KKP Genjot Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Lontar.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengebut pendataan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang ada di seluruh Indonesia. Data pelaku usaha memiliki banyak kegunaan, diantaranya sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan hingga menjadi acuan pelaksanaan program kerja kementerian.
Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) KKP, Budi Sulistiyo menjelaskan, KKP tengah menyiapkan kebijakan Neraca Komoditas Perikanan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Kebijakan tersebut selaras dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap. Keberhasilan pelaksanaan keduanya tentu diawali dengan penyediaan data yang lengkap dan akurat.
“Data pelaku usaha penting sekali. Selain untuk penetapan kerangka sampling, juga untuk survei produksi perikanan, ketertelusuran data produksi, penyaluran bantuan pemerintah, pelayanan perizinan terintegrasi dengan One Single Submission (OSS), hingga dipakai sebagai pemantauan kepatuhan serta pembayaran PNBP,” ujar Budi, seperti tertulis dalam rilis Kementerian KKP, Sabtu, 3 April 2021.
Kemenag Buka Lelang Jabatan Eselon I
Kementerian Agama membuka seleksi terbuka untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang biasa disebut Eselon I. Pendaftaran dilakukan secara online, dibuka sejak 1-15 April 2021.
“Kami mengundang PNS atau Non-PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama Tahun 2021,” jelas Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi Nizar, di Jakarta, Sabtu, 3 April 2021, seperti tertulis dalam rilis.
Menurutnya, ada lima jabatan eselon I yang akan dibuka seleksi. Dua jabatan, seleksinya bisa diikuti oleh PNS dan Non PNS yang memenuhi syarat, yaitu: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan.
Tiga jabatan yang lain, seleksinya hanya bisa diikuti PNS, yaitu: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Untuk mendaftar, peserta bisa mengklik Sistem Pendaftaran Online Seleksi JPT Kementerian Agama.
“Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan asli dalam bentuk file pdf maksimal 3MB per file sesuai urutan dokumen,” terang Nizar.
“Panitia tidak menerima dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy,” lanjutnya.
Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Sepekan ke Depan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan terdapat potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat-sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi dalam periode sepekan ke depan di sebagian wilayah Indonesia.
“Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (hujan lebat-sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, gelombang tinggi, dll) dan dampak terhadap bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, dll,” ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (03/04/2021).
Potensi hujan sedang-lebat diprediksi terjadi di wilayah Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Sumatra Selatan. Kemudian di Pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim). Juga di Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sementara potensi hujan sangat lebat diprediksi terjadi di empat wilayah yaitu Sulawesi Selatan (Sulse), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Guswanto juga menyampaikan, BMKG memprediksi potensi angin kencang terjadi di sembilan wilayah, yaitu Lampung, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, dan Sulsel.
“Potensi gelombang tinggi lebih dari empat meter, diprediksi terjadi di wilayah berikut Perairan barat Kep. Mentawai, Perairan Bengkulu, Perairan P. Enggano, Perairan Barat Lampung, Selat Sunda Bag. Barat dan Selatan, Perairan Selatan Banten, dan Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai hingga Selatan Jawa Barat,” imbuhnya.
Sementara itu berdasarkan Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak untuk potensi banjir/bandang dalam periode hingga tiga hari ke depan dengan kategori siaga berpotensi terjadi di dua wilayah, yaitu Sulsel dan NTT.
Kementerian PUPR Bangun Rusun untuk ASN di Kalimantan Utara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Rumah Susun (rusun). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit rusun dan dilanjutkan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit.
“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dilansir laman resmi Kementerian PUPR.
Dikatakan Menteri Basuki pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan penyediaan hunian yang layak berupa rusun dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas ASN dalam bekerja.
Salah satu rusun ASN yang telah selesai dibangun adalah Rusun ASN Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Jalan Handal, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Rusun ini dibangun satu tower setinggi tiga lantai dan terdiri dari 44 unit hunian tipe 36. Rusun ini dibangun dengan anggaran TA 2020 sebesar Rp 23,76 miliar.
Setiap unit rusun dilengkapi dengan furnitur berupa tempat tidur utama, tempat tidur susun, sofa, lemari, meja dan kursi. Pada rusun juga terdapat sarana seperti ruang serbaguna, ruang pengelola dan mushola.
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara Rudi Yunanto menjelaskan pihaknya telah melakukan serah terima kunci kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai penerima manfaat rusun tersebut. Para ASN yang berasal dari luar daerah dan yang belum memiliki tempat tinggal tetap dapat segera memanfaatkan rusun tersebut.
“Para ASN yang menghuni rusun tersebut juga berasal dari berbagai instansi termasuk Kementerian PUPR di Kalimantan Utara seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan ASN Provinsi Kaltara. Kami juga menyiapkan dua unit khusus untuk penyandang disabilitas,” terang Rudi.
