Madrasah di Zona Merah tak Diizinkan PTM
Lontar.id – Pemerintah membuka opsi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas pada tahun ajaran 2021/2022. Namun, PTM secara terbatas ini tidak diizinkan dilaksanakan madrasah yang berada di zona merah.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Ishom Yusqi di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021, mengatakan, Kantor Kementerian Agama tidak boleh memberi izin PTM di daerah zona merah.
“Kankemenag Kab/Kota tidak boleh memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di zona merah,” tegasnya, seperti dilansir laman resmi Kemenag.
Edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2021/2022 di Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19 telah diterbitkan tertanggal 21 Juni 2021.
Dia menambahkan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Selain itu, PTM secara terbatas juga harus memperhatikan penetapan zona oleh satgas percepatan penanganan Covid-19 Kab/Kota.
“Madrasah di selain zona merah berdasarkan data Satgas dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas di satuan pendidikan, setelah mendapat izin dari Pemda, Kanwil Kemenag Provinsi, dan Kankemenag Kab/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satgas percepatan penanganan Covid-19 setempat,” jelasnya
“Madrasah yang membuka PTM secara terbatas diharuskan mematuhi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan mengikuti Panduan PTM yang sudah diterbitkan,” sambungnya.
65 Stasiun Layani Pemeriksaan GeNose
Hingga Senin, 21 Juni 2021, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan 65 stasiun yang melayani pemeriksaan GeNose C19. Hal itu setelah ada penambahan 2 stasiun yang menyediakan layanan tersebut yaitu Stasiun Cilacap di Daop 5 Purwokerto dan Stasiun Mambang Muda di Divre 1 Sumatera Utara.
“KAI berkomitmen untuk terus menambah stasiun yang melayani pemeriksaan GeNose C19. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk memenuhi syarat bepergian dengan Kereta Api Jarak Jauh pada masa pandemi Covid-19,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, seperti tertulis dalam rilis.
Adapun daftar stasiun yang saat ini memiliki layanan GeNose C19 adalah Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikampek, Bandung, Kiaracondong, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Brebes, Haurgeulis, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, Kebumen, Gombong, Sidareja, Cilacap, Yogyakarta, Solo Balapan, Lempuyangan, Purwosari, Klaten, Wates, Madiun, Jombang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Kertosono, Nganjuk, Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, Malang, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Bojonegoro, Jember, Ketapang, Probolinggo, Kalisetail, Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Rantau Prapat, Tanjungbalai, Mambang Muda, Kertapati, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau, Tanjungkarang, Kotabumi, Baturaja, dan Martapura.
Pada masa pandemi Covid-19, KAI terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terus akan meningkatkan pengawasan penerapannya. Salah satunya dengan memeriksa secara teliti surat keterangan bebas Covid-19 pelanggan KA Jarak Jauh baik berupa pemeriksaan GeNose C19, RT-PCR maupun Rapid Test Antigen.
Sesuai SE Kementerian Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021, masa berlaku hasil pemeriksaan GeNose C19 adalah maksimal 1×24 jam sebelum jadwal keberangkatan Kereta Api, sedangkan RT-PCR atau Rapid Test Antigen adalah 3×24 jam.
Sejak resmi dibuka pada 5 Februari 2021 hingga 20 Juni 2021, KAI telah melayani 1,8 juta peserta pemeriksaan GeNose C19 seharga Rp30.000 di Stasiun.
Joni menjelaskan untuk dapat melakukan pemeriksaan GeNose C19 di stasiun, calon penumpang harus memiliki tiket atau kode booking KA Jarak Jauh yang sudah lunas serta tidak boleh merokok, makan, minum (kecuali air putih) selama 30 menit sebelum melaksanakan tes.
20 Bawaslu Provinsi Ikuti Sosialisasi Tugas Pengawas Ad Hoc
Sebanyak 20 Bawaslu provinsi di Indonesia mengikuti kegiatan sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu serta evaluasi tugas pengawas pemilu ad hoc, yang digelar Senin, 21 Juni 2021.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Abhan. Dalam arahannya, Abhan meminta divisi SDM dan Organisasi Bawaslu provinsi menyiapkan instrumen pedoman yang jelas terkait proses rekrutmen, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tugas pengawas ad hoc.
“Ini masih jadi kewajiban kita (Bawaslu). Kita harus siapkan berbagai hal terkait instrumen proses rekrutmen jajaran ad hoc,” ujarnya.
Dalam proses rekrutmennya, Abhan meminta Divisi SDM dan Organisasi menyiapkan dengan baik. Pasalnya, Pemilu 2024 akan berlangsung dua tahapan. Pertama, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang jatuh bulan Februari 2024. Lalu Pilkada Serentak pada bulan November 2024.
“Karena tahapan pemungutan akan berlangsung dua kali, maka harapan saya dapat terpilih jajaran ad hoc yang berintegritas,” ungkapnya.
Meskipun Pemilu 2024 berlangsung dua tahapan, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu berharap, agar rekrutmen panwas ad hoc untuk Pemilu 2024 dilakukan sekali saja.
“Ini agar rekrutmen berjalan efektif dan efisien,” harapnya.
Kepala Biro SDM dan Organisasi Bawaslu Hengky Pramono menyebut kegiatan ini merupakan tindak lanjut Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.
“Dalam pelaksanaan pembinaannya, masih banyak yang harus diatur,” terangnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini berlangsung dua gelombang yang diikuti 34 Bawaslu Provins yang diwakili oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi. Pada gelombang pertama ini, kegiatan diikuti oleh 20 Bawaslu Provinsi serta menyusul berikutnya 14 Bawaslu provinsi pada Selasa, 22 Juni 2021.
Perempuan Berperan Penting Atasi Pandemi
Perempuan berperan penting dalam upaya mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L Marsudi dalam pidato kunci pada High Level Digital Summit bertema “Building Forward: Women Political Leaders Determining the New Normal” yang diselenggarakan oleh Women Political Leaders Network di Brussels, Belgia, Senin, 21 Juni 2021.
Peran itu antara lain ditunjukkan dengan proporsi tenaga kesehatan global yang mayoritas adalah perempuan dan peran perempuan dalam mengelola UMKM guna memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan.
“Perempuan sekarang memimpin kampanye global untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin karena seluruh co-chair COVAX AMC Engagement Group adalah perempuan,” kata Menlu Retno, seperti tertulis dalam rilis.
Pada saat yang sama, dampak pandemi lebih dirasakan oleh perempuan dibanding laki-laki. Perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaan, menanggung beban domestik, dan mengalami kekerasan. Studi juga menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memiliki keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy) karena terbatasnya mobilitas dan kurangnya akses informasi tentang kesehatan.
“Oleh karena itu, perempuan harus menjadi perhatian utama dalam upaya pemulihan dari pandemi,” kata Menlu.
Secara jangka pendek, perempuan perlu memainkan peran lebih besar dalam mengatasi persoalan vaccine hesitancy dan kelelahan (fatigue) masyarakat terhadap COVID-19. Suara perempuan harus didengar dan mereka harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.
Secara jangka panjang, pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas dalam upaya pemulihan dari pandemi. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dalam ekonomi, perbaikan akses terhadap teknologi digital, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, dan penciptaan enabling environment untuk kesempatan yang setara bagi perempuan.
“Indonesia berkomitmen untuk terus majukan agenda perempuan, termasuk dalam Presidensi Indonesia pada G-20. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun dunia pasca-pandemi yang berkelanjutan, tangguh, adil, dan inklusif,” kata Menlu.
Women Political Leaders merupakan jaringan global politisi dan pemimpin perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dan jumlah perempuan dalam posisi pemimpin. Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan pidato kunci bersama para pemimpin perempuan lainnya, antara lain Julia Gillard (Perdana Menteri Australia 2010-2013), Sahle-Work Zewde (Presiden Republik Demokratik Ethiopia), dan Ursula von der Leyen (Presiden Komisi Eropa).
