Jakarta, Lontar.id – Pertemuan pengurus DPP PPP dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Selasa (9/7/201) kemarin, merupakan pertemuan yang pertama kali usai Jokowi-Ma’ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada pertemuan itu, mencuat jumlah komposisi jatah menteri dari PPP, yaitu sebanyak 9 kursi.
Usulan 9 kursi Menteri untuk PPP dianggap masih dalam batas kewajaran, sebab partai pegusung Jokowi-Ma’ruf lainnya seperti NasDem disebut mengusulkan 11 kursi, dan PKB 10 kursi. Ketua DPW PPP Sulsel, Muh Aras mengatakan, dari sekian nama kader PPP yang mencuat untuk diusulkan, ada beberapa nama yang dianggapnya layak. Di antaranya adalah Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani dan Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Amir Uskara.
“Seperti Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa, Arsul Sani, dan Amir Uskara,” kata Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 ini saat dihubungi, Rabu (10/7/2019).
Soal usulan 9 kursi menteri dari PPP dianggapnya merupakan komposisi yang wajar. Karena menurut Aras, sebagai salah satu parpol utama pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, PPP masih berada di bawah Partai NasDem dan PKB. Selain itu lanjut Muh. Aras, PPP akan membahasnya lebih terperinci di internal, siapa saja calon yang akan diusulkan nanti.
“Sebenarnya ini (kursi Menteri PPP) belum pernah dibicarakan di level internal. Yang lain (NasDem dan PKB) mintanya begini, kenapa PPP enggak minta juga, yang kira-kira wajar sesuai dengan permintaan yang lain. Kan PPP juga tidak mungkin minta yang macam-macam, ya sadar dirilah karena koalisi kita yang rendah,” ujar Muh. Aras.
Meski jatah 9 kursi Menteri belum dikunci, namun Muh. Aras berharap kontribusi PPP saat mengkampanyekan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 mendapatkan bargaining yang layak. Aras menyebut, beberapa nama pengurus DPP yang dianggap punya kualifikasi masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf.
Meski demikian, Aras mengaku saat ini internal PPP belum ada pembicaraan serius soal jabatan Menteri. Menurut Aras, soal sosok yang bisa mewakili wilayah Indonesia bagian timur adalah Amir Uskara. Waketum DPP PPP itu dianggap punya kompetensi mumpuni dan akan memasuki periode keduanya di DPR RI.
“Kalau memang cocok dengan formasi yang diminta Pak Jokowi dengan bidang keahlianya Pak Amir Uskara, tentu kita berharap beliau yang mengisi tempat itu,” terangnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Takalar, Sulsel, Nurdin HS. Nurdin mengatakan bahwa komposisi Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf harus diisi oleh kader murni PPP, salah satu yang diusulkannya adalah Amir Uskara. Menurut dia, Amir Uskara merupakan kader murni PPP dan punya track record sebagai politisi mapan, lantaran mengawali kariernya mulai dari bawah.
“Kalau saya Pak Amir Uskara Wakil Ketua Umum DPP PPP. Beliau punya track record dan pengalaman kerja mulai dari Anggota DPR Kabupaten, Provinsi dan DPR RI. Kedua, dia juga kader tulen yang sudah lama di partai,” imbuhnya.
Sementara, Ketua DPC PPP Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika (BBT) mengatakan, Amir Uskara merupakan sosok yang layak masuk dalam jajaran menteri Jokowi-Ma’ruf. Pasalnya, ia merupakan politisi yang sudah mapan dengan pengalaman politik dan punya posisi penting di DPP PPP. Bila Jokowi memasukan nama Amir Uskara, ia menyakini figurnya dapat bekerjasama dengan baik menyukseskan program pemerintahan.
“Pak Amir Uskara tokoh yang tepat masuk di kabinet Pak Jokowi, pengalaman beliau sudah banyak sebagai seorang politisi dan yang paling penting beliau dapat bekerja mensukseskan program pemerintahan,” terangnya.
Respons Amir Uskara
Menanggapi aspirasi beberapa DPW dan DPC PPP yang mengusulkannya menjadi Menteri, Waketum DPP PPP, Amir Uskara mengaku belum memikirkannya saat ini. Itu lantaran dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan masih fokus memperjuangkan aspirasi konstituennya.
“Kalau saya lebih cocok di DPR mengawal aspirasi masyarakat, di DPP banyak stok untuk mengisi posisi Menteri dari PPP,” ujar salah satu anggota DPR RI terbaik 2018 yang dipilih oleh lembaga panggung Indonesia ini.
Amir Uskara mengatakan, terkait pertemuan elite PPP dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, merupakan acara silaturahmi pasca penetapan presiden dan wakil presiden, sekaligus membahas tentang kondisi kebangsaan pasca pemilu serentak.
Menurutnya, wacana 9 kursi untuk PPP agar diakomodir dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf merupakan kewenangan penuh Presiden.
“Kalau tawaran kursi Menteri, memang Pak Jokowi yang sebut angka 9 untuk diusulkan. Karena partai lain ada yang minta 10 dan 11 Menteri. Tapi bagi PPP, jabatan Menteri adalah hak prerogatif Presiden, jadi apapun keputusannya tetap diserahkan ke Pak Jokowi,” kata Anggota Banggar DPR tersebut.
Sejauh ini kata Sekretaris Fraksi PPP DPR ini, DPP PPP belum mengajukan sejumlah nama kandidat Menterinya ke Jokowi. Amir Uskara mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait jumlah kursi dari partainya. Karena di PPP saat ini belum menentukan target kursi dan nama-nama yang diusulkan.
“Untuk usulan nama dari PPP sampai saat ini belum pernah dibicarakan di DPP. Sembilan itu usulan, bukan jatah, kalau jatah terserah presiden. Kita tidak ada target, semua dari pak Jokowi,” bebernya.
Penulis: Ruslan
