Lontar.id– Di tengah kebijakan pemerintah yang melarang mudik dan pergerakan kendaraan angkutan penumpang mulai 24 april lalu, sejumlah PO bus dari berbagai daerah di Indonesia, otomatis menghentikan total seluruh operasional. Padahal, okupansi penumpang diakui telah menurun drastis sejak akhir bulan januari lalu.
Di Provinsi DKI saja, data Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut bahwa lebih dari 150 ribu awak armada terdampak. Lebih dari 62 ribu angkutan orang di Jakarta yang secara bertahap sudah “tidur” alias tak beroperasi lagi.
Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengungkapkan, kekawatiran para pemilik dan awak armada hingga ketidakjelasan kapan situasi COVID-19 ini berakhir. Karena itu pemerintah perlu memikirkan bagaimana pengusaha bisa bangkit sebab cashflow diperkirakan hanya mampu bertahan maksimal dua bulan lagi.
“Yang perlu dipikirkan bagaimana pengusaha bangkit, karena kalau saya ngobrol dengan beberapa operator yang kuat dan besar, cashflow mereka itu mungkin sekitar maksimal dua bulan lagi, berarti dua bulan setelah lebaran ini tidur,” kata Shafruhan dalam diskusi streaming pada Minggu 26 April 2020 yang digelar Institut Studi Transportasi.
Kondisi tersebut baru DKI Jakarta saja. Jumlah ini belum termasuk daerah lain yang juga terdampak, seperti sejumlah provinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Selain khawatir dengan keberlanjutan bisnis, sejumlah PO bus juga berharap adanya bantuan dan perhatian lebih terhadap awak-awak angkutan mereka yang kini dirumahkan.
Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) Nyoman Sudiarta, mengatakan bantuan seperti BLT, Bansos, dan distribusi kartu prakerja dinilai masih belum dapat dirasakan secara merata bagi para pekerja di sektor transportasi.
Selain itu, keringanan bagi dunia usaha berupa stimulus penundaan angsuran dan masalah perpajakan juga dinilai sangat mendesak di tengah kondisi dengan ketidakpastian seperti saat ini.
“Kami ingin mengajukan relaksasi stimulus seperti yang disampaikan oleh pemerintah mungkin yang sudah kami lihat di TV melalui bapak presiden, OJK dan lain-lain, karena kami di Denpasar masih belum mendapatkan stimulus seperti apa yang disampaikan,” kata Nyoman dalam diskusi tersebut.
“Yang kedua mungkin kami memerlukan juga menyangkut masalah perpajakan karena masuk bulan pajak juga, itu mengenai penghapusan pasal 21 dan 25,” katanya.
Harapan serupa juga diungkap Angga Vircansa, Direktur PO NPM Sumatera Barat. Yang dia pikir saat ini bagaimana bisa membantu para pengemudinya yang berjumlah 133 orang ditambah 70 orang kru.
“Berarti sekitar 200 KK yang berdampak langsung membawa kendaraan. Kalau untuk BLT dari kepolisian Alhamdulillah di beberapa polres sudah kami dapatkan tetapi belum cair dananya,” katanya.
“Kita sesudah lebaran ini punya waktu untuk memikirkan bagaimana cara SOP kita di zaman covid ini, apakah itu bisa sosial distancing harus ada SOP yang baru yang diatur oleh pemerintah,” katanya.
Pihak Kementerian Keuangan turut hadir dalam dikusi dan mendengar aspirasi para pengusaha transportasi tersebut. Menanggapi keluhan mereka, Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyebut bahwa saat ini kemenkeu sedang menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi. Salah satunya ialah pelaksanaan atau implementasi dari relaksasi kredit yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.
“Saat ini sedang disiapkan dua skema, yakni skema relaksasi kredit, yang tengah dikerjakan di tahap pembuatan aturan POJK Nomor 11 dan itu juga sudah diterapkan, kalau masih ada masalah di lapangan tentu ini akan menjadi catatan dan kami akan terus kordinasikan,” katanya
Akan tetapi pemerintah sedang menyiapkan skema di luar itu yakni bagaimana terutama bagi para debitur yang sifatnya menengah dan juga besar, serta industri keuangan non-bank, pembiayaan akan dicover di sini.
“Akan mendapat relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan juga bantuan besarnya berapa nanti akan tergantung sama dengan perbankan masing masing,” katanya.
Dengan skemanya ini bukan pemerintah menanggung semuanya, namun ada cost sharing dan resharing. “Jadi pemerintah mendukung LPS supaya dapat menjamin lebih besar lagi,” katanya.
Editor: Rahardi
