Hujan Deras Sebabkan Banjir di Lebak
Lontar.id – Hujan berintensitas tinggi dan berdurasi panjang menjadi salah satu pemicu banjir dua kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Senin malam (13/9). Banjir terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir tersebut.
Hujan selama empat jam serta drainase yang ada di pemukiman mengakibatkan banjir di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rangkasbitung dan Cibadak. Ketinggian muka air tercatat sekitar 50 hingga 100 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menginformasikan kondisi genangan air masih berpotensi naik. BPBD menyebutkan bahwa hujan diprediksi akan turun pada pagi ini, Selasa, 14 September 2021.
Catatan sementara menyebutkan sebanyak 614 KK terdampak banjir yang melanda beberapa kampung di dua kecamatan tersebut. BPBD melaporkan 62 warga mengungsi di tempat ibadah musola At-Taubah, Barangbang. Petugas tim reaksi cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lebak membantu evakuasi para warga tersebut.
Para warga yang mengungsi telah menggunakan masker namun karena basah oleh hujan petugas membagikan masker baru untuk penerapan protokol kesehatan. Petugas menekankan bahwa warga yang mengungsi diharapkan tetap disiplin setidaknya dalam memakai masker.
“Di samping itu, petugas juga mengoperasikan dua perahu fiber untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada warga yang bertahan di rumah mereka,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulis.
Sejumlah kampung terdampak yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung, yaitu Kampung Barangbang, Kompleks Pendidikan, BTN Depag dan BTN Palaton (Kelurahan Muara Ciujung Timur), Cimesir (Desa Rangkasbitung Timur), Dukuh dan Sentral (Kelurahan Rangkasbitung Barat), Babakan Sepur dan Anyar (Desa Jatimulya), sedangkan di Kecamatan Cibadak yaitu Kampung Neglasari dan Rancasema (Desa Kaduagung Timur) dan Kampung Pasir Kaloncing dan BTN Mandala (Desa Kaduagung Tengah).
BPBD juga menginformasikan pos pantau di Jembatan Keong mencatat tinggi muka air 525 cm, dengan debit air sekitar 549 m3 per detik. Kondisi tersebut mengindikasikan status ‘Awas.’
Melihat analisis inaRISK, kedua kecamatan terdampak merupakan 19 kecamatan di Kabupaten Lebak yang teridentifikasi memiliki potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Sedangkan prakiraan cuaca pada hari ini, Selasa (14/9), kedua wilayah masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore.
Selama periode 2015 – 2020, BNPB mencatat 29 kejadian banjir melanda Kabupaten Lebak. Banjir terparah pada kurun waktu tersebut terjadi pada awal tahun Januari 2020 lalu. Banjir menerjang Kecamatan Sajira hingga menyebabkan kerusakan rumah warga 2.389 unit dan fasilitas umum 45 unit. Bencana saat itu juga mengakibatkan sembilan warga meninggal dunia dan dua lainnya hilang.
Menyikapi bahaya hidrometeorologi, khususnya banjir, di musim hujan ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siap siaga. Beberapa langkah pencegahan dapat dilakukan di tingkat keluarga, seperti membatasi aktivitas di luar rumah, mematikan arus listrik dengan segera, menghindari saluran air atau gorong-gorong apabila berada di luar rumah serta menyiapkan tas siaga bencana. Pada kondisi yang mengharuskan evakuasi, setiap warga perlu menerapkan protokol kesehatan selama proses penyelamatan dan di pos pengungsian untuk menghindari Covid-19.
Sultan Minta Penambangan di Lereng Merapi Dihentikan
Gubernur DIY, Sri Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan kembali wilayah seputar lereng Merapi harus tetap dijaga kelestariannya. Sri Sultan meminta agar para penambang pasir yang menggunakan alat berat di sekitar lereng Gunung Merapi harus segera berhenti beroperasi.
Dilansir laman resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hal tersebut dilakukan Sri Sultan saat meninjau Kawasan Lereng Merapi.
Peninjauan dilakukan pada Sabtu, 11 September 2021 didampingi GKR Hemas, GKR Condrokirono, dan cucu RM Gustilantika Marrel Suryokusumo. Hadir pula pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Sri Sultan turut meninjau dampak lingkungan yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi dan kondisi masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Adapun Sri Sultan beserta rombongan pada kunjungan tersebut melakukan inspeksi wilayah terdampak pertambangan dan lokasi-lokasi yang selama ini dinilai cukup tersembunyi seperti Sungai Gendol, Sungai Opak, Sungai Kuning serta wilayah Umbulharjo, Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo Kepanewonan Cangkringan selama kurang lebih empat jam.
Sri
Sultan juga menegaskan kepada warga terdampak bahwa pihaknya berkomitmen untuk
mengembalikan kelestarian lingkungan di lereng gunung Merapi serta menutup
seluruh praktik tambang pasir ilegal. “Dari yang sudah kita saksikan
selami ini, para penambang (ilegal) tersebut tidak pernah melakukan
reklamasi,” tegas Ngarsa Dalem.
Di hadapan perwakilan warga yang hadir, Sultan menjelaskan pihaknya sudah
melakukan penutupan titik tambang pasir yang selama ini menempati tanah
Kasultanan atau Sultan Ground (SG) secara ilegal.
“Tanah SG sudah ditutup, harapan saya (dinas) ESDM segera menutup
penambangan yang di luar SG. Karena barangnya (portal) sudah ada, kalau besok
Senin belum dipasang, pasti saya tegur,” pungkas Sri Sultan.
Ngarsa Dalem mengatakan bahwa para penambang pasir telah melakukan penambangan pasir terlalu dalam. “Karena kalau melihat ke sana itu luar biasa dalemnya berapa meter itu 50, 80 meter, itu semua rusak, jelas ini bagi saya tidak pro lingkungan,” ungkap Ngarsa Dalem pada Senin (13/09) pagi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Di sisi lain, Sri Sultan menambahkan bahwa selain upaya menutup 7 portal yang merupakan tanah SG, telah dilakukan pula penutupan pada 7 portal pada tanan non-SG. “Yang luar SG, dasarnya kan tidak ada izin juga. Dari ESDM sudah dilakukan kemarin, jadi total ada 14 portal atau titik yang ditutup. Kan semua sudah ada aturannya. Saya punya harapan dengan diportal itu kan truk tidak boleh masuk. Sudah ada larangannya juga, kalau tetap dilakukan kan kriminal,” tegas Sri Sultan.
Sementara, menurut Kepala Pelaksana (Kalaks) BPBD DIY, Biwara Yuswantana, menuturkan bahwa perintah Ngarsa Dalem untuk melestarikan Lereng Merapi sudah sangat jelas. “Harus segera dilaksanakan dhawuh beliau. Tadi saya juga sudah menyerahkan kunci 7 portal yg sudah terpasang di tanah SG untuk mencegah penambangan dan melindungi kerusakan lingkungan di seputar Lereng Merapi,” ujar Biwara.
Di sisi lain, mengingat saat ini status Gunung Merapi masih berada di level Siaga, Biwara berharap masyarakat senantiasa berhati-hati. “Saya mohon masyarakat terus memantau informasi dan rekomendasi dari BPPTKG sesuai kondisi Merapi terkini,” tutupnya.
Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis
Program Sertifikasi Halal Gratis atau Program SEHATI bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah diresmikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan lalu. Sebagai tindak lanjut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah merilis laman www.sehati.halal.go.id.
Laman ini secara khusus memberikan informasi lengkap tentang Program SEHATI. “Website atau laman www.sehati.halal.go.id ini sengaja kami develop dan kemudian kami rilis sebagai kanal informasi yang secara khusus menyediakan informasi lengkap mengenai Program SEHATI,” terang Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, di Jakarta, Selasa (14/9/2021).
“Maka bagi para pelaku UMK yang ingin mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis melalui Program SEHATI ini, silahkan dapat membaca informasi lengkapnya pada laman ini,” sambungnya.
Menurut Mastuki, laman www.sehati.halal.go.id menyajikan keseluruhan informasi program yang penting untuk diketahui pelaku UMK. Informasi itu mulai dari penjelasan definisi dan tujuan Program SEHATI, persyaratan peserta, timeline pelaksanaan program, hingga jumlah kuota yang ditampilkan secara real time dari waktu ke waktu.
“BPJPH juga merancang sejumlah agenda kegiatan pembinaan Jaminan Produk Halal bagi para pelaku UMK seiring program SEHATI ini. Selain sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH, pembinaan juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemudahan pelaksanaan program sertifikat gratis ini bagi pelaku UMK. Implikasinya, target program SEHATI dapat tercapai secara efektif dan efisien,” lanjutnya.
Laman www.sehati.halal.go.id tersebut juga terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Halal atau SIHALAL yang merupakan web-based aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH. Dengan begitu, selain memudahkan pelaku UMK untuk memperoleh informasi lengkap tentang Program SEHATI, laman ini juga memudahkan pelaku UMK masuk ke aplikasi SIHALAL jika hendak mengajukan pendaftaran sertifikasi halal.
Tidak Ada Provinsi PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali
Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, meskipun periode Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali diberlakukan selama dua pekan, pemerintah melakukan asesmen setiap minggu.
“Evaluasi PPKM di Luar Jawa-Bali ini diberlakukan masih dalam dua pekan, artinya PPKM luar Jawa-Bali adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September 2021,” ujarnya dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, dari Jakarta, Senin (13/09/2021) malam.
Berdasarkan asesmen per tanggal 11 September, di tingkat provinsi terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di Level 4, dari dua provinsi menjadi tidak ada. Sedangkan, untuk daerah Level 3 turun dari sebelumnya 22 provinsi menjadi 16 provinsi dan Level 2 meningkat dari 3 provinsi menjadi 11 provinsi.
Lebih lanjut, Airlangga juga memaparkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4 saat ini, sebanyak 17 daerah telah mengalami perbaikan atau penurunan tingkat asesmen. 16 daerah turun ke Level 3 dan satu daerah turun ke Level 2.
“Enam kabupaten dan kota lainnya tetap di Level 4, yaitu Banda Aceh, Bangka, Medan, Kotabaru, Palangka Raya, dan Palu. Walaupun beberapa indikator terkait dengan kasus konfirmasi, kesembuhan, tingkat kematian, maupun bed occupancy rate-nya sudah lebih baik, namun tetap kita kenakan di Level 4,” terangnya.
Berkaitan dengan mobilitas, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dari 23 kabupaten/kota PPKM Level 4, sebanyak delapan daerah mengalami peningkatan mobilitas dan tujuh daerah mengalami penurunan mobilitas, dengan ambang batas 10 persen. “Lima belas kabupaten dan kota dengan indeks mobilitas yang meningkat dan delapan kabupaten dan kota menurun dari minggu sebelumnya. Tiga kabupaten/kota penurunannya di atas 30 persen, yaitu Balikpapan, Palu, dan Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Mengenai testing dan tracing, Menko Airlangga memaparkan bahwa capaian testing di luar Jawa-Bali dalam tujuh hari terakhir cukup baik atau di atas target yang ditetapkan. Hanya tiga provinsi dengan tingkat testing kurang dari 50 persen, yaitu Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Namun, capaian tracing di luar Jawa-Bali masih cukup rendah.
“Tracing, satu provinsi di atas 10, yaitu Sumatra Utara. Kemudian positivity rate
[mingguan]
per 12 September tercatat 3,5, di mana khusus untuk Luar Jawa-Bali berada pada kisaran tersebut,” ujarnya.
Kemudian untuk capaian vaksinasi, hanya terdapat empat provinsi di luar Jawa-Bali yang memiliki capaian di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. “Dari kabupaten dan kota Level 4 di Luar Jawa-Bali, ada 12 kabupaten kota yang di atas rata-rata nasional dan 11 (daerah) di bawah rata-rata nasional. Yang di bawah rata-rata adalah Aceh Tamiang, Aceh Besar, Bangka, Kota Padang, Mandailing Natal, Kotabaru, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Poso, Bolaang Mongondow, dan Kupang,” jelas Airlangga.
