18 Ribu Hektare Tembakau di Temanggung Siap Panen
Lontar.id – Sekitar 18.519 hektare luas tanaman tembakau pada 2021 siap untuk dipanen. Lahan tersebut tersebar di 19 kecamatan.
Dilansir laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 12 Agustus 2021, Kabid Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung, Anggit Triwahyu Widodo mengatakan, luas tanaman tembakau siap panen tersebut, baik yang ditanam di tegalan maupun persawahan. Tanaman itu tersebar di 19 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada.
“Hanya Kecamatan Bejen yang tidak ada tanaman tembakau,” katanya.
Menurutnya, varietas yang ditanam untuk Kemloko seluas 7.999,21 hektare atau 43,19 persen, Mantili/Boyolali seluas 5771,84 hektare (31,27 persen) dan varietas lain seperti Ganung, Bat, Manila dan Sampurna seluas 4.478,36 hektare (25,64 persen).
Anggit mengatakan, lahan tembakau tembakau berada di Kecamatan Bulu yang mencapai 2.419 hektare, disusul Kecamatan Ngadirejo 2.312 hektare, Kecamatan Kledung 2.172 hektare, sedangkan di kecamatan lainnya di bawah 2.000 hektare.
Berdasarkan proyeksi, produktivitas lahan tembakau mencapai 0,7 hingga 0,8 ton per hektare. Dengan luasan tersebut produksi tembakau di Kabupaten Temanggung tahun ini sekitar 12.963 ton hingga 14.815 ton.
“Pada awal Agustus ini, daerah yang sudah panen tembakau di kawasan Gunung Prau seperti Kecamatan Tretep dan Wonoboyo, karena di wilayah tersebut tanam tembakaunya lebih awal, kemudian nanti disusul di kawasan Gunung Sindoro dan Sumbing,” terangnya.
Petani di Kabupaten Temanggung berharap hasil panen tembakau pada 2021 ini bisa terserap semua oleh pabrik rokok.
Petani tembakau warga Kecamatan Kledung, Setyo (40) mengatakan, panen tembakau telah mencapai totol C dengan harga kisaran Rp60 ribu di tingkat petani, namun berdasar informasi telah ada totol D. Meskipun di masa pandemi Covid-19, ia berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terserap semua dengan harga tinggi.
“Kami berharap gudang perwakilan pabrik rokok di Temanggung bisa membeli semua hasil panen tembakau petani Temanggung,” ujar Setyo.
Polisi Lakukan Penyekatan Jelang HUT RI
Polisi terus memastikan akan melakukan penyekatan jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI). Adapun penyekatan bakal dilakukan di wilayah yang masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 seperti Kota Bandung.
Dilansir laman berita resmi Polri, Kamis, 12 Agustus 2021, Polda Jawa Barat mengatakan bahwa penyekatan dilakukan dengan menyasar warga dari luar kota sebagai tindakan antisipasi keramaian atau kerumunan.
“Masalah level 4, kita punya aturan tersendiri terkait urusan bepergian bahkan untuk tempat hiburan dan wisata itu kan masih ditutup, tidak boleh, terkait dengan keinginan masyarakat luar kota ke Bandung, tentunya kita akan lakukan penyekatan,” jelas Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.
Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan bahwa penyekatan di Bandung terdiri dari ring 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk jumlah titik penyekatan diterapkan secara situasional. Nantinya, warga dari luar kota yang tidak memenuhi dokumen persyaratan akan diputar balik oleh petugas.
“Jadi kita lihat seberapa banyak animo yang akan masuk, kalau kita lihat banyaknya mobilisasi masyarakat kita lakukan seperti biasanya,” terang Erdi. “Kita cek, kalau tidak sesuai persyaratan ya kita balikan. Seperti yang diketahui angka kasus COVID-19 di Bandung mulai mengalami penurunan, maka dari itu, Erdi berharap tidak lagi mengalami lonjakan. “Kita tidak mau kembali lagi melonjaknya penderita COVID-19 yang ada di Kota Bandung, Alhamdulillah, sekarang turun dan harus bisa dipertahankan,” pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data grafik di Pusicov, angka kasus COVID-19 di Kota Bandung sudah menurun sejak satu pekan terakhir. Pada 1 Agustus angka kasus menunjukkan 9.118 kasus. Kemudian pada 2 Agustus, terjadi penurunan, menjadi 7.296 kasus. Selanjutnya, pada 3 Agustus, kembali menurun menjadi 7.062 kasus. Penurunan terus terjadi hingga pada 8 Agustus menjadi 6.425 kasus, tetapi naik dari hari sebelumnya.
Kementerian PUPR Bangun 900 Hunian Wisata
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan pada 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), di samping terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang.
Melalui keterangan tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disebutkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) unggulan prioritas tersebut seperti Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur.
Dukungan Kementerian PUPR salah satunya dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dengan mendorong pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung Pariwisata atau dikenal juga dengan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).
Pembangunan rumah wisata ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat.
“Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Terkait hal ini, Kementerian PUPR akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Pada tahun 2021, program peningkatan kualitas rumah swadaya di KSPN Morotai, Tanjung Kelayang, Raja Ampat, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru disalurkan sebanyak 900 unit dengan alokasi anggaran Rp 54,7 miliar. Desain renovasi rumah warga menjadi Sarhunta dimodifikasi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap.
Untuk Sarhunta di KSPN Morotai salah satunya dibangun di permukiman warga di Desa Galo Galo, Kecamatan Morotai Selatan, yang telah menobatkan dirinya sebagai Desa Wisata Mandiri. Pembangunan Sarhunta KSPN Morotai sebanyak 170 unit dengan progres fisik hingga Juni 2021 mencapai 28,88%. Selanjutnya KSPN Tanjung Kelayang sebanyak 90 unit dengan progres 35,50%, KSPN Raja Ampat sebanyak 90 unit progres 41,48%, KSPN Wakatobi 120 unit progres 26,63%, dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru sebanyak 430 unit progres fisik 31,74%.
Lima KSPN unggulan tersebut merupakan bagian dari 10 “Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
KBRI Kamaribo Fasilitasi Repatriasi 123 WNI
Berbagai upaya terus dilakukan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk mewujudkan perlindungan serta peduli WNI di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dalam hal ini, KBRI Paramaribo senantiasa berupaya memberikan pelayanan optimal kepada WNI, baik melalui layanan jemput bola pada kantong-kantong tempat tinggal WNI, pemberian bantuan logistik, bantuan alat kesehatan hingga fasilitasi repatriasi WNI.
Terhitung periode 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021, KBRI Paramaribo telah berhasil membantu fasilitasi repatriasi mandiri 123 WNI dari Suriname dan Guyana untuk kembali ke Indonesia. Para WNI yang direpatriasi tersebut antara lain karena sakit, penyintas Covid-19 serta yang telah habis kontrak kerjanya.
Sebelum kembali ke Indonesia, para WNI yang menjalani repatriasi mandiri dari Suriname dan Guyana telah menjalani sejumlah rangkaian tes Covid-19 yang disyaratkan oleh pemerintah setempat serta negara tempat transit.
Sesuai aturan Pemerintah Indonesia untuk menghindari terjadinya imported cases, para WNI yang menjalani repatriasi mandiri juga telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 (first dose/fully vaccinated). KBRI Paramaribo turut mendampingi para WNI yang direpatriasi, sejak dalam proses check-in hingga pada pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Internasional Johan Adolf Pengel Paramaribo, Suriname.
Kepada para 123 orang WNI yang menjalani repatriasi mandiri, KBRI Paramaribo memberikan informasi terkait hal-hal penting yang harus diperhatikan terutama mengenai peraturan/protokol kesehatan yang saat ini berlaku di Indonesia. KBRI Paramaribo juga membekali para WNI dengan masker, hand sanitizer, vitamin dan surat keterangan perjalanan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Paramaribo juga telah menyalurkan bantuan logistik maupun bantuan alat kesehatan kepada sejumlah WNI yang rentan dan terdampak pandemi serta kepada 60 WNI yang terinfeksi Covid-19 di wilayah akreditasi KBRI Paramaribo.
