Jakarta, Lontar.id – Rencana maskapai penerbangan Lion Air, Wings Air dan Citilink menghapus bagasi cuma-cuma penerbangan domestik menuai kecaman dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adalah Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara yang menolak dengan tegas kebijakan itu.
“Kita berharap memang, sekalipun ini menjadi kewenangan dari maskapai penerbangan, ini (kebijakan) juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini. Jangan karena hanya mereka (Maskpai) mengusai jalur penerbangan, kemudian seenaknya mengatur,” kata Amir Uskara kepada Lontar.id, Jumat (11/1/2019).
Menurut Amir Uskara, kebijakan penghapusan bagasi berbayar yang diterapkan maskapai penerbangan kelas ekonomi mestinya tak hanya melibatkan keputusan Menteri dan maskapai saja. Akan tetapi, aspirasi mayoritas masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga: Peraturan Menhub Beri Keuntungan Berlipat untuk Lion Air?
Olehnya lanjut Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP ini, fraksi partai berlambang ka’bah di DPR itu telah mengimbau para legislatornya di Komisi V yang membidangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Lewat RDP tersebut nantinya, Fraksi PPP akan menyatakan penolakan langsung kepada pihak Maskapai dan Kemenhub.
“Memang dari Fraksi kita (PPP) di Komisi V, sudah menjadwalkan untuk mengundang RDP dengan Maskapai penerbangan. Ini harus memang ditunda dulu, diurungkan dulu kemudian dibicarakan secara mendalam,” ujar Politisi asal Dapil Sulsel 1 ini.
Untuk diketahui, maskapai Lion Air, Wings Air dan Citilink telah mensosialisasikan penghapusan free bagasi karena merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 108 tahun 2015 di pasal 22 huruf c. Di mana kedua maskapai penerbangan ini masuk kedalam kategori penerbangan no frills yang dalam Permenhub dapat mengenakan biaya untuk bagasi.
Baca Juga: Kalau Tidak Ada Uang, Tidak Usah Terbang
Menurut Amir Uskara, kebijakan Maskapai Lion Air dan Wings Air sangat memberatkan masyarakat pengguna jasa. Selain itu penumpang diharuskan membayar bagasi jika hendak membawa barang bawaannya. Sehingga maskapai tidak sekadar hanya melihat dari segi aturan, melainkan juga dari segi lainnya seperti kebutuhan masyarakat.
“Regulasi memungkinkan, cuma jangan hanya melihat dari sisi regulasinya saja, kita juga harus melihat dari sisi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Regulasi sementara ini masih memungkinkan, kita akan bicarakan dengan Kementrian Perhubungan melalui Komisi V,” kata AU–akronim nama Amir Uskara.
Amir Uskara melanjutkan, tak hanya persoalan penghapusan bagasi berbayar yang disoal saat ini.
Baca Juga: Habis Hapus Bagasi Cuma-cuma, Kini Harga Tiket Bermasalah
Tetapi juga harga tiket yang tetap tinggi disebutnya sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Kita punya masyarakat yang memanfaatkan jalur-jalur penerbangan yang diberikan izin kepada Lion Air dan Wings Air ini untuk mempermudah akses mereka. Akses mereka termasuk barang, sehingga kalau mereka diberikan pembayaran untuk barang yang mereka bawa itu berarti sesuatu yang memberatkan masyarakat dan ini tidak boleh terjadi,” pungkasnya.
Penulis: Ruslan
