127 Gunung Api Aktif di Indonesia
Lontar.id – Saat ini terdapat 127 gunung api aktif di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Migitasi Gunungapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan, dalam konferensi pers virtual kaleidoskop kebencanaan 2020, Selasa, 29 Desember 2020.
Dari 127 gunung berapi tersebut, 77 gunung api adalah tipe A atau mengalami erupsi sejak 1600, 29 gunung api tipe B atau menunjukkan aktivitas vulkanik tetapi belum erupsi lagi sejak 1600 dan 21 gunung api tipe C atau tidak diketahui sejarah erupsi namun masih ada manifestasi permukaan khas gunung api.
Sedangkan aktivitas gunung api sepanjang 2020, Hendra mengatakan bahwa ada 20 gunung api dengan level aktivitas di atas normal. Berdasarkan lokasi, sebanyak 7 gunung api berada di Sumatera dan Jawa.
“Sebanyak 13 gunung api di Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Maluku,” ucapnya, seperti tertulis dalam rilis.
Berdasarkan status, Hendra mengatakan, sebanyak 4 gunung api Level III atau ‘Siaga’ (Sinabung, Merapi, Ili Lewotolok, Karangetang) dan 16 gunung api Level II atau ‘Waspada’ (Marapi, Kerinci, Anak Krakatau, Semeru, Bromo, Agung, Rinjani, Sangeangapi, Rokatenda, Banda Api, Gamalama, Gamkonora, Dukono, Ibu, Lokon, Soputan) dan 9 dari 20 gunung api ini di antaranya mengalami erupsi.
Erupsi Gunung Ili Lewotolok yang berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan aktivitas vulkanik paling signifikan di tahun 2020. Letusan yang terjadi jelang akhir November 2020, pukul 06.00 waktu setempat itu, sempat memicu kepanikan warga lereng gunung.
Sepanjang November hingga Desember 2019 lalu, erupsi Gunung Ili Lewotolok yang terjadi bertipe vulcanian dan kemudian beralih ke tipe strombolian.
Selain erupsi Gunung Ili Lewotolok, jelang akhir tahun ini aktivitas vulkanik beberapa gunung api memicu terjadinya pengungsian, seperti erupsi Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semeru di Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Hendra juga menyampaikan bahwa sebanyak 69 gunung api yang diamati dari 77 pos pengamatan berpeluang mengalami erupsi. Namun kondisi ini tidak dapat dipastikan waktu dan lokasi gunung apinya. Menurutnya, informasi area yang terancam bahaya dapat diidentifikasi dari peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api.
Menyikapi potensi bahaya erupsi di tahun 2021, PVMBG tetap melakukan berbagai upaya-upaya di antaranya penyelidikan atau penelitian gunung api, pemetaan geologi gunung api, pemetaan KRB, peringatan dini bahaya gunung api, instalasi peralatan dan penyelidikan pascaletusan, semburan lumpur, gas dan air panas.
8.264 Kali Gempa Bumi di Indonesia Sepanjang 2020
Sepanjang periode Januari 2020 hingga Selasa, 29 Desember 2020, terjadi 8.264 kali gempa bumi di Indonesia. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2019, yaknj sebanyak 11.515 kali.
Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono, menyatakan, merefleksikan kejadian gempa pada tahun ini, masyarakat Indonesia tetap harus waspada terhadap potensi bahaya gempa bumi maupun tsunami yang dapat menyertainya.
Menurut Daryono, tahun 2021 wilayah Indonesia masih tetap aktif gempa. Data yang dihimpunnya mencatat rata-rata kegempaan dalam setahun terjadi sebanyak 6.000 kali. Ini disebut wajar karena sumber gempa di Tanah Air sangat banyak, yaitu 13 segmen megathrust dan lebih dari 295 segmen sesar aktif.
“Kita perlu mewaspadai zona seismic gap, seperti zona subduksi Mentawai, selatan Banten-Selat Sunda, selatan Bali, Lempeng Laut Maluku, Lempeng Laut Filipina dan Tunjaman Utara Papua,” ujar Daryono, saat memberikan keterangan pers kaleidoskop kebencanaan 2020 secara virtual, Selasa, 29 Desember 2020, seperti tertulis dalam rilis.
Ia menambahkan bahwa zona seismic gap lain yang perlu diwaspadai yaitu zona sesar Lembang, segmen Aceh, segmen Matano dan Sesar Sorong. Kewaspadaan menjadi titik berat mengingat potensi bahaya yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat dan kerusakan infrastruktur.
Di sisi lain, Daryono menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan selalu waspada terhadap bahaya gempa bumi karena berdasarkan catatan katalog gempa merusak tidak harus berkekuatan besar (M>6,0) tetapi gempa dangkal berkekuatan 4,0 – 5,0 dapat merusak.
“Sebagai upaya mitigasi, membangun rumah tahan gempa di daerah rawan gempa adalah solusi utama dalam mengurangi bahaya dan risiko bencana gempa bumi,” lanjutnya.
Kementerian PUPR Serahkan Arsip Statis pada ANRI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan sejumlah Arsip Statis kepada Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta Peraturan Kepala ANRI No. 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyerahkan Arsip Statis kepada ANRI.
Arsip Statis yang terdiri dari arsip Personal File berupa arsip 7 (tujuh) Menteri PU dan 8 (delapan) Pejabat Eselon I Kementerian PUPR diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah kepada Plt. Kepala ANRI M. Taufik di Jakarta, Senin, 28 Desember 2020.
Sekjen Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah dalam sambutannya berharap, dengan penyerahan arsip statis tersebut dapat meningkatkan kemudahan akses publik untuk dapat mengenal sejarah bangsa, khususnya terkait sejarah kepemimpinan di Kementerian PU dari masa ke masa.
“Bahwa untuk dapat mengenal dan menghargai serta memberikan rasa bangga terhadap hasil karya pembangunan infrastrukur bidang PUPR kepada generasi mendatang adalah melalui arsip-arsipnya. Untuk itu arsip sangatlah penting untuk dapat diwariskan kepada generasi mendatang karena arsip berfungsi sebagai memori kolektif bangsa,” kata Fatah, seperti dilansir laman resmi Kementerian PUPR, Selasa, 29 Desember 2020.
Fatah menyatakan, penyerahan arsip ini sebelumnya telah memperoleh persetujuan ANRI melalui surat Plt. Ka.Anri No. B.KN.00.04/2322/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kementerian PUPR. “Kegiatan penyerahan arsip statis Kementerian ini terakhir kali dilakukan pada tahun 2009, untuk itu kegiatan ini kiranya dapat menjadi momentum yang baik di Kementerian PUPR untuk dapat melaksanakan pengelolaan kearsipan menjadi lebih baik lagi, khususya dalam kegiatan penyusutan arsip berupa penyerahan arsip statis ke ANRI,” ujarnya.
Kemenhub Libatkan Antropolog dan Sejarawan untuk Atasi Kemacetan
Kementerian Perhubungan melibatkan berbagai pihak termasuk antropolog dan Sejarawan untuk membahas dan mencari solusi penanganan kemacetan di Puncak, Jawa Barat yang kerap terjadi.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, antropolog dan sejarawan dilibatkan karena berdasarkan suatu kajian bahwa apabila ada suatu persoalan yang begitu rumit seperti kemacetan di Puncak, maka antropolog dan sejarawan harus bicara atau dilibatkan untuk menyelesaikan.
Pernyataan Budi Karya Sumadi saat membuka Webinar bertema “Puncak, Mengapa Diminati Meski Macet Menanti” yang diselenggarakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Selasa, 29 Desember 2020.
Menhub mengatakan, kompleksnya permasalahan kemacetan di kawasan Puncak tidak bisa hanya diselesaikan hanya dari sisi transportasi saja.
“Puncak itu ibarat fenomena gunung es, dan persoalan transportasi hanyalah puncak gunung es dari masalah yang terlihat di kawasan ini,” ungkap Menhub, seperti tertulis dalam rilis.
Menhub mengungkapkan, berbagai upaya jangka pendek seperti misalnya rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di Puncak sudah dilakukan baik oleh BPTJ, Kepolisian, maupun oleh Pemerintah Daerah.
“Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan yang sifatnya adalah jangka pendek seperti buka tutup jalan, satu arah, dan berbagai kegiatan,” tambahnya.
BPTJ, dan berbagai pemangku kepentingan, khususnya polisi dan pemda, kata dia, juga berupaya melakukan rekayasa lalu lintas si Puncak dengan uji coba yang dilakukan pada akhir tahun 2019 melalui kanalisasi sistem 2-1.
“Tetapi itu semua jangka pendek. Kami ingin ada langkah yang lebih komprehensif, di satu sisi bisa berikan layanan tetapi di satu sisi bisa berikan solusi,” ujar Menhub.
