Di tengah pusara hoaks yang merajalela, di sinilah tantangan media untuk menunjukkan kredibilitasnya. Bukan malah sebaliknya. Tetaplah profesional.
Lontar.id – Koran Harian Indopos bikin geger pendukung pasangan calon presiden wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka tak habis pikir dengan berita yang menanyangkan skenario politik Jokowi jika kembali terpilih.
Tulisan Koran Indopos lengkap dengan infografis, menampilkan skema pergantian Ma’ruf Amin dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan Jokowi digantikan oleh Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo jika terpilih sebagai presiden di pemilu 2019. Direktur Hukum dan Advokasi kubu Jokowi-Amin, Ade Irfan Pulungan melaporkan koran Indopos ke Dewan Pers pada Jumat 25 Februari 2019. Mereka menuntut karena pemberitaan tersebut diduga melanggar kode etik jurnalistik.
“Pada edisi Rabu 13 Februari 2019 Indopos memberitakan di halaman dua, laporannya dengan judul “Ahok Gantikan Maruf Amin” berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Karena pemilunya belum terjadi, mereka angkat dari sebuah rumor dari medsos. Medos tingkat kebenarannya masih kita ragukan, ilustrasi ini sangat merugikan kami,” ujarnya melalui Kompas tv, Jumat 15 Februari 2019.
Pergantian wakil presiden tidak semudah yang dibayangkan, lantaran harus melewati mekanisme yang cukup panjang bahkan rumit. Presiden Jokowi langsung memberikan komentar terkait adanya pemberitaan Indopos. Jokowi menyebut pilpres belum dimulai namun upaya untuk menurunkan elektabilitasnya melalui fitnah dan hoaks terus dilakukan.
Jokowi menyayangkan hal itu terjadi, karena tidak memberikan pendidikan pollitik terhadap masyarakat. Senada dengan Jokowi, Ma’ruf Amin menegaskan, pemberitaan Indopos adalah kebohongan dan ada upaya untuk menggiring opini melalui black campaign oleh kelompok tertentu, sehingga menggerus suara pasangannya di pilpres 17 April mendatang.
Sementara Mantan Ketua MK, Mahfud MD menjelaskan terdapat 18 pasal yang mengatur tentang larangan-larangan tentang pergantian wakil presiden. Olehnya itu, Mahfud MD menilai pemberitaan Indopos hanya menjurus ke isu hoaks. Isu tersebut dibungkus dengan baik karena masuk dalam kategori permainan politik tingkat tinggi, disebabkan menyeret-nyeret nama BTP dalam skema pergantian wakil presiden.
Pempred Indopos Juni Armanto dalam klarifikasinya mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi terkait grafis yang beredar di media sosial ke kubu TKN Jokowi-Maruf dan pengamat sebelum menurunkan di halaman korannya.Tulisan tersebut, diambil Koran Indopos dari media sosial yang sempat jadi bahan diskusi warganet.
Pempred Indopos dalam klarifikasisnya menyebut, sebelum tulisan itu dimuat pada Edisi Rabu 13 Pebruari 2019, pihaknya telah mengkonfirmasi di kubu TKN Jokowi-Maruf.”Karena secara pemberitaan sebenarnya kita mencoba mengklarifikasi, grafis itu, wartawanya sudah tau nih ada polemik, viral di medsos terus kita angkat di berita cetak melalui konfirmasi ke pihak TKN dengan pengamat,” akunya.
Penulis: Ruslan
