Lontar.id – Ketua Fraksi PPP (F-PPP) DPR RI, H.M Amir Uskara telah usai melaksankan masa reses tahunan, sejak 23 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020. Pimpinan Komisi XI tersebut menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) Sulsel I—yang merupakan dapilnya.
Selama masa reses itu, Amir Uskara banyak mendengarkan masukan dari masyarakat, baik mengenai pembangunan infrastruktur hingga kebutuhan alat mesin pertanian (Alsintan).
Menurutnya, masukan terkait infrastruktur dan bantuan alsintan harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat utamanya para petani yang akan menggarap lahan mereka.
“Kalau di Kabupaten Gowa, khususnya banyak di sektor pertanian dan infrastruktur. Tapi karena rata-rata mereka adalah petani, yang mereka butuhkan adalah bantuan Alsintan,” kata Amir Uskara yang merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, Senin (13/01/2020).
Ada beberapa hal yang menarik saat Amir Uskara turun reses, misalnya saat masyarakat menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan bantuan alat pertanian. Sementara, Amir Uskara di legislatif menduduki komisi XI yaitu membidangi keuangan dan perbankan.
Karena di Komisi XI bidangnya hanya terkait dengan pembahasan mengenai ekonomi makro, seperti soal inflasi negara, pertumbuhan ekonomi dan perbankan. Artinya, komisi yang diamanahkan oleh partai ke Amir Uskara tidak berkaitan dengan pertanian.
Meski demikian, ia mengatakan sebagai wakil rakyat tentu aspirasi dari masyarakat harus didengarkan, diakomodir karena itu merupakan tugas utamanya. Untuk merealisasikan aspirasi masyarakat, Amir Uskara kerap menggandeng Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten.
Fungsinya, apabila aspirasi tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab DPRD Provinsi atau kabupaten, maka akan diselesaikan di tingkat daerah. Sehingga masukan tersebut dapat direalisasikan secepatnya.
“Biasanya saya reses selalu bawa DPR dari provinsi dan kabupaten, supaya sekaligus bisa menangkap aspirasi masyarakat terkait kepentingan provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Berbeda halnya jika aspirasi masyarakat yang menyangkut dengan pemerintah pusat, Amir Uskara mengaku pasti akan diperjuangkan maksimal di parlemen. Seperti adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Sulsel.
Fungsi DAK untuk membantu mendanai daerah sesuai dengan program prioritas dari pemerintah daerah. Namun anggaran DAK berada di bawah tanggung jawab pemda, DPR sifatnya hanya memfasilitasi agar anggaran bisa turun.
“Anggaran DAK tetap di bawah tanggung jawab Pemda,” ujar politikus peraih penghargaan legislator terbaik 2018 dari Panggung Indonesia ini.
Editor: Syariat
