Lontar.id – Prangko bukan hanya alat pembayaran pengiriman pos, tetapi juga menjadi media visualisasi peristiwa bersejarah suatu bangsa.
Halnitu disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, saat acara Peluncuran Prangko Seri Presiden dan Wakil Presiden RI, Prangko 75 Tahun Indonesia Merdeka, Prangko Penanggulangan Covid-19, dan Prangko Artis Group Musik Ternama yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara virtual, Rabu, 19 Agustus 2020.
Oleh karena itu, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sering mengabadikan berbagai peristiwa bersejarahnya dalam bentuk gambar atau disain khusus di prangko.
“Perjalanan panjang sejarah prangko membuktikan bahwa Prangko bukan hanya sekedar sebagai alat bayar pengiriman pos, namun juga sebagai media visualisasi nilai-nilai keberagaman masyarakat bahkan kedaulatan suatu negara,” ujar Ma’ruf.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi, membuat pergeseran cara berkomunikasi masyarakat yaitu melalui penggunaan teknologi modern. Namun hal tersebut tidak menurunkan popularitas prangko.
“Prangko saat ini tidak banyak lagi digunakan sebagai alat pembayaran pengiriman pos. Namun, peran Prangko masih tetap menjadi media yang dapat mengabadikan momen-momen khusus, bersejarah, diplomasi dan hubungan internasional,” tutur Wapres. (Dumaz Artadi)
Bintang Serukan Komitmen Perlindungan bagi Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengajak seluruh masyarakat Indonesia berkomitmen terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia, terlebih dalam situasi pandemi, saat hambatan dan tantangan semakin besar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Bintang saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2020 Tingkat Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
“HAN nyatanya bukan sebatas kegiatan seremonial. Namun menjadi pengingat bagi kita semua untuk berkomitmen dalam meningkatkan kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” jelasnya.
Kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, lanjut Bintang, masih terjadi pada anak-anak kita. Terlebih dalam situasi pandemi, hambatan untuk memberikan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak-anak menjadi semakin besar, namun jangan menyurutkan semangat untuk mewujudkannya.
“Semua anak adalah anak kita. Melindungi anak adalah kewajiban kita bersama,” ujar Menteri Bintang.
Waspada Karhutla di Wilayah Kabupaten Kudus
Hutan di wilayah Kabupaten Kudus rawan terjadi kebakaran. Pasalnya, sebagian besar hutan di Kudus ditanami pohon pinus, yang memiliki sifat mudah terbakar.
Hal itu disampaikan Administratur (Adm) Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pati Edrian Sunardi pada penandatanganan perjanjian kerja sama antara Polres Kudus dengan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pati di Aula Parama Satwika Polres Kudus, Selasa, 18 Agustus 2020.
Menurutnya, tanaman pinus biasanya berada di puncak lereng cukup terjal, sehingga jika terjadi kebakaran akan sangat berbahaya.
“Sebagian besar (lahan di wilayah hutan di gunung Muria) Kudus ditanami pohon pinus. Pinus sangat mudah terbakar, tanaman ini juga tumbuh lereng-lereng Gunung Muria yang cukup tinggi,” terangnya, sepeeti tertulis dalam rilis Pemprov Jateng, Rabu, 19 Agustus 2020.
Karenanya, lanjut Edrian, perlu adanya pencegahan terjadinya kebakaran secara dini, dengan mengerahkan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Kudus dan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kelestarian hutan.
Dirjen Bimas Islam Soroti Pengembangan SDM dan Data
Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kamaruddin Amin, menyoroti grand design pengembangan SDM dan data.
“Salah satu tantangannya adalah kapasitas teknis SDM yang harus ditingkatkan, harus ada desain makronya,” ujar Kamaruddin Amin saat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenag Tahun 2020-2024 di Depok, Rabu, 19 Agustus 2020, seperti tertulis dalam rilis Kemenag.
“Ini yang menurut saya adalah tantangan yang harus diterjemahkan secara komprehensif, butuh afirmasi dan intervensi bagi peningkatan kapasitas SDM kita,” tambahnya.
Dirjen juga menyoroti tentang masih kurangnya literasi digital SDM Kemenag. Hal yang sederhana ini menurutnya masih jadi tantangan besar. Menurutnya, perlu diafirmasi dan diintervensi melalui program peningkatan SDM.
“Pranata Komputer kita masih sedikit, sehingga perlu pelatihan literasi digital bagi SDM kita,” ujarnya.
