Laporkan Pinjol Ilegal ke Polisi
Lontar.id – Polri membuka ruang bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal untuk dapat melapor ke kepolisian terdekat. Ilegal dalam hal ini merujuk pada perusahaan Pinjol yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dilansir laman resmi Polri, Jumat, 18 Juni 2021, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Whisnu Hermawan Februanto mengatakan bahwa kepolisian di seluruh wilayah Indonesia sudah mendapat perintah penanganan perkara tersebut dari Mabes Polri.
“Tidak menutup kemungkinan masih ada laporan masyarakat terkait pinjaman online tersebut. Silakan laporkan kepada polisi terdekat, karena semua reserse yang ada di Indonesia sudah paham dengan arahan Kabareskrim terkait pengungkapan kasus-kasus pinjol tersebut,” jelas Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengatakan bahwa penyidik kepolisian berharap mendapat informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat sehingga bisa mengungkap lebih banyak perkara berkaitan dengan pinjaman online.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip oleh kepolisian, masih ada sekitar 3 ribu pinjol ilegal alias tak terdaftar di lembaga pengawasan tersebut. Oleh sebab itu, kata dia, besar kemungkinan ada banyak sekali masyarakat yang diresahkan oleh para Pinjol ilegal di masa tenggat pembayaran.
Pinjol-pinjol tersebut seringkali mencekik nasabahnya dengan bunga yang tinggi. Jika tak mampu membayar, maka pinjol akan meneror peminjam dengan cara-cara yang ilegal. Misalnya, mereka mengambil data-data pribadi milik peminjam secara ilegal. Salah satu data yang disasar ialah nomor kontak kerabat peminjam.
Hal itu dipakai oleh pinjol untuk mengirimkan informasi pinjaman kepada kerabat-kerabatnya. Beberapa di antaranya bahkan, kata dia, bisa berupa cyberbullying ataupun mengirimkan foto-foto vulgar dan data pribadi milik peminjam kepada khalayak luas di media sosial. Sehingga, peminjam merasa tertekan.
Oleh sebab itu, pihak kepolisian tak hanya melihat dari unsur kerugian materiil yang diterima korban. Namun juga, kerugian secara sosial yang jauh lebih merugikan korban. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki sejumlah pinjol-pinjol ilegal lain yang meresahkan masyarakat.
“Bahkan ada yang pinjam uangnya Rp3 juta balikinnya Rp60 juta. Karena bunga berbunga, kalau tidak dibayar, dia akan membuat ke teman-temannya tadi bahwa si A ini telah mengambil uang perusahaan bahkan lebih kasar lagi. Foto-fotonya dicrop kemudian di kirim gambar-gambar tidak senonoh. Itu banyak sekali,” pungkasnya.
Guru PAUD Prioritas Vaksinasi di Semarang
Para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk yang terlibat dalam Pos PAUD di Kota Semarang menjadi salah satu prioritas untuk memperoleh vaksinasi. Foto: Ist/Dok Pemprov Jateng
Para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk yang terlibat dalam Pos PAUD di Kota Semarang menjadi salah satu prioritas untuk memperoleh vaksinasi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di hadapan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK, FPP, dan guru PAUD di situation room Balai Kota Semarang , Kamis, Juni 2021.
Menurutnya, kata kunci dalam menghadapi Covid ada dua, yaitu protokol kesehatan dan vaksinasi. Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan percepatan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat Kota Semarang.
“Bagi guru maupun pengurus pos PAUD yang belum vaksin, tulis nama, alamat dan nomor KTP, serahkan ke PKK dengan Bu Tia. Nanti, saya komunikasikan ke Dinas Kesehatan untuk prioritas vaksin lebih dulu,” tutur Hendi, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari rilis tertulis, Jumat, 18 Juni 2021.
Namun, Hendi mengingatkan, jika vaksinasi bukan lantas membuat seseorang kebal terhadap Covid, sehingga tetap diperlukan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ditambahkan, ada sekitar delapan persen orang yang sudah divaksin terkena Covid.
“Karena sudah divaksin, kemudian merasa kebal dan mengabaikan protokol kesehatan, sehingga akhirnya terkena Covid,” imbuhnya.
Untuk itu, Hendi berharap, ibu-ibu PKK dan guru-guru PAUD turut berperan dalam memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan.
Terkait penanganan Covid-19 di Semarang, Hendi mengungkapkan, jika pihaknya akan menambah tempat tidur bagi penderita Covid-19.
“Dari 1.717 tempat tidur yang ada, sementara sudah ada 1.539 (orang) pasien, maka jumlah tempat tidur bagi penderita Covid semakin menipis. Jadi Insyaallah mulai minggu depan akan kita siapkan tambahan 500 tempat tidur,” pungkasnya.
Edy Rahmayadi Harap Dana Desa untuk Hal Produktif
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para kepala desa agar menggunakan dana desa tidak hanya untuk bimbingan teknis (Bimtek), tetapi diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih produktif. Dengan cara mengoptimalkan potensi desa masing-masing.
Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi, saat memberi arahan kepada Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Tapsel di Aula Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof Lapran Pane, Sipirok, Kamis, 17 Juni 2021.
Menurutnya, Tapanuli Selatan (Tapsel) memiliki kekayaan dan keindahan alam. Potensi tersebut bisa membuat masyarakat sejahtera.
“Anda (kepala desa) lebih tahu daerah Anda, ayo maksimalkan dana desa, anda diamanahkan Rp1 miliar, maksimalkan itu, jangan cuma Bimtek saja, habis itu hasilnya tidak ada,” kata Edy, seperti tertulis dalam rilis.
Kata Gubernur, kepala desa adalah kunci menyejahterakan desa. Maka kepala desa adalah kunci menyukseskan visi misi ‘membangun desa menata kota’. “Kota tak bisa ditata kalau desa tidak dibangun. Kalau kerjaan kalian Bimtek saja, tidak akan terbangun desa itu, aksi, lakukan apa yang cocok di desa kalian,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Edy Rahmayadi pada pertemuan dengan para kepala desa dan Camat se-Kota Padangsidimpuan, di Aula Daulay Simorangkir, Kodim 0212/TS, Kota Padangsidimpuan. Menurutnya, desa merupakan pondasi pembangunan Sumut, bila desa tidak terbangun kota-kota juga tidak tumbuh.
“Mari, bersama-sama kita bangun Sumatera Utara yang kita cintai ini. Kalau kita selalu kerja sama, pasti akan terwujud pembangunan di daerah ini,” ujar Edy Rahmayadi, yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.
Sementara itu, Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan wilayahnya memiliki 248 desa dengan 309 ribu penduduk. Ia memaparkan, Tapsel memiliki potensi beragam mulai dari wisata seperti Danau Siais, Aek Sijorni, hingga para layang di Sipirok. Tapsel juga memiliki potensi lahan pertanian yang bagus dan lain sebagainya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapsel menyampaikan akan terus mendukung terwujudnya Sumut Bermartabat. Sebab hal itu sejalan dengan tujuannya yaitu menjadikan Tapsel yang Sehat, Cerdas, Sejahtera.
Digitalisasi Jadi Solusi Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi. Foto: Ist Kemenkominfo
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan di era digitalisasi seperti saat ini, tidak bisa dimungkiri semua akses bisa terbuka. Menurutnya, saat berbelanja, setiap orang tidak perlu bersusah payah lagi membeli produk lokal dengan datang ke toko, tetapi cukup dengan memesan secara online.
“Saat pandemi Covif-19, kebutuhan yang namanya digitalisasi tak bisa dihindari lagi. Ibaratnya seperti aliran darah yang mengalir di tubuh kita. Merasa tidak sempurna hidup kita itu kalau kita tidak online,” katanya dalam acara puncak Bangga Buatan Indonesia-Kilau Digital Permata Flobamora di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat, 18 Juni 2021, seperti tertulis dalam rilis Kementerian Kominfo.
Edistasius menegaskan, inilah era kebangkitan, untuk kita bisa keluar dari keterpurukan yang disebabkan pandemi COVID-19.
“Bersama digitalisasi, hari ini Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan Bank NTT meluncurkan aplikasi Go NTT sebagai marketplace bagi produk-produk lokal,” ungkapnya.
Menurut Bupati Manggarai Barat, kehadiran aplikasi ini diharapkan mendorong kemajuan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan jumlah penjualan serta meningkatkan minat beli masyarakat luas terhadap produk-produk lokal NTT.
“Bangga Buatan Indonesia harus dan selalu harus merasuki pikiran masyarakat Indonesia agar setiap saat kita mencintai produk buatan Indonesia,” tandasnya.
Menurut Edistasius, tak bisa dimungkiri juga perilaku masyarakat Indonesia banyak yang konsumtif. Lebih suka membeli suatu barang daripada memproduksinya. Sebagian besar masyarakat bahkan merasa lebih gengsi untuk membeli produk dalam negeri, karena beranggapan bahwa kualitas produk luar negeri lebih baik daripada produk dalam negeri.
Bupati Manggarai Barat memaparkan, Gerakan Nasional BBI bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM. Gerakan ini merupakan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghargai karya-karya anak bangsa yang telah menghasilkan produk dan layanan para UMKM, dimana UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi bangsa yang perlu diapresiasi agar berhasil melalui masa-masa sulit pandemi COVID-19.
“Bersama, NTT bangkit, NTT sejahtera, Mabar (Manggarai Barat) Bangkit, Mabar Mantap, dari NTT untuk Indonesia, dari Labuan Bajo untuk Indonesia. Ayo datang ke Labuan Bajo,” ajaknya.
