Lontar.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menanggapi terkait sejumlah nama yang diusulkan untuk menempati posisi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Arsul Sani, Dewas KPK yang pertama kali harus diisi oleh figur yang tidak memiliki relasi dengan politik. Ia mencontohkan figur yang pernah terlibat di politik namun pindah haluan sebagai hakim agung yaitu Gayus Lumbun.
Arsul Sani beralasan, hal demikian penting agar orang yang menduduki posisi di Dewas KPK tidak mempunyai kepentingan politik dan memanfaatkan jabatan tersebut. Selain itu, ia tak ingin lembaga penegak hukum terkesan politis.
“Sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politis. Kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain contoh Pak Gayus Lumbun dulu kan politisi tapikan sudah bermigrasi ke MA sebagai Hakim Agung,”kata Arsul Sani usai bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng Jakarta, Senin (16/12/2019).
Sebelumnya, beredar sejumlah nama yang bakal ditunjuk Jokowi sebagai Dewas, di antaranya ada nama Ketua PBB Yuzril Ihza Mahendra. Selain itu ada juga nama Adi Togarisman (mantan JAM kejagung) Budiman TR (Jurnalis) Markus (Dosen Tumpak (eks KPK), Romli A Indriyanto (Dosen) dan Harkristuti (Dosen).
Arsul Sani membantah bahwa Yusril salah satu figur yang akan menduduki kursi Dewas. Hal itu karena Yusril sendiri telah membantah bahwa dirinya tidak berminat di posisi Dewas.
“Saya kira enggak, itu kan spekulasi dan Pak Yusrilnya sudah clear mengatakan tidak bersedia,” ujarnya.
Ia juga membantah jika orang yang mengisi kursi di Dewas KPK merupakan para pendukung atau simpatisan Jokowi di Pilpres lalu. Asrul Sani mengatakan, Jokowi akan memilih dengan sangat selektif dan mempertimbangkan banyak hal. Karena posisi Dewas KPK cukup sentral bagi pemberantasan korupsi.
“Tidak betul seperti itu. Saya yakin nanti yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah orang-orang non partisan,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
