Lontar.id – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fenomena calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 meningkat drastis.
Hal tersebut menurutnya berdasarkan data yang dipaparkan Bawaslu dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Abhan menyebutkan pada Pilkada 2015 hanya ada tiga calon tunggal, lalu Pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal. Dia melanjutkan, dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan Pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal.
“Fenomena calon tunggal kalau kita bandingkan naiknya drastis dan ini menarik untuk dijadikan penelitian. Mengapa begitu banyak partai kok sampai tidak ada calon?,” tutur Abhan saat kegiatan Evaluasi Pilkada Serentak 2020 dari Sudut Pandang Pengawas Pemilu di Jakarta, seperti tertulis dalam rilis.
Dia juga mengatakan dari 25 calon tunggal seluruhnya menang, kekalahan hanya pernah terjadi saat Pilkada 2018 di Makassar. “Soal calon tunggal ini regulasinya hanya ada di UU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu, sementara UU Pilkada belum mengatur itu,” ujarnya.
Senada dengan Abhan, Komisioner KPU Arief Budiman menyebutkan salah satu catatan penting dalam Pilkada 2020 terjadinya peningkatan daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal. “Terjadinya peningkatan daerah dengan jumlah satu paslon dari tahun ke tahun. Pada Pilkada 2020 ada di 25 daerah. Saya tidak tahu kenapa fenomena ini terjadi?” lanjutnya
Menurut Arief, pemilu mestinya dijadikan iklim kompetisi untuk mendapatkan calon kepala daerah terbaik. “Nah, kalau kompetisi itu mestinya harus ada yang berkompetisi. Tetapi itulah fenomena kita tahun 2020,” dia menegaskan.
Sejumlah Perusahaan Lirik Investasi di Wonogiri Selatan
Sejumlah perusahaan mulai melirik wilayah Kabupaten Wonogiri bagian selatan untuk mengembangkan industrinya.
Produk domestik regional bruto (PDRB) di kecamatan Wonogiri bagian selatan dinilai setara dengan PDRB kecamatan kota.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyampaikan, Pemkab Wonogiri membuka pintu bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di wilayah selatan, terutama industri pertambangan.
Komitmen tersebut dipertegas dengan disahkannya Perda RTRW 2020-2040, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wonogiri Juni 2020 yang lalu.
Adapun wilayah Wonogiri selatan yang direncanakan menjadi kawasan industri di antaranya Kecamatan Giritontro, Giriwoyo dan Pracimantoro.
“Beberapa perusahaan sudah mulai mengajukan surat permohonan dan positif untuk berinvestasi. Terakhir industri semen, dan pihaknya membutuhkan lahan yang cukup luas. Begitu melihat kawasan Wonogiri selatan maka pihaknya menyetujui seluruh prosedur, dan saat ini tahapan persiapan sudah hampir selesai. Tinggal tindak lanjut dari tahapan proses investasi,” katanya, seperti tertulis dalam rilis, Rabu, 17 Maret 2021.
Bupati yang akrab disapa Mas Jekek itu mengatakan, perusahaan yang ingin berinvestasi di Wonogiri akan diarahkan ke bagian selatan. Hal itu sesuai dengan komitmen Pemkab yang menjadikan Wonogiri selatan sebagai kawasan industri.
“Perusahaan yang positif berinvestasi di Wonogiri bagian selatan sudah ada beberapa, hanya saja belum bisa launching, karena baru tahap survei kelayakan lingkungan,” ujarnya.
DIY Antisipasi Lonjakan Pemudik Lebaran
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempermasalahkan pernyataan pemerintah pusat yang tak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik selama libur Lebaran 2021. Namun demikian, Sri Sultan menyadari bahwa kebijakan tersebut akan menyebabkan meningkatnya mobilitas pendatang ke wilayah DIY.
“Yang jelas mobilitasnya akan meningkat. Nah, sekarang dari peningkatan itu bagaimana kita bisa mengontrol. Mereka itu 5M harus dipenuhi. Selama mereka bisa memenuhi 5M, ya itu ketentuannya itu saja,” jelas Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Rabu, 17 Maret 2021.
Di sisi lain, Ngarsa Dalem menilai aturan larangan mudik juga tak terlalu efektif untuk membuat masyarakat tidak bepergian. “Ya tidak usah ada pengertian diizinkan pada ke sini kok, kalau pas weekend. Itu fakta. Hanya nanti begitu mudik itu mungkin bisa 2-3 kali lipat (orang),” ujarnya.
Meski demikian, Sri Sultan berharap jadwal cuti bersama Lebaran yang dipangkas pemerintah pungkas bisa meminimalisasi mobilitas masyarakat. “Jadi silaturahmi ya cukup 2-3 hari saja sudah selesai. Mengurangi ruang orang untuk mobilisasi yang tidak bisa menerapkan secara baik 5M itu,” urai Sri Sultan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menambahkan jika selama libur Lebaran, Pemda DIY pada prinsipnya akan kembali memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan sejak PPKM Mikro dalam menghadapi arus mudik lebaran. Screening pelaku perjalanan akan dilakukan kepada pelaku perjalanan yang masuk atau keluar DIY melalui bandara, stasiun maupun di jalan raya.
“Screening juga akan dilakukan posko-posko yang ada di tingkat kelurahan maupun RT yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga kita masih sangat membatasi terhadap pergerakan orang terutama bagi yang belum bisa membuktikan dirinya sehat melalui Rapid Test Antigen atau PCR,” tegas Aji.
Menag Resmikan Sejumlah Gedung Madrasah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meresmikan sejumlah gedung madrasah dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Peresmian proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2020 ditandai dengan penandatanganan prasasti gedung dan gunting pita Asrama Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 24 Jakarta dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kemenag DKI Jakarta Timur.
Selain asrama siswa madrasah MTsN 24 Jakarta dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kemenag DKI Jakarta Timur, gedung madrasah yang dibiayai SBSN yaitu: Gedung Kelas Baru MIN 20 Jakarta, Asrama Siswa MTsN 4 Jakarta, Laboratorium Terpadu dan Perpustakaan MAN 2 Jakarta, Asrama Siswa MAN 6 Jakarta, Gedung Workshop Keterampilan MAN 16 Jakarta, dan Asrama Siswa MTsN 26 Kepulauan Seribu.
Menag menekankan, kemewahan gedung madrasah yang baru dibangun harus disertai dengan peningkatan mutu dan kualitas madrasah. “Jangan sampai gedungnya bagus, tapi mutu dan kualitas madrasahnya biasa-biasa saja, dan ini jadi tugas dan tantangan kita semua, dengan gedung dan sarana prasana bagus harus sejalan dengan prestasi di madrasah, dan madrasah tidak lagi dianggap sekolah kelas dua, madrasah harus bergeser menjadi sekolah pilihan,” tandas Menag.
Menag juga berharap, dengan indeks kepuasan penyelengaraan haji yang terus meningkat, bila tahun ini dibuka haji oleh pemerintah Arab Saudi, jemaah haji Indonesia mendapat prioritas berangkat. “Jemaah haji Indonesia dikenal sebagai jemaah haji yang santun dan patuh pada peraturan, dan menjadi role model bagi jemaah haji negara lain, prestasi ini harus terus ditingkatkan,” kata Menag.
