Lontar.id – Larangan mudik pada lebaran tahun ini ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Salah satunya adalah menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk antisipasi warga Jawa Tengah di perantauan yang nekat mudik.
“Tempat isolasi sudah pasti (disiapkan), baik isolasi mandiri terpusat maupun isolasi di rumah sakit. Bahkan tempat isolasi mandiri yang ada saat ini sudah saya minta untuk dipertahankan dulu,” jelasnya seperti tertulis dalam rilis, Selasa, 30 Maret 2021.
Ganjar juga mendorong masyarakat Jawa Tengah yang ada di perantauan bersabar untuk tidak mudik pada lebaran tahun ini. Hal itu mengingat kondisi Covid-19 yang mulai menurun serta mengantisipasi adanya gelombang kedua Covid-19 di Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, kesabaran dalam menahan diri untuk tidak mudik merupakan kontribusi besar bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.
“Saya mendorong masyarakat tidak usah mudik ya, mumpung ini (Covid-19) lagi turun bagus. Sabar sebentar, ini kalau bisa dijaga kita akan bisa lebih cepat. Ingat pengalaman di Perancis dan India yang saat ini lagi naik. Tadi pagi saya juga habis ngobrol dengan KBRI di Kanada, ternyata kondisinya juga lagi naik,” kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan larangan mudik itu sudah diputuskan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Terkait teknis pelaksanaan saat ini masih menunggu aturan dari pemerintah pusat.
Aturan tersebut juga berkaitan dengan aturan teknis ibadah pada bulan Ramadan dari Kementerian Agama, dan regulasi kendaraan yang boleh berlalu-lalang dari Kementerian Perhubungan.
“Nah kita sudah punya pengalaman tahun lalu berjaga, maka kita sedang menyiapkan respons terhadap keputusan. Bayangannya sudah tahu sih, pasti kita akan bekerja sama dengan provinsi sebelah, antarkabupaten, dan TNI-Polri juga sudah menyiapkan skenario-skenario berjaga apalagi di perbatasan. Dinas Kesehatan kita juga akan siap-siap, nanti akan dilakukan random rest. Hari ini vaksin sudah ada, alat tes sudah mulai banyak, mudah-mudahan dari tempat yang mulai dijaga itu bisa optimal,” katanya.
Kemenag Siapkan 6 Skenario Jemaah Haji
Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadan Harisman mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario penyelenggaraan haji 1442H/2021M. Menurutnya, ada enam skenario berbasis kuota yang telah disiapkan oleh tim manajemen krisis yang dibentuk Menag Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020.
“Tim krisis telah menyusun skenario untuk kuota 100%, 50%, 30%, 20%, 10%, dan 5%,” jelas Ramadhan di hadapan peserta Mudzakarah Perhajian Indonesia di Bekasi, Selasa, 30 Maret 2021.
Mudzkarah ini mengangkat tema “Mitigasi Haji di Masa Pandemi”.
Menurut Ramadan, selain kuota, skenario juga dibuat berbasis penerapan protokol kesehatan (prokes). Artinya, masing-masing skenario kuota dibuat dalam skema penerapan prokes dan tanpa penerapan prokes.
“Skenario yang disiapkan juga mempertimbangkan adanya pembatasan rentang usia dan tanpa pembatasan rentang usia,” terangnya.
Dijelaskan Ramadhan, besaran kuota akan berpengaruh pada lama masa tinggal. Semakin banyak kuotanya, semakin lama masa tinggal jemaah. “Jumlah kuota juga berdampak pada aspek biaya yang saat ini sedang dibahas bersama oleh Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Panja Komisi VIII DPR,” tuturnya.
Skenario yang telah dibuat, lanjut Ramadhan, selalu mempertimbangkan waktu persiapan yang tersedia. Hal ini disebablam hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang kuota dari Arab Saudi.
“Pemerintah dan DPR berkomitmen, berapapun kuotanya, kami siap melaksanakan,” tegas Ramadhan.
“Seluruh skenario sudah kami susun hingga detail, seperti amanah Menag,” sambungnya.
Aturan Pembelajaran Tatap Muka
Pemerintah mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan melalui SKB Empat Menteri ini pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
“Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satuan pendidikan divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil [kantor wilayah], atau kantor Kemenag [Kementerian Agama] mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya dalam keterangan persnya yang disampaikan secara daring, dari Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.
Menurut Mendikbud, kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh [PJJ].
“Orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.
Nadiem menegaskan, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa (checklist) sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan PJJ agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.
Ditambahkannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.
“Kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, kantor Kemenag, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut,” tegas Mendikbud.
Bandara Kertajati Dilengkapi Fasilitas Perawatan Pesawat
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Kawasan Bandar Udara (Bandara) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar) direncanakan akan dilengkapi dengan fasilitas perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).
“Kita membahas atau melaporkan berkaitan dengan pemanfaatan utilitas dari [Bandara] Kertajati. Kita mengusulkan agar Kertajati difungsikan pada fungsi-fungsi yang lain, yaitu MRO,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan.
Menhub mengungkapkan telah melakukan pembahasan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terkait pemanfaatan Bandara Kertajati untuk perawatan pesawat-pesawat milik TNI.
“TNI dan GMF (PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia) sudah melakukan koordinasi, bahkan GMF sudah melakukan license untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang bermerek dari USA. Oleh karenanya, kita akan segera bangun dan kita akan kembangkan pada lahan-lahan yang sudah dimiliki dan ini akan kita lakukan dengan cepat,” ujarnya dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet.
Tak hanya milik TNI, imbuh Menhub, Presiden juga meminta agar fasilitas ini nantinya dimanfaatkan juga untuk pesawat instansi pemerintah lainnya.
“Bapak Presiden juga mengarahkan bahwa tidak saja pesawat TNI, tetapi juga seluruh pesawat instansi pemerintah, seperti BNPB, Basarnas, Kementerian Perhubungan, juga Kepolisian dipul di sana, sehingga maintenance-nya relatif lebih baik,” ujarnya.
Budi Karya juga mengatakan tak menutup kemungkinan fasilitas MRO ini nantinya akan dimanfaatkan untuk melayani pesawat-pesawat lainnya.
“Kita juga inginkan MRO ini menjadi sesuatu MRO tidak saja untuk pemerintah, tapi yang akan datang akan digunakan juga MRO pesawat-pesawat private yang selama ini melakukan perawatan di luar negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, selain fasilitas MRO, Bandara Kertajati juga ditargetkan untuk dapat melayani jemaah haji dan umrah.
“Pak Presiden mengarahkan bahwa nanti paling tidak umrah dan haji semua warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian timur, itu kita konsentrasikan di Kertajati.” ungkapnya.
