Lontar.id – Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus menyiapkan diri jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020. Saat ini, Bawaslu sedang menyusun Surat Edaran (SE) tentang Penanganan Pelanggaran bersama Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan proses pelaksanaan dan efektifitas penerapan draft SE sangat dipengaruhi dukungan kepolisian dan kejaksaan. Jika terkait dengan ASN maka harus melibatkan KASN.
“Kami harap dukungan secara kelembagan agar kerja penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara baik,” katanya dalam Diskusi Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, di Jakarta, seperti dilansir laman resmi Bawaslu, Selasa, 13 April 2021.
Dewi menjelaskan pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan yang sudah dilakukan sebelumnya. Bawaslu dan stakeholder telah sepakati banyak hal terkait kewenangan penanganan pelanggaran pada PSU. Karena PSU menjadi kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada permasalahan yang muncul.
“Jika semuanya sudah sepakat. Maka SE ini akan kami sebarkan kepada Bawaslu provinsi yang akan melaksanakan PSU. Supaya jajaran Bawaslu punya landasan hukum saat menjalankan tugas,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina menambahkan, hasil kegiatan ini adalah untuk hasilkan suatu produk hukum berupa SE. Dalam SE tersebut terdapat beberapa poin yang perlu menjaring masukan dari beberapa pihak terkait.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani penanganan pelanggaran. Karena menyangkut kewenangan lembaga lain,” ungkapnya.
Jateng Kirim Belasan Relawan dan Bantuan Ratusan Juta Rupiah ke NTT
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas belasan relawan untuk diberangkatkan ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 13 April 2021. Selain relawan, bantuan logistik juga dikirim untuk meringankan beban korban bencana di sana.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Wagub rencana sehari setelah kejadian mau mengirim bantuan, tapi transportasi belum bisa. Sehingga hari ini kita mengirim bantuan lewat jasa Pos,” ujar Ganjar, seperti tertulis dalam rilis.
Bantuan pengiriman relawan dan logistik tersebut menurutnya merupakan wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan sesama anak bangsa. Bahkan, selain NTT, pihaknya juga akan mengirimkan bantuan ke Jawa Timur, terutama di lokasi yang dilanda gempa bumi beberapa waktu.
“Pararel kita komunikasi dengan teman-teman di Jawa Timur. Bantuan ini untuk menyemangati, kemanusiaan dan kepedulian. Bukan banyaknya, tapi seberapa kita mau membantu saudara kita,” paparnya.
Selain itu, Ganjar mengingatkan, bencana alam juga berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, pihak terkait diminta mengambil langkah agar dapat mengantisipasi dengan baik.
“Kemarin kita sudah latihan di Kebumen dan itu bagus. Itu menandakan kesiapsiagaan kita terhadap bencana,” imbuhnya.
Sementara Plt Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Safrudin menyampaikan, ada sebanyak 18 relawan yang dikirim ke lokasi banjir di NTT. Selain itu, bantuan juga berupa logistik senilai sekitar Rp503 juta.
Indonesia Dukung Pemulihan Dampak Bencana di Mozambik
Pemerintah Indonesia memberikan dukungan dalam upaya pemulihan pasca-bencana di Mozambik dan Zimbabwe masing-masing senilai Rp 2,16 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis bagi masyarakat di wilayah yang terdampak Topan Idai.
Penandatanganan perjanjian pemberian dukungan dilakukan di Jakarta pada hari Selasa, 13 April 2021, dengan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Dalam sambutnya, Menlu menyampaikan bahwa pemberian dukungan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk membantu dan berbagi dengan negara lain.
“Seperti kata pepatah Afrika, genggamlah teman sejatimu dengan kedua tanganmu. Hibah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membantu dan berbagi beban, khususnya di masa-masa yang sulit. Tak diragukan lagi, teman sejati ada saat dibutuhkan,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, seperti tertulis dalam rilis.
Dari waktu ke waktu, kata Menlu, Indonesia dan Afrika menghadapi tantangan yang sama. Di masa lalu, keduanya sama-sama mengalami penjajahan. Sekarang, keduanya juga menghadapi tantangan perubahan iklim.
Pada bulan Maret 2019, Topan Idai menghantam kawasan utara Mozambik dan Zimbabwe, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan. Sementara minggu lalu Indonesia juga menghadapi Topan Seroja di Nusa Tenggara Timur dan gempa di Jawa Timur.
Proses pemulihan pasca-bencana memakan waktu tidak sebentar. Dengan adanya pandemi Covid-19, proses itu semakin penuh tantangan.
“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan berbagi beban. Kerja sama dan solidaritas adalah kunci. Inilah fondasi dari kemitraan kita,” kata Menlu.
Polda DIY Kerahkan 980 Personel untuk Cegah Mudik
Guna mencegah pemudik, Polda DIY menggelar operasi Keselamatan Progo-2021 yang bakal dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 12-25 Mei 2021.
Selain penegakan aturan lalu lintas dan protokol kesehatan, fokus petugas juga akan dikerahkan dalam menyosialisasikan tentang larangan mudik pada Lebaran mendatang.
Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, operasi Keselamatan Progo-2021 digelar bersama Satgasda dan Satgasres dengan didukung oleh sejumlah instansi terkait lainnya.
Operasi kali ini akan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif disertai persuasif serta humanis untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berkendara.
“Operasi ini akan melibatkan 980 personel yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Larangan mudik juga akan menjadi fokus kami pada operasi kali ini, karena memasuki masa Lebaran nanti mobilitas masyarakatdiperkirakan akan cukup tinggi sehingga rentan dan berpotensi untuk menyebarkan Covid-19,” ujar Dirlantas .
