terlebih dahulu baru jalan satu kali, kan itu enggak akan ada masalah seperti itu. Program Makassar-Parepare itu harusnya selesai 2018, alhamdulillah masih dibahas 2020, ya kan, masih di Kabupaten Barru doang, jadi saya selalu masalahin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” ujar Iwan Aras.
Dikatakan Iwan Aras, perubahan mendadak aggaran pembebasan lahan ke pembagunan fisik sangat berdampak terhadap lambannya progres pembangunan jalur kereta api di Sulsel. Olehnya, Iwan Aras sempat menyemprot Kemenhub kala itu.
“Kok dirubah menjadi pekerjaan fisik, seolah-olah sudah jalan ini proyek. Sampai 2020, gila satu periode enggak selesai-selesai, padahal targetnya sudah selesai 2018, jadi saya bilang bapak nafsu tinggi lemah syahwat, saya beritahu pada saat RDP itu,” ujarnya.
Iwan Aras berharap, keberadaan Anggota DPR asal Sulsel lainnya di Komisi V akan memberi dampak positif dalam menyuarakan realiasasi penyelesaian proyek kereta api dan infrastruktur lainnya di Sulsel. Sehingga bisa berdampak baik bagi perkembangan perekonomian dan pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah ada anggota komisi V dari Sulsel cukup besar. Kami bersama-sama akan berusaha maksimal dalam mengawal itu,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) MPR RI ini.
