Ganjar Imbau Sekolah di Bawah Naungan Pemprov Tak Wajibkan Seragam
Lontar.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kepada seluruh sekolah di bawah kewenangan Pemprov Jateng untuk tidak mewajibkan seragam. Terutama jika orang tua siswa tidak mampu.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai gowes sambil meninjau pelaksanaan PTM di sejumlah sekolah di Kota Semarang, Selasa, 31 Agustus 2021. Ganjar mengaku mendapat laporan terkait seragam dari salah satu orang tua siswa SMK di Jateng.
“Sekolah nggak usah memaksakan, kemarin sudah ada yang melapor ke saya kejadian itu di SMK mana saya lupa. Itu gurunya sudah mewajibkan seragamnya ini banyak banget gitu, kasihan,” katanya, seperti tertulis dalam rilis.
Ganjar menegaskan pihaknya tidak mewajibkan penggunaan seragam untuk siswa SMA/ SMK. Sebab, hal itu tidak berpengaruh langsung pada pembelajaran. Ganjar membebaskan soal seragam ini, terutama jika orang tua siswa memang tidak mampu.
“Saya tidak mewajibkan ya, jadi kalau mohon maaf, orang tuanya yang tidak mampu, anaknya nggak perlu seragam sekarang. Udah kayak tadi aja nggak seragam juga nggak papa kok. Nggak ada pengaruhnya,” ujar Ganjar.
Ganjar memahami dalam situasi seperti ini, tidak semua orang tua mampu untuk membeli seragam.
“Kalau yang mampu, (beli seragam) nggak soal. Tapi yang tidak mampu kemudian ‘waduh pak sekarang cari uang aja sulit suruh kayak begini’. Maka saya bebaskan,” ujarnya.
Maka, Ganjar mengimbau pada seluruh SMA dan SMK untuk tidak mewajibkan seragam.
“Sekali lagi saya ingatkan, (sekolah) yang di wilayah kewenangan Pemprov untuk tidak memaksakan kepada mereka yang orang tuanya tidak mampu, khususnya terkait dengan seragam,” tegas gubernur.
Ganjar mengatakan, pelaksanaan PTM saat ini harus dimanfaatkan agar siswa bisa belajar dengan nyaman, dan orang tua juga tenang. Soal seragam, menurutnya, tak harus sama karena tidak berpengaruh pada pembelajaran.
“Nggak usah pakai seragam nggak papa, yang penting pembelajarannya. Kan situasinya juga lagi uji coba begini kan,” katanya.
Jika nanti kondisinya semakin baik, lanjut Ganjar, apalagi beberapa daerah mulai turun level PPKM-nya, ekonomi mulai bergerak dan orang tuanya mampu, maka dibolehkan.
“Nanti kalau sudah baik, beberapa level udah mulai turun. Semarang raya udah level dua. Mungkin aktivitas sudah mulai bisa terbuka secara terbatas, ekonomi bisa tumbuh orang tuanya mampu, itu boleh,” ujarnya
Ganjar mengungkapkan, jika ada orang tua siswa yang tidak mampu, bisa melapor kepada Pemprov Jateng agar dibantu.
“Tapi kalau belum, nggak boleh dipaksakan. Bahkan yang tidak mampu suruh ngomong nanti biar dibantu oleh pemprov,” tandasnya.
Bawaslu Harap Keterwakilan Pengawas Perempuan Meningkat
Ketua Bawaslu Abhan berharap jumlah keterwakilan perempuan untuk pengawas pemilu semakin besar dalam perekrutan periode mendatang. Meski belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%, menurutnya Bawaslu bakal melakukan perbaikan, baik secara kualitas dan kuantitas pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu.
Saat membuka acara Rapat Persiapan Keikutsertaan Peningkatan Kapasitas bagi Anggota Bawaslu Perempuan Daerah Seluruh Indonesia yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI), dia memberikan apresiasi.
“Kami menyambut baik program dari Puskapol UI yang bertajuk Perempuan Pemimpin Tahun 2021. Program ini selarasa dengan komitmen Bawaslu untuk mendorong partisipasi publik, khususnya dari kalangan perempuan,” katanya yang hadir secara daring (dalam jaringan), Selasa, 31 Agustus 2021, seperti dilansir laman resmi Bawaslu.
Abhan menegaskan, Bawaslu akan terus mendorong tercapainya keterwakilan 30% di penyelenggara pemilu. “Namun, memang dalam periode ini belum bisa memenuhi total keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Saya harap dalam perekrutan selanjutnya akses kepada perempuan dibuka selebar-lebarnya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga jajaran ad hoc (sementara) sebagai Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS,’ imbuh dia.
Dia lalu membuka data terkait jumlah sumber daya manusia yang menjabat sebagai pimpinan Bawaslu. Menurutnya dari total 188 orang dari 34 provinsi terdapat jumlah perempuan sebanyak 38 atau 39 orang. “Jadi, persentasenya baru sekitar 20%,” akunya.
Lalu di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota, dia melanjutkan, jumlah personilnya mencapai 1.914 orang dengan jumlah perempuannya sekitar 322 orang. “Persentasenya sekitar 17%. Jadi, ini memang masih jauh dari target keterwakilanv perempuan afirmasi sebesar 30%,” tuturnya.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi program peningkatan kapasitas bagi anggota Bawaslu perempuan daerah seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Puskapol UI. Srikandi Bawaslu tersebut berharap para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya.
“Sebagai perempuan kita patut memberi apresiasi kepada Puskapol UI yang konsen dalam mempersiapkan perempuan untuk menghadapi proses seleksi. Manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar ini menjadi modal untuk mengikuti proses seleksi”,” ujar Dewi.
Pemkot Yogyakarta Segera Gelar Vaksinasi Rabies
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan kembali mengadakan vaksinasi rabies untuk anjing, kucing dan kera pada tahun ini. Vaksinasi rabies secara rutin untuk mencegah penyakit rabies berkembang dan menjaga status bebas rabies di DIY. Vaksinasi rabies akan diadakan mulai 6 September sampai 30 Oktober 2021.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Suyana menyatakan wilayah DIY sudah bebas rabies berdasarkan sesuai SK Mentan Nomor 892/KPTS/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies). DIY menjadi salah satu dari 8 Provinsi yang bebas dari rabies, sehingga artinya masih ada 26 provinsi di Indonesia belum bebas dari rabies.
“Yogyakarta sampai saat ini masih berstatus bebas rabies harus terus dijaga agar rabies tidak berkembang lagi. Untuk itu kami upayakan secara rutin melakukan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan anjing, kucing dan kera,” kata Suyana saat jumpa pers vaksinasi rabies di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Selasa, 31 Agustus 2021, seperti tertulis dalam rilis.
Pendaftaran vaksinasi rabies melalui wa melalui nomor 0811 5933 165 dan 0857 4759 7428 dengan format pemilik hewan spasi kelurahan spasi jenis hewan spasi jumlah hewan. Pendaftaran juga dapat diakses masyarakat melalui laman https: //bit.ly/vaksinrabiesjogja21. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mencatat sampai Selasa (31/8/2021) sudah ada 150 pendaftar vaksinasi rabies dari kuota 2.300 vaksin. Pada tahun lalu ada sekitar 2.200 anjing, kucing dan kera yang divaksinasi rabies di Kota Yogyakarta.
“Vaksinasi rabies ini untuk hewan yang tinggal di Kota Yogyakarta. Syarat hewan dalam kondisi sehat, diusahakan diberikan obat cacing seminggu sebelumnya, hewan tidak sedang bunting dan menyusui. Mumpung ini gratis karena dibiayai APBD masyarakat bisa memanfaatkan,” tuturnya.
Vaksinasi rabies akan dilaksanakan di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta pada 6-24 September 2021 dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Dia menuturkan lokasi vaksinasi Misalnya di ruang terbuka hijau publik, balai RW dan tempat yang memadai di Termasuk di Poliklinik Hewan Kota Yogyakarta yang diampu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Vaksinasi rabies gratis juga dapat diakses di 10 tempat praktik dokter hewan di Kota Yogyakarta pada 6 September sampai 30 Oktober 2021 dengan menggandeng Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
“Istimewanya tahun ini kami tidak hanya di kelurahan- kelurahan untuk melakukan vaksinasi rabies. Tapi juga menggandeng PDHI untuk membantu vaksinasi rabies di sepuluh tempat praktik dokter hewan dengan vaksin dari kami. Waktunya lebih panjang dan memudahkan masyarakat untuk mengakses,” terang Suyana.
Menurutnya penyakit rabies cukup berbahaya karena sifatnya selulosa dari hewan bisa menularkan kepada manusia. Selama ini diakuinya di Kota Yogyakarta ada beberapa kali kasus gigitan anjing. Tapi setelah dicek bersama Balai Kesehatan Veteriner hasilnya tidak menunjukkan rabies.
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Panggarti menambahkan saat pelaksanaan vaksinasi rabies pemilik hewan wajib membawa KTP. Bagi warga domisili kota yang akan mengakses vaksin wajib membawa surat keterangan domisili.
“Vaksinasi rabies harus dilakukan secara berkala setiap tahun. Kami juga bekerja sama dengan komunitas pecinta hewan yang memiliki shelter dan merawat anjing kucing liar kami juga akan berikan vaksinasi rabies,” pungkas Panggarti.
Kemenkominfo Luncurkan Aplikasi Ruang Buku
Guna memacu minat baca masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan electronic library atau perpustakaan digital Ruang Buku Kominfo.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan salah satu inovasi yang progresif dan futuristik dalam hubungan dengan jagad literasi adalah electronic library atau perpustakaan digital.
“Melihat efektivitas dan efisiensi dari perpustakaan digital, Kementerian Kominfo, sebagai punggawa transformasi digital di Indonesia pun berinisiatif untuk membuat perpustakaan digital yang bertajuk Ruang Buku Kominfo,” ujarnya dalam Webminar Peluncuran e-Perpustakaan Ruang Buku Kominfo, yang berlangsung virtual dari Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
Sekjen Kementerian Kominfo menilai sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas yang tumbuh dan berkembang dari tradisi literasi yang baik, tradisi belajar dan membaca yang baik.
“Sayangnya data dari UNESCO menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia adalah 0,001%. Artinya: dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Data ini juga sekaligus mengonformasi hipotesis, bahwa Indonesia perlu lebih bekerja keras untuk meningkatkan rasio literasi nasional, yang mana saat ini masih terbilang rendah,” jelasnya.
Menurut Sekjen Mira, memasuki era digital, aktivitas literasi tidak selalu harus paralel dengan tas besar berisikan buku-buku bacaan, rak-rak besar yang dipenuhi buku-buku, atau ataupun menenteng buku ke mana-mana.
“Dengan perpustakaan digital, orang tidak perlu antre di toko buku untuk membeli buku, orang tidak perlu memenuhi lorong-lorong perpustakaan untuk membaca buku. Bahkan orang tidak perlu meneteng buku fisik kemana-mana,” tuturnya.
Saat ini, perpustakaan offline Kemenetrian Kominfo memiliki koleksi 3.378 eksemplar buku yang terdiri dari 2.137 judul. Selain itu terdapat 10.000 eksemplar buku koleksi Departemen Penerangan yang masih dalam proses integrasi ke Ruang Perpustakaan Kementerian Kominfo.
“Dari sisi SDM, saat ini jumlah anggota perpustakaan Kominfo yang terdaftar adalah 309 orang. Sedangkan untuk ePerpus, saat ini Kominfo memiliki 254 judul dengan 119 pengguna terdaftar,” ungkap Sekjen Kementerian Kominfo.
Dengan keberadaan perpustakaan digital, Sekjen Mira mengharapkan sivitas Kementerian Kominfo dan masyarakat umum dapat memanfaatkan aplikasi e-perpus. “Kami berharap sivitas Kominfo bisa lebih optimal memanfaatkan aplikasi e-perpus ini sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas membaca, sehingga pada akhirnya atmosfer literasi di lingkungan Kementerian Kominfo semakin kuat,” harapnya.
