Lontar.id – Mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno (Sandiaga), saat ditanyakan terkait dirinya berminat masuk di komposisi kursi menteri era Jokowi-Ma’ruf. Dia menjelaskan bahwa penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden Jokowi.
Namun, Sandiaga juga tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan bergabung dan menerima tawaran menteri atau menolaknya. Sandiaga menyerahkan semuanya pada keputusan Jokowi.
“Itukan hak prerogatif presiden, harus kita hormati dan kita hargai,” kata Sandiaga usai bertemu dengan Pimpinan MPR RI di kediamannya Jl. Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).
Menyinggung apakah Sandiaga sudah melakukan komunikasi politik dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf, terkait dirinya bakal diberikan jabatan menteri. Ia mengaku belum ada komunikasi demikian.
“Belum ada pembicaraan itu, jadi kita terlalu jauh berbicara mengenai posisi. Jadi kita bicara mengenai bangsa dulu,” kilah Sandiaga.
Sejauh ini, pasca pilpres 2019, Sandiaga beralasan bahwa dirinya sedang jeda dalam politik. Ia banyak menghabiskan waktu dengan melakukan perjalanan ke luar negeri seperti di Korea. Akan tetapi ia tetap mengikuti perkembangan terkini melalui pemberitaan media massa, namanya santer disebut-sebut mengisi kursi menteri Jokowi-Ma’ruf.
“Saya lagi jeda politik, teman-teman di media banyak yang memberitakannya,” akunya.
Ditanya berulang-ulang soal kursi menteri, Sandiaga malah menyebutkan tentang tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menurut dia, berdasarkan data yang ia himpun, angka pengangguran Indonesia berada di urutan kedua paling buruk di ASEAN.
Sandiaga mengkritik tekait penciptaan lapangan kerja di bawah Presiden Jokowi tidak berjalan dengan baik. Sehingga angka pengangguran terus meningkat.
Lebih lanjut kata Sandiaga, perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat, dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam dan meraup keuntungan besar. Sementara Indonesia masih kalah jauh mendapatkan keuntungan dari perang dagang.
Sandiaga menegaskan akan siap memberikan masukan kepada pemerintah, apa langkah strategis bila menghadapi perang dagang kedua negara adikuasa tersebut.
“Kemarin kita pengangguran nomor dua terburuk di Asean, penciptaan lapangan kerja kita enggak jalan. Sementara Vietnam dengan adanya perang dagang China dan Amarika, meraup untung. Nah, yang perlu kita lakukan adalah urung rembuk, saya bersedia memberikan masukan di luar pemerintahan, menyampaikan seperti pil pahit,” tutupnya.
Editor: Ais Al-Jum’ah
